Kebijakan Politik Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pengaturan Rute Mobil Barang Dalam Kota Palembang
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11319Keywords:
kebijakan publik, evaluasi kebijakan, kemacetan, angkutan barang, Perwali 26 Tahun 2019Abstract
Penelitian ini membahas Kebijakan Politik Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pengaturan Rute Mobil Barang dalam Kota Palembang yang dilatarbelakangi oleh permasalahan kemacetan lalu lintas dan meningkatnya risiko kecelakaan akibat kendaraan angkutan barang, khususnya truk besar yang beroperasi di luar jam yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan dan implementasi di lapangan sehingga diperlukan evaluasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika kebijakan politik serta mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2019 di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kebijakan muncul dari permasalahan nyata berupa kemacetan, tingginya angka kecelakaan, serta tekanan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Berdasarkan enam kriteria evaluasi William N. Dunn, kebijakan ini dinilai cukup efektif dalam mengurangi kemacetan dan mengatur mobilitas kendaraan barang, namun implementasinya belum optimal karena masih terdapat kendala berupa kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya pengawasan di lapangan. Kesimpulannya, kebijakan telah dirancang secara sistematis, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan penguatan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara maksimal.
References
Budiardjo, Miriam. 2007. Dasar- Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama.
Sahara, Siti, and Yogi Saputra. 2023. “Pengaruh Transportasi Darat Terhadap Kelancaran Distribusi Logistik.” Journal Of Social Science Research Volume 3:8794–8800.
William N. Dunn. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
George C. Edwards III. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
Pemerintah Kota Palembang. (2019). Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pengaturan Rute Mobil Barang dalam Kota Palembang. Palembang.
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta.
Badan Pusat Statistik Kota Palembang. (2024). Kota Palembang Dalam Angka 2024. Palembang: BPS Kota Palembang.
Hidayat, M. (2021). Evaluasi kebijakan transportasi perkotaan dalam mengurangi kemacetan lalu lintas. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 6(1), 45–58.
Pratama, D., & Lestari, N. (2023). Analisis implementasi kebijakan transportasi berbasis pembatasan operasional kendaraan berat. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 10(3), 201–214.
Wahyuni, S. (2020). Dinamika kebijakan publik pada sektor transportasi daerah.
Jurnal Governance, 5(2), 89–101.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Anggun Triana Ariska, Kun Budianto, Reni Apriani

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







