Kepastian Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah dari Kejahatan Mafia Tanah: Studi Kasus Sengketa Tanah Nirina Zubir

Authors

  • Alycia Deswita Putri Universitas Tidar
  • Sheryn Najwa Justicia Universitas Tidar
  • Amanda Naela Faiza Universitas Tidar
  • Aura Nada Salsabila Universitas Tidar
  • Asma Nabiilah Universitas Tidar

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11262

Keywords:

kepastian hukum, perlindungan hukum, mafia tanah, hak milik atas tanah, pembatalan sertifikat

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah dari praktik mafia tanah, dengan studi kasus sengketa tanah Nirina Zubir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, peraturan terkait pembatalan sertifikat, serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah yang dilakukan melalui dokumen palsu dan tanpa prosedur resmi, termasuk tanpa Akta Jual Beli oleh PPAT, merupakan cacat hukum dan tidak menimbulkan peralihan hak yang sah. Pembatalan sertifikat oleh BPN dalam kasus ini dinilai sah karena didasarkan pada kewenangan hukum dan putusan pengadilan yang sudah inkracht. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik tanah tidak hanya diwujudkan melalui penghukuman pelaku mafia tanah, tetapi juga melalui pemulihan hak secara administratif agar kepastian hukum dan keadilan bagi korban tetap terjaga.

 

References

Alfons, Mujiburohman, D. A., & Sutaryono. (2021). 12. Penerbitan_Dan_Pembatalan_Sertipikat_Hak_Atas_Tana. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, 10.

Ananda, P. R., & Indarsih, Y. (2024). Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu dan Pencucian Uang dalam Perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 249.Pid.B/2022/PN/Jkt.Brt. Communnity Development Journal, 5(1).

Astika, K. G. A., & Novelin Tania. (2025). PT. Media Akademik Publisher Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Mafia Tanah: Sinergi Jalur Pidana dan Perdata Dalam Sistem Agraria. JMA), 3(10), 3031–5220. https://doi.org/10.62281

Bhawika, D., Pastika, W., Aprilia, D., Eoh, S. Y., & Faith, B. Z. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah yang Dibalik Nama Tanpa Persetujuan Pemegang Hak (Studi Kasus: Mafia Tanah ART Nirina Zubir). Gorontalo Law Review, 5(1).

Dananjaya, N. S. Pembatalan Sertipikat Hak Milik dan Akibat Hukumnya Terhadap Akta Jual Beli. Jurnal Bina Mulia Hukum, 1(1).

Iwan Permadi. (2024). Kejahatan Mafia Tanah sebagai Ancaman Penguasaan Tanah yang Berkepastian Hukum. Perspektif Hukum, 1–25. https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.250

Kurniawan Hartanto, D., & Wahyu Handayani, S. (n.d.). Efektivitas Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam Mencegah Praktik Mafia Tanah di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Huku, 3(5). https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2326

Lubis, A. M. (2022). Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Akibat Kelalaian BPN dan sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 48/G/2021/PTUN-Mdn). Jurnal Smart Hukum, 1(1).

Permata, S. C., Safa’at, R., & Rahmat Safi’i, R. I. (2018). Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Malang). Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 6(3), 468. https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.573

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59. Jakarta: Sekretariat Kabinet

Putra, F. M. K. (2015). Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan. Perspektif, 20(2).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104. Jakarta:Sekretariat Negara.

Susiani, D. (2024). Pengantar Hukum Administrasi Negara. Surakarta: Tahta Media Group.

Zainuddin, M., & Karina, A. D. Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. Smart Law Journal (Vol. 2023, Number 2). http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/sljpISSN2830-6430;eISSN2830-683X

Pengadilan Negeri Jakarta Barat (2022). Nomor 248/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt. Jakarta.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat (2022). Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt. Jakarta.

Indonesia. (2017). Kitab undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (R. Subekti & R Tjitrosudibio, Penerjemah). Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Republik Indonesia. (2023). KUHP 2023: (Redaksi Sinar Grafika, Penghimpun). Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Republik Indonesia. (1999). Peraturan Menteri Negara Agraria/Pertanahan Nasioanal Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Jakarta: Kementrian Agraria.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2020). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).

Permadi, Iwan. (2024). Kejahatan Mafia Tanah sebagai Ancaman Penguasaan Tanah yang Berkepastian Hukum. Jurnal Perspektif Hukum, 24(1), 1-25.

https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/250

Astika, K. G. A. (2025). Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Mafia Tanah: Sinergi Jalur Pidana dan Perdata dalam Sistem Agraria. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(10).

https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/2927/2326

Angelin, M. S. R., Clarissa, I. D., & Widigdo, Z. (2021). Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Nirina Zubir: Apakah Akibat dari Lemahnya Hukum Pertanahan. Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU), 1(1), 160-165.

https://prosiding.stekom.ac.id/index.php/SEMNASTEKMU/article/view/99

Susanto, B. (2014). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 10(20).

https://media.neliti.com/media/publications/240042-kepastian-hukum-sertifikat-hak-atas-tana-c2a2f1ef.pdf

Apriani, D., & Bur, A. (2020). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(2), 220-239.

https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/11

Safitri, F. A., Tyestas ALW, L., & Lumbanraja, A. D. (2020). Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif dalam Pendaftaran Tanah di Kota Semarang. NOTARIUS, 13(2), 788-802.

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/31167/17476

Downloads

Published

10-06-2026

How to Cite

Putri, A. D., Justicia, S. N. ., Faiza, A. N. ., Salsabila, A. N. ., & Nabiilah, A. . (2026). Kepastian Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah dari Kejahatan Mafia Tanah: Studi Kasus Sengketa Tanah Nirina Zubir. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 31004–31011. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11262

Issue

Section

Articles