Analisis Pertanggungjawaban Hukum Kementerian PUPR sebagai Pengguna Jasa atas Keterlambatan Penyelesaian Proyek Infrastruktur Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Dengan Pendekatan Critical Path Method (CPM)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta mengkaji hubungan antara Critical Path Method (CPM) dengan pertanggungjawaban hukum Kementerian PUPR selaku pengguna jasa dalam proyek infrastruktur publik. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian yang belum secara khusus menelaah tanggung jawab pemerintah sebagai organ negara dalam konteks hukum administrasi, sekaligus menawarkan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan analisis hukum dengan instrumen teknik sipil guna menentukan hubungan kausal secara objektif.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan manajemen konstruksi (construction management approach) dengan menelaah faktor-faktor teknis penyebab keterlambatan proyek melalui konsep Critical Path Method (CPM), delay analysis, dan manajemen risiko konstruksi. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan mengintegrasikan analisis keterlambatan proyek berbasis CPM sebagai instrumen pembuktian kausal.

Kementerian PUPR berkedudukan sebagai pengguna jasa yang terikat secara ganda: oleh prinsip keseimbangan kontraktual dalam hubungan keperdataan dengan penyedia jasa, dan oleh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam kapasitasnya sebagai organ pemerintahan. Undang-Undang Jasa Konstruksi masih mengandung kekosongan norma karena tidak merumuskan secara tegas mekanisme pertanggungjawaban pengguna jasa ketika keterlambatan bersumber dari kelalaiannya sendiri. Di sisi lain, CPM terbukti relevan sebagai instrumen teknis untuk memisahkan keterlambatan yang disebabkan oleh pengguna jasa dari keterlambatan akibat penyedia jasa atau force majeure, sehingga menjadi jembatan antara analisis teknik sipil dan penentuan pertanggungjawaban hukum secara objektif.

Pertanggungjawaban hukum Kementerian PUPR atas keterlambatan proyek infrastruktur bersifat multidimensional, meliputi aspek perdata, administrasi negara, dan keuangan negara, namun tidak bersifat mutlak karena mensyaratkan adanya hubungan kausal yang jelas antara tindakan pemerintah dan keterlambatan yang terjadi. Diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Jasa Konstruksi dan hukum administrasi negara guna membangun sistem pertanggungjawaban yang komprehensif dan berkeadilan, dengan CPM sebagai alat bukti teknis yang memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konstruksi.