Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat dalam Sengketa Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Rokan Hilir Riau

Authors

  • Daniezha Rachelia Rangkuti Universitas Tidar, Magelang
  • Egieska Briptania Mustofa Universitas Tidar, Magelang
  • Sekar Chanda Universitas Tidar, Magelang
  • Audrino Dani Musabel Universitas Tidar, Magelang
  • Rahadyan Wijang Priyambodo Universitas Tidar, Magelang
  • Kuswan Hadji Universitas Tidar, Magelang

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11725

Keywords:

Alih fungsi lahan, Hak Ulayat, Hak Guna Usaha (HGU), Masyarakat adat, Perlindungan hukum

Abstract

Sengketa alih fungsi lahan merupakan fenomena yang marak ditemukan di daerah yang masih sangat kental akan hukum adat. Hal ini menunjukkan dinamika yang kompleks mengenai hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya agraria. Penelitian ini menelaah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat dalam konflik agraria akibat alih fungsi lahan, serta menilai efektivitas regulasi Hak Guna Usaha (HGU) dalam mewujudkan keadilan sosial. Analisis dilakukan dengan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menilai perlindungan hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria mencerminkan ketimpangan relasi kuasa, di mana masyarakat adat kehilangan ruang hidup akibat pemberian HGU yang tidak disertai mekanisme perlindungan hak asasi manusia. Kajian ini menegaskan perlunya perlindungan hukum yang tidak hanya berfokus pada kepastian tanah, tetapi juga mencakup hak hidup, hak lingkungan yang sehat, serta hak sosial budaya masyarakat adat.

 

References

Anggriawan, R. P., Sutaryono, S., & Salim, M. N. (2021). Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah HGU dengan Masyarakat. Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan, 1(1), 29–41. https://doi.org/10.31292/jm.v1i1.2

Arina Novizas Shebubakar, M. R. R. (2019). “ hukum tanah adat/ulayat .” IV(1).

Artamevia, A., & Sumanto, L. (2022). Sengketa Penerbitan Sertipikat Hak Milik di Atas Tanah Hak Guna Usaha. Reformasi Hukum Trisakti, 3(2), 178–187. https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13447

Carolina, A. S., Salih, T., & Hafilda, M. (2022). Aisyah Syafa Carolina, Teza Salih Mauludin, Meiza Hafilda Menakar Ukuran Ideal Pembatasan Hak Guna Usaha (HGU) untuk Badan Hukum sebagai Upaya Mengatasi Ketimpangan Penguasaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia 713. 3(9), 712–729. https://jhlg.rewangrencang.com/

Damiti, R. A., Pakaya, P., Prasetyo, M. H., K, D. W., Utina, R., Pascasarjana, F., Hidup, L., Negeri, U., Jl, A., Sudirman, J., Tim, D., Tengah, K., & Gorontalo, K. (2025). Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia dalam Menghadapi Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan : Tinjauan Literatur. 176–188.

Darmika, P., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(3), 327-336. https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.47602

Fauziah, L. M., Kurniati, N., & . I. (2018). Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Wisata Dalam Perspektif Penerapan Asas Tata Guna Tanah. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, 2(1), 102. https://doi.org/10.24198/acta.v2i1.163

Ismail, I. (2010). KEDUDUKAN DAN PENGAKUAN HAK ULAYAT DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL (The Structure and Recognation of Customary Rights to the Land / Hak Ulayat on Indonesia’s Agrarian National Legal System). Kanun - Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 49–66.

Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 32(2):155. https://doi.org//10.21143/jhp.vol32.no2.1339

Junedi, H., Antony, D., & Mastur, A. K. (2025). Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Lahan Perkebunan Terhadap Kualitas Fisik Tanah. Jurnal Silva Tropika, 9(1), 71–84. https://doi.org/10.22437/jurnalsilvatropika.v9i1.44721

Krismantoro, D. (2022). Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat. AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional, 4(2), 21–32. https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553

Mahardika, S., Risnawati, & Khuzairi, A. (2022). Penyelesaiaan Sengketa Tanah Melalui Mediasi Non Litigasi. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 4(1). https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.73

Nasir, G. A., Dimyati, K., & Absori, A. (2019). Jaminan Hukum atas Pengakuan dan Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat. Lex Publica, 6(1), 32–40. https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.32-40

Pekey, S. (2025). Hak Masyarakat Adat Papua Atas Tanah Ulayat Dalam Pembangunan Infrastruktuk Strategis Nasional. Jurnal Hukum Cassowary, 2(1). https://doi.org/10.65675/jhc.v2i1.164

Peraturan Pemerintah RI. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang No.5 Tahun 1960, (1), 1–5.

Presiden Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang pokok agrariaNo. 5 Tahun 1960. Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (4), 4.

Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). KEDUDUKAN HAK ULAYAT DALAM HUKUM TANAH NASIONAL (UUPA) DI INDONESIA. 2, 306–312.

Riyadi, S., Munip, A., Junaidi, A., Buaja, T., Shaddiq, S., Nining, & Andriani. (2025). Bentrok Warga dan Pekerja Perusahaan Sawit di Rohil, 7 Orang Luka-Luka.

Rofy, A. M. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK GUNA USAHA ( HGU ) DALAM KONFLIK. 27–34.

Salvadoris Pekey. (2024). Jurnal Hukum Cassowary. Hak Masyarakat Adat Papua Atas Tanah Ulayat Dalam Pembangunan Infrastruktuk Strategis Nasional. The, Vol. 1 No., 74–84.

Sonata, D.L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Flat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8(1). 15-35.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945. (1945). UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945. 105(3), 129–133.

Usaha, G., Perkebunan, H. G. U., Di, S., & Selatan, K. (2016). Al [ Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016 ISSN 1979 - 4940. VIII, 45–64.

UUPA. (1999). PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 05 TAHUN 1999. 1–6.

Ward Berenschot, A. D. A. O. H. (2024). Dibalik konflik lahan sawit. 50(2), 335–344. https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8897

Wardani Umi, M., & Yoga Kundhani, E. (2023). Jurnal Ilmu Ekonomi ( JIE ) Jurnal Ilmu Ekonomi ( JIE ). Jurnal Ilmu Ekonomi (Jie), 5(2), 247–261.

Wijaya, S. O., Pratidhatama, T. H., & Jayane Harto, I. R. A. (2022). Kedudukan Hukum Tanah Adat Pasca Ditetapkan Hukum Agraria Nasional. Jurnal Education and Development, 11(1), 250–254. https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4444

Wiraguna, S. A. (2024). Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum. Public Share, 3(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.

Zainuddin, M. & Karina, A. D. (2025). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. Smart Law Journal. 2(2). 114-123.

Downloads

Published

22-06-2026

How to Cite

Rangkuti, D. R., Mustofa, E. B. ., Chanda, S. ., Musabel, A. D. ., Priyambodo, R. W. ., & Hadji, K. . (2026). Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat dalam Sengketa Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Rokan Hilir Riau. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 33985–33991. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11725

Issue

Section

Articles