Pengimplementasian Asas Good Governance Dalam Pemerintahan Daerah, Studi Kasus Bupati Sadewo di Kabupaten Pati

Authors

  • Noviyan Elviyatul Karimah 5Universitas Tidar, Magelang
  • Rizky Dwi Rendrahadi Universitas Tidar, Magelang
  • Arka Zhafir Abian Universitas Tidar, Magelang
  • Shierly Anindya Sahya Renata Universitas Tidar, Magelang
  • Miftahul Abiddama Abiddama Universitas Tidar, Magelang

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11327

Keywords:

Good governance, pemerintahan daerah, bupati kabupaten pati, transparansi, akuntabilitas

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas good governance dalam pemerintahan daerah Kabupaten Pati di bawah kepemimpinan Bupati Sadewo, untuk megukur sejauh mana prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, serta supremasi hukum diterapkan. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang terlihat dalam kasus kenaikan pajak PBB-P2 dan penggerebekan antikorupsi yang dilakukan KPK. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta teknik pengumpulan data hukum melalui tinjauan literatur mengenai kebijakan, peraturan dan regulasi daerah, serta temuan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance di Kabupaten Pati belum memenuhi harapan akibat dominasi berkelanjutan elit politik, rendahnya partisipasi publik yang substansial, kurangnya komunikasi kebijakan, serta korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah. Namun, inisiatif pelengkap seperti fungsi inspektorat, pemanfaatan teknologi, dan inovasi dalam pelayanan masyarakat belum sepenuhnya mengimbangi keterbatasan sumber daya, sistem pengendalian internal yang tidak memadai di tingkat desa, serta budaya politik yang dibangun di atas patronase. Dengan demikian, penerapan asas good governance di Kabupaten Pati masih berada pada tingkat normatif dan programatik, belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Untuk menjadikan tata kelola daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, pengawasan harus diperkuat, kapasitas pejabat pemerintah harus ditingkatkan, dan partisipasi masyarakat harus ditingkatkan.

References

Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Jurnal Administrasi Negara, 6(2), 32.

Harahap, I. A. R., dkk. (2025). Pengaruh pengabaian peranan rakyat dalam penentuan arah kebijakan pemerintah di Kabupaten Pati. Unes Law Review, 8(2).

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 80–82.

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 82–84.

Harahap, I. A. R., dkk. (2025). Pengaruh pengabaian peranan rakyat dalam penentuan arah kebijakan pemerintah di Kabupaten Pati. Unes Law Review, 8(2).

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 74–77.

Hartono, S. (2006). Legal research in Indonesia at the end of the 20th century (2nd ed.). Citra Aditya Bhakti, 34.

Mardiasmo. (2002). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 17(2), 105.

Mariana, D., & Paskarina, C. (2010). Reformasi birokrasi dan good governance di pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 67.

Ridwan HR. (2005). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Jurnal Yuridika, 20(1), 45.

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 67–69.

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 70–72.

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 72–75.

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 74–77.

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 78–80.

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 80–82.

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 82–84.

Shofi, M. A. (2024). Analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati (Tesis Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia), 84–86.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. PT Raja Grafindo Persada, 23.

Downloads

Published

12-06-2026

How to Cite

Karimah, N. E., Rendrahadi, R. D. ., Abian, A. Z. ., Renata, S. A. S. ., & Abiddama, M. A. (2026). Pengimplementasian Asas Good Governance Dalam Pemerintahan Daerah, Studi Kasus Bupati Sadewo di Kabupaten Pati. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 31396–31404. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11327

Issue

Section

Articles