ANALISIS KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN UANG MUKA SEBAGAI JAMINAN KESERIUSAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PRE-ORDER DI MARKETPLACE

Authors

  • Restu Pratiwi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
  • Holijah Holijah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
  • Angelika Noprianti Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
  • Astrid Fernanda Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
  • Frisqila Afita Sari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
  • Ida Fitriani Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
  • M. Ilham Alfajri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11318

Keywords:

Kedudukan uang muka, hukum jaminan, kepastian hukum, jual beli

Abstract

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum kedudukan uang muka sebagai jaminan keseriusan dalam transaksi jual beli pre-order di marketplace Indonesia. Fokus penelitian ditujukan pada relasi antara mekanisme uang muka (down payment) dan konsep jaminan dalam hukum perjanjian, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus-kasus praktik di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia sekitar tahun 2023–2025. Penelitian menemukan bahwa dalam praktik pre-order, uang muka sering kali berfungsi ganda: sebagai pembayaran awal sekaligus sebagai jaminan keseriusan, namun ketentuannya tidak selalu diatur secara eksplisit dalam kontrak transaksi atau peraturan platform. Akibatnya, ketidakpastian muncul ketika transaksi batal, terlambat, atau barang tidak sesuai pesanan. Penelitian ini bertujuan memberikan konstruksi hukum yang lebih jelas mengenai kedudukan uang muka sebagai jaminan sehingga dapat memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen di ruang transaksi elektronik.

References

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

Ahmadi Miru Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: RajaGrafindo, 2020. Dudi Badruzaman, "Prinsip-prinsip muamalah dan implementasinya dalam hukum perbankan

Indonesia," Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, No. 2, Vol. 1, November 2018.

Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Feny Rahmawati dkk., "Analisis Praktik Pre-Order dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," Jurnal Studi Syariah, 2026.

Firman Setiawan, "Al-ijarah al-amal al-mustarakah dalam perspektif hukum islam," Jurnal DINAR, No. 2, Vol. 1, Januari 2015, 105.

Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Hukum Islam Konsep, Teori Dan Praktik, terj. M. Sobirin Asnawi, Bandung: Nusamedia, 2017, 189.

Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat, Hasby Ash-Shidiki, Fiqih Muamalah, Jakarta: CV Bumi Aksara, 2006. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Press, 2010.

Ibnu Qudamah, al-Mughri Juz 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010. JCT. Simongkir, Kamus Hukum.

Juwana Pakaya, Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Transaksi Jual Beli Online Sistem Pre-Order melalui Platform Online dengan Metode Pembayaran Down Payment, 2025.

KUHPerdata, Pasal 1243 tentang ganti rugi akibat wanprestasi.

KUHPerdata, Pasal 1338 ayat 1 tentang asas kebebasan berkontrak pacta sunt servanda. KUHPerdata, Pasal 1338 ayat 3 tentang pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.

KUHPerdata, Pasal 1457 tentang definisi jual beli sebagai perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli.

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

M. Sobirin Asnawi, Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori Dan Praktik, Bandung: Nusamedia, 2007.

Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 2018.

Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Silfi Indriani, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Sistem Pre-Order, 2025. Ta Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbath Hukum,"

, no. 1, Juni 2017.

Undang-Undang ITE, Pasal 18 ayat 1 mengenai kekuatan mengikat kontrak elektronik.[1]

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat 1 tentang larangan klausul baku yang merugikan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c tentang hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur

Downloads

Published

04-06-2026

How to Cite

Pratiwi, R., Holijah, H., Noprianti, A. ., Fernanda, A. ., Sari, F. A. ., Fitriani, I. ., & Alfajri, M. I. . (2026). ANALISIS KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN UANG MUKA SEBAGAI JAMINAN KESERIUSAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PRE-ORDER DI MARKETPLACE. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 29512–29519. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11318

Issue

Section

Articles