Disfungsi Pengawasan DPRD terhadap Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Korupsi Dana CSR Wali Kota Madiun
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11502Keywords:
DPRD,pengawasan,kepala daerah,korupsi,dana CSR,pemerintahan daerah.Abstract
Salah satu fungsi utama dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah fungsi pengawasan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun dalam praktiknya sering mengalami disfungsi yang berdampak pada lemahnya kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari tidak dijalankannya fungsi pengawasan terhadap Kepala Daerah sehingga bisa muncul potensi korupsi dan juga ketimpangan relasi kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah di Kota Madiun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta buku atau literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap Kepala Daerah dan juga bentuk-bentuk dari potensi penyalahgunaan wewenang akibat lemahnya pengawasan dari DPRD. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah yang berujung pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan fungsi DPRD memerlukan peningkatan integritas lembaga, transparansi pengelolaan dana publik, serta penguatan mekanisme cheks and balances dalam sistem pemerintahan daerah. Dengan demikian, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif guna mencegah potensi terjadinnya korupsi di tingkat daerah.
References
Abdullatif, A. pachol, & Salito. (2026). Dinamika kekuasaan dan praktik politik dalam pengambilan kebijakan publik di indonesia. 2(1), 253–263.
Adji, Seno, dan Indriyanto. 2009. Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media.
Aris Ismail, Dendy Patrija W, & Zainal Fatah. (2025). Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Kebijakan Penggunaan Anggaran APBD di Kabupaten Pemalang. SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS, 3(3), 40–56. https://doi.org/10.62383/sosial.v3i3.978
Hamzah, Andi. 2005. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. 1 ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Klitgard, Robert. 1988. Controlling Corruption. Berkeley and Los Angeles, California.
Kusumaatmadja, Mochtar, dan Arief Sidharta. 2000. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Alumni. Bandung.
PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR TAHUN 2023 46 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 85 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN. 2023.
PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 85 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN. 2020. Vol. 21.
Prof. Dr.Philipus M. Hadjon, S. H., S. H. Prof. Dr.R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S. H. Prof. Dr. Sjachran Basah, M. C. L. Dr. Bagir Manan, S.H., S. H. H.M. Laica Marzuki, Prof. Dr. J. B. J. M. ten Berge, Prof. Dr. P. J. J. van Buuren, dan Prof. Dr. F. A. A. M. Stroink. 2011. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta.
Sari, C. L., & Aurelia, S. A. (2025). Kewenangan Dprd Kota Surabaya Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan Apbd Tahun 2025. Jurnal Media Akademik (Jma), 3(11).
Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. Journal of Governance Innovation, 1(1), 44–58. https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 2001.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN. 1999.
Yusup, M., & Aryani, Y. A. (2015). Karakteristik Kepala Daerah, Afiliasi Partai Politik dan Indikasi Korupsi Belanja Modal. Jurnal Integritas, 1(1), 61–80
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Muhammad Rizqullah Mumtaz Akbar, Helmi Saputra, Faishal Ilham Prasanto, Rikza Safiq, Melinda Ayu Andani

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







