Dualisme Hukum: Berlakunya Hukum Perdata Barat Dan Hukum Adat Secara Bersamaan Sering Menimbulkan Ketidakpastian Hak

Abstract

Penelitian ini meneliti hak ulayat sebagai sebuah Lembaga penting dalam hukum adat Indonesia dan hubungannya dengan sistem hukum agraria nasional, terutama dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Meskipun seharusnya hak ulayat memperoleh pengakuan konstitusional dan yuridis sesuai dengan (UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan UUPA Pasal 3), akan tetapi realitanya menghadapi berbagai tantangan akibat pembangunan nasional, ekspansi investasi, dan pengelolaan sumber daya alam yang sering menimbulkan konflik dengan masyarakat hukum adat. Studi ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan statute dan case approach juga di dukung dengan observasi empiris terbatas dan studi kepustakaan. Pembahasan termasuk konsep dan ciri hak ulayat, subjek dan objeknya, relasi dengan UUPA 1960, permasalahan konflik agraria (termasuk kasus pemindahan ibu kota ke IKN), juga mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, litigasi, dan upaya hukum luar biasa. Hasil kajian menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan hak adat, hambatan struktural seperti tumpang tindih administratif, asas pemisahan horizontal UUPA, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi dan pembentukan peraturan khusus yang menjamin pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan sosial.