Dinamika Pengawasan DPRD terhadap Penyusunan APBD dalam Kontroversi Lem Aibon DKI Jakarta
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11443Keywords:
DPRD, APBD, pengawasan, good governance, lem AibonAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menilai efektivitasnya dalam menjamin prinsip good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, menggunakan data sekunder berupa peraturan, literatur, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengawasan DPRD telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala, terutama pada kapasitas teknis anggota DPRD dan lemahnya mekanisme pengawasan preventif. Kasus kontroversi anggaran lem Aibon DKI Jakarta memperlihatkan bahwa transparansi melalui sistem e-budgeting telah berjalan, tetapi akuntabilitas dan efektivitas pengawasan belum optimal karena kejanggalan anggaran baru terdeteksi setelah publik menyoroti. Simpulan penelitian menegaskan perlunya penguatan kompetensi DPRD, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar pengawasan APBD lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
References
Sakti, B. (2025). MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN APBD KABUPATEN MUSI RAWAS:(Studi Masa Jabatan DPRD Tahun 2019-2024). Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 14(1), 109-117. https://doi.org/10.32663/k86kkr74.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.
Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Khosrowjerdi, M. (2022). Good Governance and National Information Transparency: A Comparative Study of 117 Countries. Dalam Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Vol. 13192, hlm. 143–160. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-96957-8_14
Ratnasari, D., Risnain, M., & Fallahiyan, M. A. (2024). Implementasi Peran Fungsi Pengawasan DPRD NTB dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Diskresi, 3(2), 105-112. DOI: https://doi.org/10.29303/diskresi.v3i2.6018.
Rifa’i, I. J., Yuhandra, E., Fathurahman, F., & Nurcahyati, N. T. (2024). Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 10(2), 306-323. DOI: https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4867.
Anggara, B., Rasyid, F. A., & Presetyo, R. E. (2025). Fungsi Pengawasan Budgeting DPRD Kota Bandung Terhadap APBD Tahun 2023 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4(7), 369-379. https://doi.org/10.52062/jaked.v19i1.4079.
Agustia Gafar, A Zarkasi, & H. (2024). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.
Mushafi. (2022). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Kajian Hukum. 1–3.
Kuncoro, M. (1945). Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah (Jakarta: Erlangga,2004), hal.,8.
Sarie, Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian, Rake Sarasin, 2023, https://www.researchgate.net/publication/380362452_METODOLOGI_PENELITIAN.
Syifa Vidya Sofwan, D. N. (2025). PENGARUHRENCANA ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 16(Januari-April), 46–63.
Wasistiono, S. (2019). Model Pengukuran Akuntabilitas Kinerja DPRD dalam Konteks Good Governance. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 45(2), 113–126. https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i2.787
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Developing Employability for Business.
Syaiful Anam and Khairil Anwar, “Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelayanan Publik,” Reformasi 10, no. 1 (2020): 61–69, https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582.
“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” Developing Employability for Business, 2014.
FUNGSI PENGAWASAN, “PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN” 2, no. 1 (2025): 1–12.
Arso, T., & Hi Abas, G. (2021). Konsistensi dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Utara terhadap APBD Tahun 2019. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(1), 438–451. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i1.2287
Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” 2 (2024): 306–12.
Kolusi dan Nepotisme Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme,” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, no. 1 (1999): 1–5.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Daniezha Rachelia Rangkuti, Egieska Briptania Mustofa, Sekar Chanda, Putri Hidayatul Chasanah, Danang Danang

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







