Keluarga dan Masyarakat sebagai Pilar Pemasyarakatan: Sosialisasi Peran, Penghapusan Stigma, dan Kesiapan Menerima Mantan Warga Binaan
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11370Keywords:
Pemasyarakatan, Reintegrasi Sosial, Stigma Sosial, Mantan Warga Binaan, Pengabdian Masyarakat, Residivisme, RehabilitasiAbstract
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya stigma sosial yang dihadapi mantan warga binaan pemasyarakatan ketika kembali ke lingkungan masyarakat, sehingga menghambat proses reintegrasi sosial dan berpotensi mendorong residivisme. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mendukung reintegrasi mantan warga binaan, serta bagaimana mengurangi stigma negatif yang bertentangan dengan tujuan rehabilitatif sistem pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Metode yang digunakan meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi penyusunan sikap penerimaan sosial. Kegiatan dilaksanakan pada 19 Mei 2026 di Desa Mulawarman, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan melibatkan 26 peserta yang terdiri dari kepala desa beserta jajarannya, ketua PKK dan anggota, forum RT, serta masyarakat umum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai sistem pemasyarakatan yang bersifat rehabilitatif, bukan sekadar hukuman. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi yang tercermin dari keaktifan dalam sesi tanya jawab dan berbagi pengalaman. Setelah sosialisasi, sebagian besar peserta memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap mantan narapidana dan menyadari pentingnya memberikan kesempatan kedua. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal membangun masyarakat yang lebih inklusif dalam mendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan Indonesia.
References
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Mawardi, M. (2021). Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Perspektif Hukum Pemasyarakatan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 234–251.
Priyatno, D. (2020). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Sholehuddin, M. (2019). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya. Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto, S. (1977). Kesadaran dan Kepatuhan Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan, 7(6).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
Widodo, J. (2022). Penghapusan Stigma dan Reintegrasi Sosial antan Narapidana: Tantangan dan Solusi. Jurnal Pemasyarakatan, 14(1), 1–18
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Olivia Nurul Utami, Nabila Ratu Adelia, Clara Ridha Nur Sinta, Diana Rosmawati, Safira Nur Apriliani, Sahbila Sahbila, Olivia Nurul Utami, Mauldina Mauldina, Uut Rahayuningsih

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







