Menggali Transformasi Sistem Online Pembuatan SIKS-NG di Kelurahan Plawad
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11552Keywords:
Reformasi Birokrasi, Kelurahan PlawadAbstract
Reformasi birokrasi kini menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas sistem sipil negara. Dari sudut pandang masyarakat. Birokratisme dianggap sulit, kompleks, dan tidak profesional. Dari sudut pandang pemerintah sendiri, mulai menyinggung masyarakat sipil negara yang berpredikat sewenang-wenang, korupsi, dan tidak mengabdi. Karena pemerintah ingin meningkatkan citra birokrat, maka pemerintah sendiri ingin segera memperbaiki citra masyarakat sipil nasional melalui program reformasi birokrasi. Siklus pendanaan reformasi birokrasi desa juga patut dipertanyakan. Melalui reformasi birokrasi, peran dan ruang lingkup intervensi negara dalam hal ini adalah meredefinisi pemerintah untuk menjawab tantangan zaman, karena reformasi birokrasi nasional merupakan bagian dari upaya penguatan negara. Pelayanan publik sendiri dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan seseorang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan perlu ditinjau mulai dari pelayanan yang paling dasar. Pelayanan yang paling dasar adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang disebut dengan Kelurahan. Pelayanan yang diberikan oleh instansi kelurahan ini meliputi pelayanan administrasi dasar, misalnya : Layanan Sistem Data Terpadu Nasional Pengentasan Kemiskinan ( SIKS-NG ).
References
Sanrego Nz, D Yulizar. Muhammad, Reza. 2013. “Analisa Perbandingan Model Birokrasi Indonesia : Model Modern David Osborne, Ted Gabler dan Pendekatan Islam Perspektif Umer Chapra”. Jurnal Al-Muzara’ah. Vol. 1, No. 1
Rudi Kurniawan, takdir, 2020. “ Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial” Jurnal Public Policy , Vol. 06 No.02
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.
Handayani, R., Putri, D. A., & Widodo, B. (2021). Tantangan digitalisasi layanan publik di pemerintahan daerah. Jurnal Reformasi Administrasi, 8(1), 47–58.
Heeks, R. (2006). Implementing and managing e-government: An international text. SAGE Publications.
Purwanto, A., & Suryani, I. (2020). Masalah validitas data dalam penyaluran bansos: Studi kasus Kabupaten Brebes. Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan, 9(1), 33–45.
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). Free Press.
Siregar, M. F. (2020). Implementasi e-government dalam pelayanan publik di pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10(2), 115–123.
Yin, R. K. (2011). Applications of case study research (3rd ed.). SAGE Publications.
Kementerian PAN-RB Republik Indonesia. (2021). Petunjuk teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). KemenPAN-RB.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009). Sekretariat Negara RI.
Debi Angelina Br Barus. (2022). The Effect of Work Life Balance on Job Satisfaction in Tourism Sector Workers in Maumere. Empowerment Journal of Psychology Students of Buana Perjuangan University, Karawang. Https://Doi.Org/10.36805/Empowerment.V2i1.292
Internet
Media.neliti.com. (2017, 02 April). Sosialita Ilmu Administrasi. Diakses pada 29 Oktober 2021, dari https://media.neliti.com/media/publications/163572-ID-upaya-transformasi-birokrasi-pemerintah.pdf
OmbudsmanRI.com. (2020, 24 Februari). Reformasi Birokrasi, Reformasi Pelayanan Publik. Diakses pada 31 Oktober 2021, dari https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--reformasi-birokrasi-reformasi-pelayanan-publik
Pemerinah.net.com. (2014, 05 Desember). Reformasi Birokrasi. Diakses pada 02 November 2021, dari https://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Fany Fany, Evi Priyanti, Indra Aditya

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







