The Effect Of Organizational Culture and Work Life Balance On Employee Performance and Job Satisfaction as a Mediator

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Kota Bandung. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, tanggung jawab pelaku, pemenuhan hak korban, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini menjadi alternatif terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini lebih berorientasi pada penghukuman. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus melihat pelaksanaannya dalam praktik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini berfokus pada penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Kota Bandung, dasar hukum yang digunakan, mekanisme pelaksanaan, manfaat, serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice di Kota Bandung telah diterapkan pada perkara-perkara tertentu yang memenuhi syarat, terutama tindak pidana ringan, perkara dengan kerugian yang tidak terlalu besar, dan perkara yang memungkinkan adanya perdamaian antara korban dan pelaku. Penerapan restorative justice didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Pendekatan ini memberikan manfaat berupa pemulihan kerugian korban, peningkatan tanggung jawab pelaku, pengurangan penumpukan perkara, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Namun, penerapan restorative justice masih menghadapi hambatan, antara lain belum meratanya pemahaman masyarakat, potensi tekanan terhadap korban, keterbatasan jenis perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, perbedaan penafsiran aparat penegak hukum, serta perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu, restorative justice perlu diterapkan secara selektif, transparan, dan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum.