Kedudukan DPRD sebagai Mitra Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah untuk Mewujudkan Otonomi Daerah yang Demokratis

Authors

  • Ergiansyah Dzaki Al Fakhri Universitas Tidar
  • Rabbani Halomoan Rambe Universitas Tidar
  • Muhammad Nafis Universitas Tidar
  • Nabil Ihtisham Universitas Tidar
  • Wegig Priyambodo Universitas Tidar
  • Wegig Priyambodo Universitas Tidar

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11493

Keywords:

Otonomi daerah; peraturan daerah; DPRD; kemitraan pemerintah daerah; demokrasi lokal

Abstract

Otonomi daerah yang demokratis menuntut kualitas hubungan kelembagaan yang sinergis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah sebagai instrumen kebijakan yang paling konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, proses pembentukan peraturan daerah masih didominasi pihak eksekutif, partisipasi masyarakat masih bersifat prosedural, serta mekanisme pengawasan pasca-legislatif belum terlembaga dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah, serta menganalisis bagaimana peran kemitraan tersebut dapat mendukung terwujudnya otonomi daerah yang demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Pendekatan yuridis dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. DPRD memiliki kedudukan strategis sebagai mitra sejajar pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah, menjalankan fungsi perwakilan aspirasi masyarakat, pembentukan regulasi, pengawasan kebijakan, serta fasilitasi partisipasi publik melalui Musrenbang dan dengar pendapat. Kemitraan ini berfungsi sebagai mekanisme checks and balances untuk mencegah dominasi eksekutif. Namun efektivitasnya masih terhambat oleh ketidakjelasan hukum mengenai posisi kelembagaan DPRD, terbatasnya kemampuan teknis anggota, partisipasi publik yang masih bersifat formalitas, serta belum terlembaganya mekanisme pengawasan pasca-legislatif. Penelitian ini menyimoulkab bahwa Penguatan kemitraan DPRD dan pemerintah daerah memerlukan pembenahan kerangka hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan, pelembagaan mekanisme pengawasan pasca-legislatif, serta perluasan partisipasi publik yang bermakna melalui platform digital seperti e-Musrenbang, agar peraturan daerah benar-benar menjadi instrumen otonomi daerah yang demokratis secara substantif.

 

References

Budianto, K., & Azarkasyi, B. (2024). Community outreach gaps in drafting regional regulations: A call for enhanced government socialization. Nurani, 24(1), 103–118. https://doi.org/10.19109/nurani.v24i1.22181

Fauzan, M., Prasojo, H., Ardhanariswari, R., & Elfudllatsani, B. (2025). Balancing power and resolving conflicts in the collaboration between regional heads and DPRD in Indonesia's decentralized governance. E3S Web of Conferences, 609, 07004. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202560907004

Hariyanto, H., Mukhlis, M. M., Tajuddin, M. S., Paidi, Z. B., & Azizah, M. (2025). Legal ambiguities surrounding the role of Regional House of Representatives in Indonesia’s regional autonomy framework. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 33(2), 334-360.

Lasatu, A. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2), 201-222.

Listijowati. (2018). Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Hubungan Antara DPRD dan Pemerintah Daerah Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).

Marwan. (2019). Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945. Jurisprudentie, 6(2).

Nazaruddin, A. T. A. (2017). Pembentukan Peraturan Daerah yang Demokratis oleh Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Ecosystem, 17(1).

Putra, A. L., & Jamil. (2022). Kedudukan DPRD sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Sistem Negara Republik Indonesia. Jurnal Hukum dan Keadilan, 11(2).

Rahmat, A., Roza, D., & Benni, B. (2024). Implementasi Kewenangan Dprd Kota Pariaman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif: Studi tentang Pembentukan Peraturan Daerah Usulan DPRD Masa Sidang 2019-2024. Ekasakti Legal Science Journal, 1(3), 251-264.

Rahmawan, A. B., & Hardenta, A. D. (2023). Penerapan Post Legislative Scrutiny dalam Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Indonesia: Studi Kasus UU Mineral Batubara. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 7.

Rulandari, N., Kesmawan, A. P., Muksin, I., Sutrisno, E., & Maswi, M. (2023). Regional house of representatives’ functions in the formation of regional regulations draft in the developing market. Journal of Governance and Regulation, 12(3), 302–311. https://doi.org/10.22495/jgrv12i3siart12

Swaner, R. (2017). Trust matters: Enhancing government legitimacy through participatory budgeting. New Political Science, 39(1), 95-108.

Syam, F., Rahmi, E., Syamsir, S., Maulana, R. Y., & Sukmana, T. (2025). From Ceremony to Substance: Reforming Problem Inventory List-Based Local Regulation Discussion in Indonesia. Jambe Law Journal, 8(1), 129-163.

Yuspin, W., & Nurhayati, N. (2019). The establishment of participatory regional regulations based on local wisdom. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(3), 92-96.

Downloads

Published

15-06-2026

How to Cite

Fakhri, E. D. A., Rambe, R. H. ., Nafis, M., Ihtisham, N. ., Priyambodo, W. ., & Priyambodo, W. . (2026). Kedudukan DPRD sebagai Mitra Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah untuk Mewujudkan Otonomi Daerah yang Demokratis. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 32149–32157. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11493

Issue

Section

Articles