Tinjauan Prosedur Pelayanan Publik di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Tasikmalaya Kota
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11334Keywords:
Prosedur Pelayanan Publik; SPKT; SOP; Kepolisian; Administrasi Perkantoran.Abstract
Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) merupakan ujung tombak pelayanan publik institusi kepolisian yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan prosedur pelayanan publik di SPKT Polres Tasikmalaya Kota, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan lima indikator pelayanan publik sebagai kerangka analisis yang diadaptasi dari Hardiyansyah (2018) dan disesuaikan dengan kondisi lapangan, yaitu kejelasan prosedur, kecepatan dan ketepatan waktu, kemudahan persyaratan, sikap dan profesionalisme petugas, serta kenyamanan fasilitas. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam terhadap enam informan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelayanan di SPKT telah tersusun dalam SOP dengan dua jalur layanan, yaitu jalur reguler (8 tahapan) dan jalur rekomendasi (14 tahapan), dan secara umum telah terlaksana dengan baik. Aspek sikap dan profesionalisme petugas dinilai baik, sedangkan kejelasan prosedur, kemudahan persyaratan, kecepatan waktu, dan kenyamanan fasilitas dinilai cukup baik dengan catatan perbaikan. Hambatan utama meliputi keterbatasan personel per shift, kapasitas ruang tunggu yang belum optimal, duplikasi pencatatan antara sistem DORS (Dumas Online Reporting System) dan buku register, serta minimnya informasi layanan yang dapat diakses secara daring. Upaya penanganan mencakup penerapan prinsip 3-S, penetapan SK Kompensasi, pemanfaatan sistem DORS, dan pemasangan papan informasi prosedur layanan.
References
Bosko, A. T., & Mael, M. Y. (2021). Kinerja Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resort (Polres) Timor Tengah Utara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 3(2), 1–14. https://doi.org/10.32938/jan.v3i2.2569
Chaeruddin, M. A., Syam, H., Akib, H., & Haris, H. (2024). Service quality-based public trust at city resort police in Indonesia. KnE Social Sciences, 9(2), 987–996. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14916
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.
Dwiyanto, A. (2017). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Gadjah Mada University Press.
Hardiyansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya (Yogyakarta (ed.)). Gava Media.
Is’aad, H., & Faturahman, M. R. (2024). Analisis beban administrasi pelayanan publik di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam perspektif New Public Service. YUSTISI, 11(1), 111–125. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16196
Istianto, B. (2013). Demokratisasi birokrasi (Edisi 2). Mitra Wacana Media.
Kasmir. (2017). Etika Customer Service. Rajawali Pers.
Kustarto, I., Mustofah, A., & Pramudiana, I. D. (2025). Responsivitas pelayanan publik oleh Kepolisian Resort Mojokerto dalam menangani pengaduan masyarakat. WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 3(3), 195–214. https://doi.org/10.62383/wissen.v3i3.1053
Latif, D., Muhammad, S., Arifin, S., Nurlela, A., Rahim, H., Tenriliweng, A. A. H., & Putra, B. A. (2025). Public perceptions of police service performance in Makassar: Cultural and technological influences in an urban southeast Asian context. Frontiers in Communication, 10, 1533704. https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1533704
Mahmudi. (2019). Manajemen kinerja sektor publik (Edisi Keti). UPP STIM YKPN.
Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 81–90. https://doi.org/https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22
Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, 6(1), 1–18. https://doi.org/10.34010/jipsi.v6i1.232
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.
Musfira, I., Qadar, J., & Syamsiar, S. (2024). Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik di Kantor Desa Tellulimpoe Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi, 1(2), 1–16. https://doi.org/10.62383/konstitusi.v1i2.126
Orbawati, E. B., Nugraha, J. T., & Fadlurrahman, F. (2023). Mengukur indeks kepuasan masyarakat: Studi kasus pelayanan SKCK dan SIM pada Polres Kota Magelang. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 8(1), 28–39. https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2882
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12–40.
Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana (2009).
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor (2021).
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. (2012).
Rachmad, I. Z., & Pramono, S. (2024). Analisis pelayanan publik di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kota Mojokerto. Soetomo Magister Ilmu Administrasi, 2(1), 105–114. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/8104
Ratminto, & Winarsih, A. S. (2015). Manajemen pelayanan: Pengembangan model konseptual, penerapan citizen’s charter dan standar pelayanan minimal. Pustaka Pelajar.
Salam, R. (2023). Improving public services in realizing good governance in Indonesia. Endless: International Journal of Future Studies, 6(2), 439–452. https://doi.org/10.54783/endlessjournal.v6i2.192
Sedarmayanti. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. PT Refika Aditama.
Shoimuna, M. D. (2022). Reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Public Service and Governance Journal, 3(1), 1–12. https://doi.org/10.56444/psgj.v3i1.628
Sinambela, L. P. (2010). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Bumi Aksara.
Surjadi. (2012). Pengembangan kinerja pelayanan publik. PT. Refika Aditama.
Tjiptono, F. (2012). Service management: Mewujudkan layanan prima (Edisi 2). CV. Andi Offset.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (2009).
Wibowo, A., & Pratomo, S. (2021). Inovasi pelayanan publik dalam mendukung reformasi birokrasi di era masyarakat informasi. Jurnal Media Administrasi, 6(1), 71–88. https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/MAD/article/view/2715
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Arif Arif Furwa Salmiansyah, Yudi Kurniadi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







