Pertimbangan Hukum Pengadilan Pajak Dalam Penolakan Gugatan PT Arion Indonesia Terhadap Direktorat Jenderal Pajak Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum

Authors

  • Muhammad Indra Wibowo Universitas Tidar
  • Audrino Dani Musabel Universitas Tidar
  • Dika Andara Putra Universitas Tidar

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11730

Keywords:

sengketa perpajakan, Pengadilan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, kepastian hukum, perlindungan hukum.Bagian Atas Formulir

Abstract

Sengketa perpajakan merupakan konsekuensi yang dapat muncul dalam pelaksanaan sistem self-assessment akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan perpajakan maupun pelaksanaan administrasi perpajakan oleh otoritas pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Pengadilan Pajak dalam menolak gugatan PT Arion Indonesia terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap penerapan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem perpajakan Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan gugatan didasarkan pada terpenuhinya unsur kewenangan, prosedur, dan substansi dalam tindakan administrasi perpajakan yang dilakukan DJP serta tidak adanya bukti yang cukup dari pihak penggugat untuk membuktikan adanya cacat hukum dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Selain itu, hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan tidak ditemukan maladministrasi turut memperkuat legalitas tindakan DJP. Putusan tersebut mempertegas penerapan prinsip kepastian hukum sekaligus menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan telah berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi wajib pajak dan negara.

References

Amalia, F. (2019). Mekanisme penyelesaian sengketa pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. Administrative Law and Governance Journal.

Ariyanto, D., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Analisis Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 15(2), 155–167.

Aulia, I., & Machdar, N. M. (2023). Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak: Suatu perspektif keadilan. SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi, 2(3), 603-620.

Bisinglasi, N. P. E. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK TERHADAP SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN DALAM SENGKETA PAJAK. JURNAL MEDIA HUKUM DAN PERADILAN, 4(2), 153-165.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Pengadilan Pajak tolak gugatan PT Arion Indonesia, DJP menang mutlak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Erwiningsih, W. (2021). Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 248-262.

Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. Jurnal Analogi Hukum, 2(3), 331-335.

Handayani, R. (2021). Efektivitas Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan di Indonesia. Jurnal RechtsVinding, 10(1), 89–103.

Jusuf, M., Fitri, R. L., Agastya, S., Dwijayanti, S. S., Susmawati, V. B., & Haya, Z. P. (2026). Analisis Penyebab Kekalahan DJP dalam Sengketa Pengadilan Pajak: Studi Kasus Pembuktian pada Putusan PUT-000094.18/2020/PP/M. XIVA. Jurnal Ragam Pengabdian, 3(1 (Spesial Issue)), 4416-4430.

Kurniawan, B. (2022). Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Proses Pemeriksaan Pajak. Jurnal Pajak Indonesia, 6(1), 45–58.

Nursadiyah, M., Prawira, I. F. A., & Nurrizkiana, R. (2026). PENGARUH PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA: STUDI LITERATUR. Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 12(1), 1-13.

Prasetyo, A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam Pemeriksaan Pajak. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 342–360.

Pudyatmoko, Y. S. (2013). Pengadilan dan penyelesaian sengketa di bidang pajak. Gramedia Pustaka Utama.

Purba, T. L. D., & Rahadian, D. (2019). Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura. Jurnal Ekologi Birokrasi, 6(3).

Sari, D. P., & Nugroho, R. (2021). Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dalam Sengketa Pajak. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(3), 377–389.

Sasanti, D. N., & Indah, H. T. K. (2022). Problematika Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Perwujudan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: The Problem of Disputes Settlement at The Tax Court in Realizing a Simple, Fast, and Low Cost Judiciary Context. Reformasi Hukum, 26(1), 21-38.

Sekretariat Pengadilan Pajak. (2025). Statistik penyelesaian sengketa pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15

Vonnicia, V., Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA PIDANA PAJAK DI PRAPERADILAN DITINJAU DARI PUTUSAN NO. PUT MK 21/PUU-XII/2014. Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, 8(3), 42-59.

Wijaya, H., & Rahman, F. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Pajak terhadap Sengketa Administrasi Perpajakan. Jurnal Perspektif Hukum, 23(1), 55–70.

Yustisia, N. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Pengadilan Pajak dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum. Jurnal Rechtsstaat, 4(2), 112–126.

Downloads

Published

22-06-2026

How to Cite

Wibowo, M. I., Musabel, A. D. ., & Putra, D. A. . (2026). Pertimbangan Hukum Pengadilan Pajak Dalam Penolakan Gugatan PT Arion Indonesia Terhadap Direktorat Jenderal Pajak Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 34015–34021. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11730

Issue

Section

Articles