DINAMIKA SISTEM PEMERINTAHAN ADAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: RELASI KEPALA DESA, LEMBAGA ADAT, DAN PEMERINTAHAN MODERN

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika sistem pemerintahan adat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam relasinya dengan kepala desa, lembaga adat, dan pemerintahan modern. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, serta adanya potensi konflik kewenangan antara kepala desa sebagai organ pemerintahan administratif dengan lembaga adat yang memiliki legitimasi sosial berdasarkan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum lembaga adat dalam sistem pemerintahan desa di DIY serta mengkaji mekanisme penyelesaian konflik kewenangan antara kepala desa dan lembaga adat dalam perspektif hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum adat, pemerintahan desa, dan keistimewaan DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat di DIY memiliki legitimasi konstitusional dan yuridis berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, pengaturan mengenai pembagian kewenangan antara kepala desa dan lembaga adat belum diatur secara jelas sehingga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum adat sebagai living law masih memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta dan perlu diharmonisasikan dengan sistem pemerintahan modern melalui regulasi yang lebih jelas. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan kewenangan lembaga adat dalam pemerintahan desa di DIY. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian pluralisme hukum dan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal untuk mengkaji implementasi hubungan antara kepala desa dan lembaga adat secara lebih mendalam di lapangan.