Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda terhadap Keabsahan Pencalonan Kepala Daerah : Analisis Putusan MK No. 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021

Authors

  • Devi Yunita Nur Arvyanti Universitas Tidar
  • Ratu Sandria Saski Khaillasaffa Universitas Tidar
  • Putri Diah Ayu Kesmawati Universitas Tidar
  • Zahwa Istiqomah Builqis Universitas Tidar
  • Ferdy Nugroho Universitas Tidar
  • Kuswan Hadji Universirtas Tidar

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11420

Keywords:

Kewarganegaraan Ganda, Kedudukan Hukum, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Kepala Daerah, Kebenaran Materiil.

Abstract

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia dirancang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi ke dalam ketatanegaraan, namun pelaksanaannya menghadapi tantangan ketidakabsahan pencalonan akibat status kewarganegaraan ganda. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum (legal standing) calon kepala daerah berkewarganegaraan ganda dalam sistem pemilu serta pertimbangan hukum (ratio decidendi) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menelaah kerangka hukum kewarganegaraan dan kepemiluan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal secara ketat bagi warga negara dewasa. WNI yang secara sukarela memperoleh kewarganegaraan asing atau memegang paspor asing yang masih aktif secara otomatis kehilangan status WNI demi hukum (ipso jure), sehingga kehilangan kedudukan hukum dan hak konstitusional untuk dipilih berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi mengutamakan kebenaran materiil di atas formalitas administratif dan menyatakan pencalonan tersebut cacat hukum sejak awal (void ab initio). Putusan monumental ini memperkuat integritas pemilu dan kedaulatan negara, menegaskan bahwa formalitas administratif tidak dapat mengesampingkan fakta hukum yang sesungguhnya, serta mendesak adanya koordinasi lintas sektoral yang lebih kuat untuk menutup celah regulasi.

 

References

Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua. Keputusan Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cet. XVII. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Fauzan, Muhammad. “Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 1, 2012.

Damayanthi, Ni Putu, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. “Analisa Yuridis tentang Pencalonan Kepala Daerah yang Berstatus Dua Kewarganegaraan.” Jurnal Preferensi Hukum 5, no. 3 (February 20, 2025): 358–364. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/11453.

Suhendarto, Bonaventura Pradana, and Retno Saraswati. “Status Warga Negara, Calon Terpilih, Pilkada, Demokrasi.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 3 (September 26, 2022). https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.382-401.

Riwanto, Agus. “Kewarganegaraan Ganda dan Implikasinya terhadap Hak Politik di Indonesia.” Jurnal RechtsVinding, Vol. 10, No. 2, 2021.

Wicaksono, Dian Agung, dan Andy Omara. “Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 4, 2020, hlm. 487–510. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.487-510

Downloads

Published

15-06-2026

How to Cite

Arvyanti, D. Y. N., Khaillasaffa, R. S. S. ., Kesmawati, P. D. A. ., Builqis, Z. I. ., Nugroho, F. ., & Hadji, K. . (2026). Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda terhadap Keabsahan Pencalonan Kepala Daerah : Analisis Putusan MK No. 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021. Journal of Innovative and Creativity, 6(2). https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11420

Issue

Section

Articles