Analisis Kebijakan Politik Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Terhada Tata Kelola Lingkungan (Studi Kasus PT Bukit Asam di Tanjung Enim)
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11532Keywords:
Kebijakan Politik, Tata Kelola Lingkungan, Pertambangan, PT Bukit Asam, PP No 22 Tahun 2021Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan politik Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mengatur dan mengawasi tata kelola lingkungan pada aktivitas pertambangan PT Bukit Asam di Tanjung Enim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan 12 narasumber yang terdiri dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH), karyawan PT Bukit Asam, dan warga sekitar Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik pemerintahan Kabupaten Muara Enim berdasarakan PP No 22 Tahun 2021 belum berjalan secara optimal. Dari aspek efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Lingkungan Hidup telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk fungsi perizinan, pengawasan, dan kewajiban AMDAL. Namun dalam aspek efisiensi meskipun biaya pengelolaan dan pemulihan lingkungan dibebankan oleh PT bukit asam sebagai pelaku usaha, tetapi hal ini belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas pengawasan pemerintahan daerah yang memadai sehingga pelaksanaa pengawasan lingkungan mengalami ketebatasan. Dari aspek kecukupan, kebijakan dinilai belum sepenuhnya mengatasi permasalahan llingkungan secara menyeluruh. Dari aspek pemerataan manfaat kebijakan lingkungan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat yang terdampak. Dalam menanggapi hal tersebut dari aspek responsivitas Pemerintahan Kabupaten Muara Enim menyediakan mekanisme pengaduan dan melibatkan masyarakat dalam program lingkungan yang dilakukan oleh PTBA seperti program pembentukan tim penggiat cinta lingkungan sungai. Sehingga pengelolaan lingkungan dapat berjalan sesuai aspek ketepatan yaitu berdaskan dengan PP No 22 Tahun 2021 dan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Lingkunga Hidup (DLH) Kabupaten Muara Enim.
Oleh karena itu, perlunya penguatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan limbah guna mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.
References
Agussalim, S, (2023). Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan. Jurnal Palita, volume VIII nomor 01, hal 4.
Aldiansyah, S., & Nursalam, L. O. (2019). Dampak pertambangan nikel pt.ifishdeco terhadap kondisi lingkungan hidup di desa roraya kecamatan tinanggea kabupaten konawe selatan. Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi, Volume 4 Nomor 1 121-122.
Ananda, dkk. (2024). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Limbah Industri, Vol. 9, No. 24 Citra, Fadillah. (2025). Kebijakan Politik Lingkungan di Kabupaten Dharmasrya,
Vol. 4, No. 1.
Hanif, Rachmad, (2023). Peran Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Politik Indonesia, volume VIII nomor. 22, hal 18-21.
Hasna, Fairuz, (2025). Peran Kebijakan Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah di PT Aneka Tambang Tbk dalam Mendukung Penerapan Green Business di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara,volume VI nomor 1, hal 4-5.
Marsuyetno, (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Politik,
volume I nomor 2, hal 8-9.
Nanda, Meutia, (2024). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan. Jurnal STIKES
Cendekia Utama Kudus, volume 13 nomor 2, hal 14-18.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Andika Rio Prambudi, Kun Budianto, Erik Darmawan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







