Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia

Authors

  • Asma Nabiilah Universitas Tidar
  • Dewi Mutiara Universitas Tidar
  • Silvia Nursabila Universitas Tidar
  • Rossy Aprilia Maulani Universitas Tidar
  • Tiara Aurelia Shafira Universitas Tidar

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11267

Keywords:

Desentralisasi, otonomi daerah, Program Makan Bergizi Gratis, dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Namun, pelaksanaan program ini menimbulkan perdebatan terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan program nasional yang bersifat sentralistis bertentangan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18A UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengkaji kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dan distribusi Program Makan Bergizi Gratis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Program Makan Bergizi Gratis yang dirancang secara terpusat tidak secara otomatis bertentangan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah selama tidak menghilangkan kewenangan konstitusional daerah serta tetap melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, implementasi program menunjukkan adanya kecenderungan penguatan dominasi pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah lebih berperan sebagai pelaksana administratif daripada pengambil kebijakan. Dalam aspek anggaran dan distribusi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas namun penting melalui dukungan APBD, koordinasi distribusi, dan fasilitasi pelaksanaan program di daerah. Penelitian ini juga menemukan adanya kelemahan regulasi akibat belum tersedianya aturan setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur tata kelola Program MBG. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dasar hukum melalui pembentukan regulasi yang lebih komprehensif guna menjamin kepastian hukum, efektivitas program, dan keseimbangan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

References

Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso. 2019. “Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia.” Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum 15(1):149–63. doi:10.14710/lr.v15i1.23360.

Fahlevy, Muhammad Reza, and Burhanudin. 2022. “Konsep Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Inovasi Samsat Care Di Kota Makassar).” Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan 3(2):74–84. doi:10.54144/govsci.v3i2.31.

Fathurilham, Muhammad Pasha, and Muhammad Zaki Maulana. 2026. “Implementasi Program Makan Bergizi Gratis : Upaya Pemerintah Provinsi Banten Mewujudkan Kesejahteraan Sosial.” PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora 5(2).

Hadi, Sofyan, and Tomy M. Saragih. 2013. “Ontologi Desentralisasi Fiskal Dalam Negara Kesatuan.” Perspektif XVIII(3). doi:10.30742/perspektif.v18i3.43.

Hakim, Bawon Nul, and Wahida Yuliana. 2025. “Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 Terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.” Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan 24(2):267–83. doi:10.30863/ekspose.v24i2.10485.

Hanasi, Raihan A., Izzatunnisa Akuba, Israh Miranti Wahab, Cipta Monoarfa, Muhajir Riza M. Ahmad, and Alya Putri Pantoiyo. 2026. “Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Pendorong Dan Pembangunan Ekonomi Lokal.” Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan 6(1).

Hidayat, Candra Nur, and Serena Ghean Niagara. 2022. “Hubungan Wewenang Antara Pemerintahan Pusat Dengan Wewenang Pemerintah Daerah Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Berdasarkan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum 5(2):146–60.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 401.1 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TAHUN ANGGARAN 2026

Kusmayadi, Rudy Catur Rohman. 2015. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Investasi Daerah.” Jurnal Pusaka 3(1):65–80.

Noranisa. n.d. “PARADOKS SENTRALISASI DALAM DESENTRALISASI: Analisis Kritis Evolusi Regulasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia Dari UU No. 22/1999 Ke UU No. 23/2014.” Khatulistiwa Law Review.

Nur Wijayanti, Septi. 2016. “Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.” Jurnal Media Hukum 23(2). doi:10.18196/jmh.2016.0079.186-199.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional

Rahim, Abdur, Muhammad Mufid Al Fikri, Sofyan Hadi, Supriyono, and Warto. 2023. “AnalisisYuridis Perkembangan Kewenangan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) 6(4).

Rawinarno, Tjahyo. 2017. “Otonomi Daerah Dan ‘Amandemen Kedua’ UUD 1945.” JURNAL OF GOVERNMENT-JOG 3(1).

Sanjaya, William. n.d. Konstusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Simanjuntak, Kardin M. 2015. “Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia.” Jurnal Bina Praja 07(02):111–30. doi:10.21787/jbp.07.2015.111-130.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daeerah

Downloads

Published

11-06-2026

How to Cite

Nabiilah, A., Mutiara, D. ., Nursabila, S. ., Maulani, R. A., & Shafira, T. A. . (2026). Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 31207–31214. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11267

Issue

Section

Articles