Kesenjangan Kualitas Birokrasi Antar Daerah dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus di Provinsi Yogyakarta

Authors

  • Hikmal Akbar Universitas Negeri Tidar Magelang
  • Zaimatul Uliya Universitas Negeri Tidar Magelang
  • Oktavia Vabriana Simarmata Universitas Negeri Tidar Magelang
  • Nabyla Tri Cahyani Universitas Negeri Tidar Magelang
  • Septiana Wulandari Universitas Negeri Tidar Magelang
  • Rizza Arge Winanta Universitas Negeri Tidar Magelang

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11263

Keywords:

perbedaan birokrasi, pelayanan publik, mutu birokrasi, ServQual, Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

Kualitas birokrasi adalah elemen krusial yang memengaruhi efektivitas dalam penyampaian pelayanan publik. Meskipun DIY, atau Daerah Istimewa Yogyakarta, terkenal dengan mutu pelayanan publik yang cukup baik, tetap ada perbedaan kualitas birokrasi di antara kabupaten dan kota yang dapat berdampak pada distribusi pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadaan perbedaan kualitas birokrasi dalam pelayanan publik dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan tersebut di DIY. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan meneliti berbagai jurnal, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan. Analisis dilakukan berdasarkan teori kualitas pelayanan publik (ServQual) yang mencakup dimensi tangible, keandalan, responsivitas, jaminan, dan empati. Temuan penelitian menunjukkan adanya variasi dalam kualitas birokrasi di antara kawasan di DIY yang tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat, penggunaan teknologi informasi, kualitas infrastruktur, serta inovasi dalam pelayanan publik. Kabupaten Sleman dan Kulon Progo menunjukkan kemajuan yang lebih signifikan melalui implementasi e-government dan Mal Pelayanan Publik, sedangkan daerah lainnya masih mengalami tantangan dalam proses digitalisasi layanan dan kapasitas birokrasi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh variasi dalam kapasitas fiskal daerah, kualitas sumber daya manusia pegawai, tingkat digitalisasi, kepemimpinan daerah, serta keadaan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur, pemerataan inovasi dalam pelayanan, serta percepatan transformasi digital agar kualitas pelayanan publik bisa lebih merata di seluruh wilayah DIY.

References

Faranisa, A. A., Pertiwi, A. T., Kawuryan, I. S. S., & Fevriera, S. (2025). Analisis faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi DIY tahun 2012–2023 dengan pendekatan model mixed effect. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 21(1), 1–11.

Fauzan, M. F., Athariq, F. M., Maulana, M. I., Savitri, P. A. N., Ariandhini, M. P., & Kafaa, K. A. (2024). Menuju desa maju: Menakar efektivitas reformasi birokrasi di Kalurahan Panggungharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Journal of Social Development Studies, 5(2), 98–108.

Gai, A. M., Arpan, Y., Poerwati, T., & Tuan, M. M. (2024). Ekonomi: Teori dan praktik dalam ketimpangan ekonomi global. PT Media Penerbit Indonesia.

Grimmelikhuijsen, S., & Meijer, A. (2022). Effects of transparency on the perceived trustworthiness of government organizations: Evidence from an online experiment. Journal of Public Administration Research and Theory, 32(1), 135–149.

Haning, M. T. (2018). Reformasi birokrasi di Indonesia: Tinjauan dari perspektif administrasi publik. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, 4(1), 25–37.

Irawan, B., & Armadani, D. A. (2021). Reformasi birokrasi pemerintah daerah menuju good governance. Indonesian Journal of Public Administration, 7(1).

Kurnianingsih, A., Sarfiah, S. N., & Jalunggono, G. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013–2019. DINAMIC: Directory Journal of Economic, 3(1), 120–136.

Margetts, H., & Dunleavy, P. (2021). The second wave of digital-era governance: A quasi-paradigm for government on the web. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 379(2194).

Nugroho, D., Subagio, H., & Rachmadi, H. (2023). Birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik adaptive dalam bingkai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin, 3(3), 313–327.

Nurdin, I. (2019). Kualitas pelayanan publik: Perilaku aparatur dan komunikasi birokrasi dalam pelayanan publik. Media Sahabat Cendekia.

Osborne, S. P. (2021). Public service logic: Creating value for public service users, citizens, and society. Routledge.

Peters, B. G. (2022). Advanced introduction to public administration. Edward Elgar Publishing.

Prabowo, D. W. (2022). Mewujudkan pengurangan ketimpangan pembangunan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Sains Edukatika Indonesia, 4(1).

Putri, D., & Saputra, R. (2020). Birokrasi dan implementasi program. Jurnal EG. Universitas Indo Global Mandiri.

Rusli. (2023). Administrasi publik dan organisasi pembelajar era otonomi daerah. Zahir Publishing.

Rodríguez-Pose, A., & Gill, N. (2021). Fiscal decentralisation and inequality: The importance of institutions. Environment and Planning A: Economy and Space, 53(4), 715–735.

Torfing, J., Sørensen, E., & Røiseland, A. (2020). Transforming the public sector into an arena for co-creation: Barriers, drivers, benefits, and ways forward. Administration & Society, 52(5), 795–825.

Widiastuti, I. (2024). Kualitas pelayanan publik. PT Mafy Media Literasi Indonesia.

Ariani, A. S., & Pambudi, A. (2023). Pengaruh penerapan e-government terhadap kualitas layanan publik di Kabupaten Sleman. Journal of Public Policy and Administration Research, 1(5).

Fahlefi, W. (2021). Pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. JBMA: Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi, 8(2), 135–151.

Izudin, A. (2019). Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam mewujudkan good governance di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 4(1), 1–10.

Lestari, R. P., Mutiarin, D., & Nurmandi, A. (2020). Inovasi mall pelayanan publik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram, 6(2), 528–551.

Rahmadana, M. F., dkk. (2020). Pelayanan publik. Yayasan Kita Menulis.

Siihad, L. L., Wijayanti, I. D. S., & Sari, B. A. (2022). Analisis survei kepuasan masyarakat (SKM) pada pelayanan rawat inap di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022. OPTIMAL: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Aktual, 19(2), 96–117.

Fauzan, M. F., Athariq, F. M., Maulana, M. I., Savitri, P. A. N., Ariandhini, M. P., & Kafaa, K. A. (2025). Menuju Desa Maju: Menakar Efektivitas Reformasi Birokrasi di Kalurahan Panggungharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Journal of Social Development Studies.

Faranisa, dkk. (2025). Pengaruh IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di DIY.

Irawan, & Armadani. (2021). Tata Kelola Pemerintahan dan Efektivitas Organisasi Publik.

Kurnianingsih, dkk. (2021). Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013–2019.

Rusli. (2023). Otonomi Daerah dan Tantangan Disparitas Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Widiastuti. (2024). Kualitas Pelayanan Publik dalam Perspektif Kepuasan Masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. (2024). Data Indeks Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017–2023.

Downloads

Published

11-06-2026

How to Cite

Akbar, H., Uliya, Z. ., Simarmata, O. V., Cahyani, N. T., Wulandari, S. ., & Winanta, R. A. . (2026). Kesenjangan Kualitas Birokrasi Antar Daerah dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus di Provinsi Yogyakarta. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 31201–31206. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11263

Issue

Section

Articles