PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERIZINAN ONLINE DI DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Authors

  • Muhammad Indra Wibowo Universitas Tidar
  • Muhammad Ganesa Febrya Universitas Tidar
  • Rukhan Aqilla Majid Universitas Tidar
  • Pangestu Yoga Asrofi Universitas Tidar
  • Gunawan Widiarto Satria Utomo Universitas Tidar
  • Kuswan Hadji Universitas Tidar

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11573

Keywords:

perizinan online, otonomi daerah, pelayanan publik, PTSP, investasi, hukum pemerintahan daerah

Abstract

Transformasi digital dalam pelayanan perizinan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan kepastian hukum, serta mendorong pertumbuhan investasi melalui sistem perizinan yang terintegrasi dan berbasis elektronik. Namun, implementasi sistem perizinan online di berbagai daerah masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan proses perizinan tetap berlangsung rumit dan memerlukan waktu yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan sistem perizinan online oleh pemerintah daerah serta mengkaji dampaknya terhadap pelaku usaha dan solusi perbaikannya berdasarkan perspektif Hukum Pemerintahan Daerah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder, termasuk laporan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penyelenggaraan perizinan online meliputi banyaknya regulasi yang tumpang tindih, panjangnya rantai birokrasi, ego sektoral antarinstansi, belum optimalnya integrasi sistem informasi, serta keterbatasan kapasitas aparatur. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya dan waktu yang harus ditanggung pelaku usaha, munculnya potensi maladministrasi, serta menurunnya kepastian hukum dan minat investasi daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kewenangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), harmonisasi regulasi pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur perizinan, serta implementasi secara konsisten Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum.

 

 

References

Aprianto, S., Hermana, M. A., & Francisco, D. J. (2025). Analysis Of Maladministration In The Online Licensing System In Indonesia Analisis Maladministrasi Dalam Sistem Perizinan Online Di Indonesia.

Birokrasi, H. S. (2024, May 24). Hambatan Birokrasi dalam Investasi Asing di Indonesia. Seputar Birokrasi. https://seputarbirokrasi.com/hambatan-birokrasi-dalam-investasi-asing-di-indonesia/

Kemenperin: Prosedur Perizinan dan Birokrasi Harus Dibenahi. (n.d.). Retrieved June 9, 2026, from https://kemenperin.go.id/artikel/10302/Prosedur-Perizinan-dan-Birokrasi-Harus-Dibenahi

Setyasih, E. T. (2023). REFORMASI BIROKRASI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA.

Terjebak Drama Saling Menyalahkan. (n.d.). Retrieved June 9, 2026, from https://www.kppod.org/berita/view?id=513

Wijaya, E. A., Kumalasari, N., & Adonara, F. F. (2026). Penguatan Kepastian Hukum dan Ekonomi Berkelanjutan melalui Sistem Perizinan Investasi Berbasis Risiko yang Terstruktur di Indonesia. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 331–342. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3080

Yuliana. (2025). Reformasi Sistem OSS dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Invetasi Asing di Indonesia. https://doi.org/10.5281/ZENODO.17413693

Mardiasmo. (2021). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Ridwan HR. (2023). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Sinambela, L. P. (2019). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Anggara, S. (2018). Hukum Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia.

Hadjon, P. M., dkk. (2015). Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti.

HR, Ridwan. (2023). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Indroharto. (2016). Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kansil, C.S.T., & Kansil, Christine S.T. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). (2016). Terjebak Drama Saling Menyalahkan: Problematika Pelayanan Perizinan di Daerah. Jakarta: KPPOD.

Mardiasmo. (2021). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Sedarmayanti. (2018). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama.

Sinambela, Lijan Poltak. (2019). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Syafrudin, Ateng. (2017). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. Bandung: Alumni.

Downloads

Published

16-06-2026

How to Cite

Wibowo, M. I., Febrya, M. G. ., Majid, R. A. ., Asrofi, P. Y. ., Utomo, G. W. S. ., & Hadji, K. . (2026). PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERIZINAN ONLINE DI DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 32587–32591. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11573

Issue

Section

Articles