Analisis Pertanggungjawaban Komisaris Terhadap Utang Pajak Perseroan Atas Kasus Penyanderaan Nyonya Mw

Authors

  • Hannyda Rahma Putri Universitas Tidar
  • Aline Rasya Irawanto Universitas Tidar
  • Aulia Aufa Rafiqi Universitas Tidar

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11751

Keywords:

gijzeling, penanggung pajak, pertanggungjawaban terbatas, melewati veil perusahaan, UU PPSP, dan UU KUP

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertentangan antara prinsip tanggung jawab terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan mekanisme penagihan pajak yang memperlakukan direktur perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Eksekusi (UU PPSP).  Di satu sisi, UUPT menegaskan doktrin badan hukum yang terpisah, yang memisahkan aset perusahaan dari aset pribadi para direkturnya; di sisi lain, hukum perpajakan mengakui konsep tanggung jawab perwakilan, yang membebankan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan kepada para direktur, bahkan sampai pada tingkat yang memungkinkan penyitaan (gijzeling) terhadap direktur atau komisaris sebagai debitur pajak.Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), selain pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegangan normatif tersebut berasal dari perbedaan tujuan pengaturan antara hukum perusahaan dan hukum pajak. Hukum pajak mengutamakan kepentingan penerimaan negara dengan menggunakan instrumen penagihan aktif seperti gijzeling sebagai solusi terakhir. Studi ini menemukan bahwa tanggung renteng pengurus atas utang pajak perseroan dapat diterapkan selama memenuhi persyaratan undang-undang, terutama dalam kasus di mana pengurus terbukti bersalah atau lalai, atau dalam situasi di mana perseroan telah pailit atau dilikuidasi.

References

Ardiyanti, B. GIJZELING DAN SANKSI PENUNGGAKAN PAJAK DI INDONESIA

Arifki, N. A., & Azmi, I. F. (2018). Pertanggungjawaban korporasi dalam penyelesaian sengketa perpajakan: Suatu kajian hukum doktrinal. Jurnal Administrasi Negara.

Darmawan, A. B. (2025). Batasan perlindungan hukum perseroan terbatas dalam perspektif piercing the corporate veil (Analisis putusan pengadilan No. 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. https://ojs.rewangrencang.com/index.php/jhlg/article/view/1663

Dharmasetya, L., & Gunadi, A. (2023). Memaknai tanggung jawab renteng dalam perusahaan terhadap tindak pidana perpajakan. Jurnal Suara Hukum.

Fajri, L., Malo, M. W. C., Putra, N. R. K., & Irawan, F. (2022). Kedudukan Hak Mendahulu Utang Pajak, Bank, Dan Upah Buruh. Jurnalku Educoretax.

Ispriyarso, B. (2015). Sandera pajak sebagai alat paksa dalam penagihan utang pajak (Studi tentang penegakan hukum pajak melalui sandera pajak). Masalah-Masalah Hukum.

Junaidi, S. H., & MH, C. (2025). Hukum Pajak: Penerapan Penyanderaan (Gijzeling) dalam Penagihan Pajak dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak. Penerbit Andi.

Kamila, A. N., & Priyono, J. (2025). Penerapan Sandera Pajak (Gijzeling) sebagai Instrumen Penagihan Pajak di Indonesia. Law, Development and Justice Review.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak. https://jdih.kemenkeu.go.id

Kumala, R. (2025, 20 September). Pajak dan kepercayaan: Dua pilar utama penguatan ekonomi. dalam ikatan Konsultan Pajak Indonesia. https://ikpi.or.id/pajak-dan-kepercayaan-dua-pilar-utama-penguatan-ekonomi/

Kanwil DJP Jawa Barat II. (Desember 2025). Kanwil DJP Jawa Barat II lakukan penyanderaan penunggak pajak Rp 21,15 miliar. Siaran Pers Direktorat Jenderal https://pajak.go.id/id/siaran-pers

NURMANSAH, A. (2023). TINJAUAN SEBAB TIMBUL DAN BERAKHIRNYA UTANG PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (Doctoral dissertation, Universitas Terbuka).

Penyelesaian konflik norma berdasarkan sistem hukum Indonesia dalam kaitannya dengan konflik keuangan negara BUMN. (2024). Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p11

SETIAWAN, G., & KARTIKA, A. (2024). PRINSIP TANGGUNG JAWAB TERBATAS PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI ENTITAS HUKUM BARU. LEGAL SPIRIT Учредители: Badan Penerbitan Universitas Widyagama Malang.

Sujianto, J. (2021). Pertanggungjawaban penyanderaan (gijzeling) terhadap penanggung pajak. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan.

https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/655

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Wiranti, W. (2022). Tanggung Jawab Pengurus Perseroan atas Tunggakan Pajak Perseroan Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duty. Amnesti: Jurnal Hukum, 4(2).

WN, S. F., Sunarya, A., Riyanto, S., & Rivaldi, W. (2025). Hutang pajak. Jurnal Ilmu Multidisiplin.

Downloads

Published

22-06-2026

How to Cite

Putri, H. R., Irawanto, A. R. ., & Rafiqi, A. A. . (2026). Analisis Pertanggungjawaban Komisaris Terhadap Utang Pajak Perseroan Atas Kasus Penyanderaan Nyonya Mw. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 34052–34061. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11751

Issue

Section

Articles