Analisis Yuridis Penyelesaian Administratif Dan Upaya Hukum Keberatan Serta Banding Atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Authors

  • Eka Gita Sari Universitas Ma’arif Hasyim Latif, Sidoarjo
  • Fajar Rachmad Dwi Miarsa Universitas Ma’arif Hasyim Latif, Sidoarjo
  • Danggur Feliks Universitas Ma’arif Hasyim Latif, Sidoarjo

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11301

Keywords:

Pemeriksaan Pajak, Keberatan, Banding, Tukar Guling, PPN

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis penyelesaian administratif (non-litigasi) dan upaya hukum keberatan serta banding atas hasil pemeriksaan pajak, dengan fokus pada sengketa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi tukar guling (barter). Sistem perpajakan Indonesia menganut self-assessment yang mengandalkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Namun, perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan fiskus seringkali tidak terhindarkan, yang berpotensi menimbulkan sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus pada PT. SP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian non-litigasi melalui mekanisme pembahasan akhir dan pengurangan sanksi administrasi (Pasal 36 UU KUP) terbukti lebih efisien dari segi biaya dan waktu, serta memberikan kepastian hukum yang lebih cepat. Sebaliknya, upaya litigasi melalui keberatan dan banding, meskipun memberikan kepastian hukum yang mengikat melalui putusan pengadilan, mengandung risiko pembayaran yang jauh lebih besar (termasuk sanksi 100%) dan proses yang lebih panjang. Terkait konstruksi hukum PPN atas transaksi tukar guling, putusan pengadilan pajak menegaskan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tetap terutang PPN meskipun tidak terdapat arus uang, berdasarkan Pasal 1A UU PPN. Penelitian ini merekomendasikan agar wajib pajak mempertimbangkan secara matang efektivitas jalur non-litigasi sebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa pajak.

References

Irianto, Y. (2025). Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: Dira Media Kreasindo.

Kemenkeu RI. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Kemenkeu RI. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain yang Dikenai PPh Pasal 23.

Kemenkeu RI. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Bidang Perpajakan.

Pratiwi, R. Y. (2023). Hubungan Antara SPT dengan Pemeriksaan Pajak. Pajak.com. Diakses dari https://www.pajak.com/pajak/hubungan-antara-spt-dengan-pemeriksaan-pajak/

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-099818.16/2011/PP/M.IIIA Tahun 2018.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ/2020 tentang Pedoman Pengurangan Sanksi Administrasi.

Downloads

Published

08-06-2026

How to Cite

Sari, E. G., Miarsa, F. R. D. ., & Feliks, D. . (2026). Analisis Yuridis Penyelesaian Administratif Dan Upaya Hukum Keberatan Serta Banding Atas Hasil Pemeriksaan Pajak. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 30571–30574. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11301

Issue

Section

Articles