Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat dalam Sengketa Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Rokan Hilir Riau
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11725Keywords:
Alih fungsi lahan, Hak Ulayat, Hak Guna Usaha (HGU), Masyarakat adat, Perlindungan hukumAbstract
Sengketa alih fungsi lahan merupakan fenomena yang marak ditemukan di daerah yang masih sangat kental akan hukum adat. Hal ini menunjukkan dinamika yang kompleks mengenai hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya agraria. Penelitian ini menelaah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat dalam konflik agraria akibat alih fungsi lahan, serta menilai efektivitas regulasi Hak Guna Usaha (HGU) dalam mewujudkan keadilan sosial. Analisis dilakukan dengan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menilai perlindungan hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria mencerminkan ketimpangan relasi kuasa, di mana masyarakat adat kehilangan ruang hidup akibat pemberian HGU yang tidak disertai mekanisme perlindungan hak asasi manusia. Kajian ini menegaskan perlunya perlindungan hukum yang tidak hanya berfokus pada kepastian tanah, tetapi juga mencakup hak hidup, hak lingkungan yang sehat, serta hak sosial budaya masyarakat adat.
References
Anggriawan, R. P., Sutaryono, S., & Salim, M. N. (2021). Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah HGU dengan Masyarakat. Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan, 1(1), 29–41. https://doi.org/10.31292/jm.v1i1.2
Arina Novizas Shebubakar, M. R. R. (2019). “ hukum tanah adat/ulayat .” IV(1).
Artamevia, A., & Sumanto, L. (2022). Sengketa Penerbitan Sertipikat Hak Milik di Atas Tanah Hak Guna Usaha. Reformasi Hukum Trisakti, 3(2), 178–187. https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13447
Carolina, A. S., Salih, T., & Hafilda, M. (2022). Aisyah Syafa Carolina, Teza Salih Mauludin, Meiza Hafilda Menakar Ukuran Ideal Pembatasan Hak Guna Usaha (HGU) untuk Badan Hukum sebagai Upaya Mengatasi Ketimpangan Penguasaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia 713. 3(9), 712–729. https://jhlg.rewangrencang.com/
Damiti, R. A., Pakaya, P., Prasetyo, M. H., K, D. W., Utina, R., Pascasarjana, F., Hidup, L., Negeri, U., Jl, A., Sudirman, J., Tim, D., Tengah, K., & Gorontalo, K. (2025). Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia dalam Menghadapi Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan : Tinjauan Literatur. 176–188.
Darmika, P., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(3), 327-336. https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.47602
Fauziah, L. M., Kurniati, N., & . I. (2018). Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Wisata Dalam Perspektif Penerapan Asas Tata Guna Tanah. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, 2(1), 102. https://doi.org/10.24198/acta.v2i1.163
Ismail, I. (2010). KEDUDUKAN DAN PENGAKUAN HAK ULAYAT DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL (The Structure and Recognation of Customary Rights to the Land / Hak Ulayat on Indonesia’s Agrarian National Legal System). Kanun - Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 49–66.
Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 32(2):155. https://doi.org//10.21143/jhp.vol32.no2.1339
Junedi, H., Antony, D., & Mastur, A. K. (2025). Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Lahan Perkebunan Terhadap Kualitas Fisik Tanah. Jurnal Silva Tropika, 9(1), 71–84. https://doi.org/10.22437/jurnalsilvatropika.v9i1.44721
Krismantoro, D. (2022). Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat. AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional, 4(2), 21–32. https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553
Mahardika, S., Risnawati, & Khuzairi, A. (2022). Penyelesaiaan Sengketa Tanah Melalui Mediasi Non Litigasi. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 4(1). https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.73
Nasir, G. A., Dimyati, K., & Absori, A. (2019). Jaminan Hukum atas Pengakuan dan Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat. Lex Publica, 6(1), 32–40. https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.32-40
Pekey, S. (2025). Hak Masyarakat Adat Papua Atas Tanah Ulayat Dalam Pembangunan Infrastruktuk Strategis Nasional. Jurnal Hukum Cassowary, 2(1). https://doi.org/10.65675/jhc.v2i1.164
Peraturan Pemerintah RI. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang No.5 Tahun 1960, (1), 1–5.
Presiden Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang pokok agrariaNo. 5 Tahun 1960. Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (4), 4.
Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). KEDUDUKAN HAK ULAYAT DALAM HUKUM TANAH NASIONAL (UUPA) DI INDONESIA. 2, 306–312.
Riyadi, S., Munip, A., Junaidi, A., Buaja, T., Shaddiq, S., Nining, & Andriani. (2025). Bentrok Warga dan Pekerja Perusahaan Sawit di Rohil, 7 Orang Luka-Luka.
Rofy, A. M. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK GUNA USAHA ( HGU ) DALAM KONFLIK. 27–34.
Salvadoris Pekey. (2024). Jurnal Hukum Cassowary. Hak Masyarakat Adat Papua Atas Tanah Ulayat Dalam Pembangunan Infrastruktuk Strategis Nasional. The, Vol. 1 No., 74–84.
Sonata, D.L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Flat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8(1). 15-35.
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945. (1945). UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945. 105(3), 129–133.
Usaha, G., Perkebunan, H. G. U., Di, S., & Selatan, K. (2016). Al [ Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016 ISSN 1979 - 4940. VIII, 45–64.
UUPA. (1999). PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 05 TAHUN 1999. 1–6.
Ward Berenschot, A. D. A. O. H. (2024). Dibalik konflik lahan sawit. 50(2), 335–344. https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8897
Wardani Umi, M., & Yoga Kundhani, E. (2023). Jurnal Ilmu Ekonomi ( JIE ) Jurnal Ilmu Ekonomi ( JIE ). Jurnal Ilmu Ekonomi (Jie), 5(2), 247–261.
Wijaya, S. O., Pratidhatama, T. H., & Jayane Harto, I. R. A. (2022). Kedudukan Hukum Tanah Adat Pasca Ditetapkan Hukum Agraria Nasional. Jurnal Education and Development, 11(1), 250–254. https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4444
Wiraguna, S. A. (2024). Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum. Public Share, 3(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.
Zainuddin, M. & Karina, A. D. (2025). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. Smart Law Journal. 2(2). 114-123.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Daniezha Rachelia Rangkuti, Egieska Briptania Mustofa, Sekar Chanda, Audrino Dani Musabel, Rahadyan Wijang Priyambodo, Kuswan Hadji

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







