Pemodelan Network Analysis Terhadap Keterjangkauan Aksesibilitas Fasilitas Apotek Di Kecamatan Nanggalo Kota Padang
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11259Keywords:
Apotek, Aksesibilitas, Network Analysis, Service Area, Sistem Informasi Geografis.Abstract
Salah satu hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP ialah hak untuk memberikan keterangannya secara bebas dan hak terdakwa untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan di muka persidangan. Dalam teori hukum pidana, ketentuan asas ini disebut dengan non self incrimination dan right to remain silent, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan ataupun merugikan dirinya di muka persidangan. Pada praktiknya, sikap diam dan tidak mengakunya terdakwa dijadikan sebagai alasan/keadaan yang memberatkan untuk menghukum terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa dalam perkara pidana dan kaitannya dengan asas non self incrimination dan menjelaskan hal-hal yang menjadi alasan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) huruf f KUHAP serta kaitannya dengan asas non self incrimination. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menguasai dan memahami permasalahan yang diteliti. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti keterangan terdakwa dalam perkara pidana memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, hanya merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri, harus memenuhi batas minimum pembuktian dan harus memenuhi asas keyakinan hakim. Kaitannya dengan asas non self incrimination adalah sungguhpun dalam proses pembuktian terdakwa membantah apa yang dituduhkan padanya, hakim tidak dibenarkan mempersalahkan terdakwa karena terdakwa diberikan hak untuk tidak memberatkan dirinya sendiri. Pertimbangan hakim dalam Pasal 250 ayat (1) huruf f KUHAP terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Kaitannya dengan asas non self incrimination adalah majelis hakim sudah seharusnya menjaga, memenuhi dan menghormati seluruh hak terdakwa, termasuk hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas dalam bentuk pengakuan ataupun penyangkalan terhadap dakwaan kepadanya. Disarankan kepada majelis hakim yang menangani perkara pidana untuk tidak menjadikan sikap terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya sebagai bagian dari pertimbangan yang memberatkan baginya dalam putusan.
References
Adami Chazawi. (2011). Pelajaran Hukum Pidana 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada. pp. 109.
Adami Chazawi. (2011). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Andi Hamzah, & Atmasasmita, Romli. (2025). Rekonstruksi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Hukum Acara Pidana Modern. Jakarta: Sinar Grafika.
Ari Wibowo. (2019). Konstruksi Keadaan yang Memberatkan Pidana dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(2), 289-310.
Dwinanto Agung Wibowo. (2011). Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Dwi Lestari, & Ari Wibowo. (2024). Dilematika Penerapan Asas Non-Self-Incrimination: Antara Hak Konstitusional Terdakwa dan Keyakinan Hakim. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 31(1), 89-112.
E. Utrecht. (1994). Hukum Pidana II. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. pp. 137.
Harahap, M. Yahya. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
Hendra Gunawan. (2025). Relevansi Sikap 'Berbelit-belit' Terdakwa di Persidangan terhadap Penjatuhan Pidana Maksimal: Analisis Perspektif Non-Self-Incrimination. Jurnal Pidana Indonesia (JPI), 12(2), 201-218.
Indriyanto Seno Adji. (2009). Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media. pp. 298.
J. E. Sahetapy. (2009). Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Malang: Setara Press: pp 302.
Khairul Anwar. (2020). Implementasi Asas Non-Self-Incrimination dalam Pemenuhan Hak Terdakwa pada Proses Peradilan Pidana. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 9(2), 125-138.
M. Kardjadi dan R. Soesilo. (2007). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bogor: Politeia.
M. Yahya Harahap (Edisi Revisi). (2024). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Kontradiksi Hak Ingkar Terdakwa dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
Sitompul, Martin. (2022). Analisis Yuridis terhadap Hak Terdakwa untuk Tidak Menuduh Diri Sendiri dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan KUHAP. Jurnal Hukum Acara Pidana Indonesia, 4(1), 12-28.
Mertokusumo, Sudikno. (2019). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
Nurhafifah dan Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan. Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. pp. 344.
Pratama, Aditya, & Siregar, Henry. (2025). Pedoman Penyusunan Rumusan Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Pidana: Panduan bagi Hakim. Yogyakarta: Deepublish.
Purnomo, S. H. (2018). Dilema Hak untuk Diam (Right to Remain Silent) Terdakwa dan Sikap Berbelit-belit sebagai Hal yang Memberatkan Putusan Hakim. Jurnal Mimbar Hukum, 30(1), 45-59.
Ramadhan, F., & Alfitri. (2024). Cacat Kehendak dalam Pengakuan Terdakwa: Perlindungan Asas Non-Self-Incrimination Pasca Perubahan Pola Penyidikan Kontemporer. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 18(3), 345-360.
Saraswati, R. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Asas Mirand_a Rights dan Non-Self-Incrimination di Tingkat Penyidikan dan Persidangan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(3), 411-426.
Sitorus, M. P. (2025). Perbandingan Hak Perlindungan dari Pengakuan Terpaksa (Non-Self-Incrimination) di Indonesia dan Negara Common Law. Jurnal Law Review Universitas Pelita Harapan, 24(2), 177-194.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
Syarif Hidayat. (2026). Batasan Yuridis Rumusan 'Keadaan yang Memberatkan' dalam Putusan Hakim: Kajian atas Pasal 66 KUHAP dan Hak untuk Diam. Jurnal Mimbar Hukum, 38(1), 45-62.
Topo Santoso. (2024). Asas-Asas Hukum Pidana kontemporer di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Anta Rini Utami, Aldisa Melissa, Naqia Annisa Faradiz, Rizky Aulia Fitri, Dedy Yuliansyah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







