Analisis Yuridis Terhadap Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4878 K/Pid.Sus/2023
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11360Keywords:
Daluwarsa Penuntutan, Mahkamah Agung, Tindak Pidana Perpajakan, UU KUPAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum pidana perpajakan dan implikasi yuridis daluwarsa penuntutan terhadap Terdakwa Paino dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4878 K/Pid.Sus/2023. Tindak pidana perpajakan idealnya menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium yang mengedepankan keadilan restoratif demi memulihkan kerugian pendapatan negara. Namun, penegakan hukum fiskal wajib tunduk pada rambu prosedur formal, termasuk batasan waktu penuntutan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini membedah kepastian hukum batas waktu penuntutan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perpajakan hanya dapat dipidanakan jika memenuhi pembuktian kumulatif mens rea dan actus reus, didukung bukti laporan pemeriksaan khusus. Lebih lanjut, Pasal 40 UU KUP mengatur batas daluwarsa mutlak selama sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Tahun Pajak selaku lex specialis yang menyimpangi Pasal 78 KUHP. Ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang telah melampaui tenggat absolut tersebut, hak menuntut negara gugur demi hukum (vervall van het recht tot strafvordering). Konsekuensinya, Mahkamah Agung wajib membatalkan putusan di bawahnya dan menjatuhkan putusan menyatakan tuntutan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), menghentikan segala upaya paksa, serta merehabilitasi hak-hak terdakwa demi kepastian hukum.
References
Ali, Z. (2022). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Anah Hoirul, & Tanudjaja, T. (2025). Rekonstruksi Asas Ultimum Remedium dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Jurnal Kajian Hukum Fiskal, 6(1), 45-62.
Anam, H., & Tanudjaja. (2024). Harmonisasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. Journal of Comprehensive Science, 3(7), 1763–1770. https://doi.org/10.59188/jcs.v3i7.789
Ariaputra, D. (2023). ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE IN INDONESIAN TAX CRIME – IMPACT AND CHALLENGES POST- OMNIBUS LAW. Global Legal Review, 3(1), 1–15.
Buamona, S. (2019). WHITE COLLAR CRIME (KEJAHATAN KERAH PUTIH) DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA. Madani Legal Review, 3(1). https://doi.org/10.31850/malrev.v3i1.343
Hapsari, S. D. (2024). Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Restorative Justice pada Ketentuan Perpajakan. Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, 6(1), 52–66. https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788
Ibrahim, J. (2013). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
Kaligis, I. F. (2018). DALUWARSA PENUNTUTAN PIDANA DITINJAU DARI PASAL 78 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Lex Crimen, 7(1), 142–150.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
Putra, I. M. W., & Sumerta Yasa, I. W. (2024). Hukum Pidana Administrasi: Penerapan Sanksi Pidana sebagai Enforcer Kepatuhan Pajak. Jurnal Hukum dan Perpajakan Indonesia, 4(2), 112-128.
Putra, I. M. W., & Sumerta Yasa, P. G. A. (2024). Prospek Deferred Prosecution Agreement Untuk Preferensi Penegakan Hukum Administrasi Mengingat Karakteristik Administrative Penal Law Bidang Perpajakan. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, 2(1), 203–240. https://doi.org/10.55292/y090b678
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4878 K/Pid.Sus/2023.
Saputra, H., & Nursyamsuddin. (2023). Implementasi Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Perpajakan yang Dilakukan Wajib Pajak di Indonesia. JOURNAL SYNTAX IDEA, 5(11), 1780–1797. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416
Shafira Putri Dema, S., Wendy Trijaya, M., Nurhasanah, S., & Mustika, D. (2026). Batas Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2). https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4488
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Sulistiono, A., & Tanudjaja, T. (2024). Pembuktian Unsur Mens Rea dan Actus Reus pada Kejahatan Kerah Putih di Bidang Perpajakan. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 5(3), 201-215.
Sulistiono, S., & Tanudjaja, T. (2024). ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERBITAN FAKTUR FIKTIF. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2(3), 174–190. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.878
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP / UU HPP).
Wijaya, H., & Pardede, R. (2022). Keabsahan Bukti Permulaan (Bukper) dalam Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Penegakan Hukum Fiskal, 3(1), 78-94.
Wijaya, S., & Pardede, U. Z. P. (2021). PENERAPAN DALUWARSA PENETAPAN DALAM PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK BUNGA PENAGIHAN. Manajemen Sumber Daya Manusia, IV, 119–128.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Rizqi Agung Gilang Rhomadon, Muhammad Rizqullah Mumtaz Akbar, Rayhan Wahyu Dwi Putra

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







