ANALISIS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PPN PMSE LAYANAN DIGITAL ASING PASCA ART 2026
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11258Keywords:
PPN PMSE, Pajak Digital, ART 2026, Non-Diskriminasi, Keadilan Perpajakan.Abstract
Perkembangan ekonomi digital melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mendorong meningkatnya transaksi lintas negara yang menimbulkan tantangan baru dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan digital asing. Munculnya platform digital asing yang memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia menuntut adanya pengaturan perpajakan yang adil dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kedudukan subjek dan objek PPN PMSE dalam hukum pajak Indonesia pasca Agreement on Reciprocal Trade (ART) 2026 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan dalam hukum pajak internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ART 2026 tidak mengubah secara struktural subjek dan objek PPN PMSE, tetapi membatasi ruang kebijakan fiskal Indonesia dalam pengembangan regulasi pajak digital melalui prinsip non-diskriminasi. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan PPN PMSE Indonesia pasca ART pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip keadilan dan perlakuan setara, meskipun masih memerlukan penyempurnaan regulasi dan penguatan pengawasan untuk menjamin efektivitas penerapannya di era ekonomi digital.
References
Alief Ramdan, Winda Wulandari, Panji Harapan Agung, Ririn Widyastuti Wulaningsih, & Widyaningsih Azizah. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan PPN Atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik di KPP Badan dan Orang Asing. AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 4(4), 617–623. https://doi.org/10.54259/akua.v4i4.4586
Annisa Febrianda, Rania Atikah Putri, Siti Nurhaliza, & Dini Vientiany. (2024). Subjek dan Objek Pajak Penghasilan. MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi, 2(4), 291–300. https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.743
Darhani, A. P. P., & Wijaya, S. (2022). Pajak pertambahan nilai jasa kesenian dan hiburan atas konten digital pasca harmonisasi peraturan perpajakan. Educoretax, 2(2), 120–144.
Dewi, P. M., Sulistyowati, H., Warsito, L., Arifin, H. A., & Kusuma, L. M. (2025). Peran Asas Equality yang Berkeadilan dalam Kebijakan sektor Hukum Pajak Putri Maha Dewi. Justicia Journal (Vol. 14, Number 1).
Marbun, R., & Rahayu, N. (2023). Tinjauan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Domestik dan Asing. Owner, 7(2), 932–944. https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1419
Nasharan, L & Wahjudi, E. (2023) “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris pada KPP Pratama Sidoarjo Utara),”. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 4(5). http://journal.yrpipku.com/index.php/msej
Prabu, A., Destyanto, A., Debora, A., Santoso, J., & Maulana, A. (n.d.). Kedaulatan Hukum Pajak Internasional di Indonesia. Jurnal IKAMAKUM. https://www.academia.edu/86486637/Kedaulatan_Hukum_Pajak_Internasional_DI_Indonesia
OECD. (2025). Recommendations of the Council OECD Legal Instruments concerning the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital 8. http://legalinstruments.oecd.org
Vaustine, G., & Lie, G. (2025). Permasalahan Hukum Dalam Penerapan Pajak Digital di Indonesia (Studi Kasus: Netflix dan Google). Jurnal Serina Sosial Humaniora, 3(1), 26–33. https://doi.org/10.24912/jssh.v3i1.36837
Wulandari, D. (2024). Kebijakan pajak dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Scientax, 5(2), 220–238. https://doi.org/10.52869/st.v5i2.768
Putri, A. F., Wajaya. S. (2022). Kajian Pemungut PPN Lainnya dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik: Proposal Untuk Indonesia. Jurnal Pajak Indonesia. 6(25). https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1901
Sasriaini. (2025). Peran Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memfasilitasi kesepakatan pajak digital antara Prancis dan Amerika Serikat. JOM FISIP, 12(1), 1–14.
Renita, R. & Nurcahyani, N. (2024). Analisis Pajak Digital di Indonesia: Kontribusi dan Tantangan ke Depan. Jurnal Financia, 5(2)
Sania, K. N., Furqon, I. K. (2026). Optimalisasi Pajak Digital di Era Ekonomk Kreator: Tantangan dan Peluang bagi Pemerintah Indonesia. Jurnal Axegnal. 2(2). https://doi.org/10.55638/fiskal.v2i2.381
Khairizka, P. N. (2022, 26 April ). Pahami PPN PMSE: Definisi, ketentuan, hingga mekanisme PPN terutang. Pajakku. https://pajakku.com/artikel/pahami-ppn-pmse-definisi-ketentuan-hingga-mekanisme-ppn-terutang
Darussalam. (2016, 6 Oktober). Prinsip Non-Diskriminasi. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/review/perspektif/8209/prinsip-non-diskriminasi
Budhianto, D. (2026). Agreement On Reciprocal Trade Indonesia-Amerika: Ambiguitas Kedaulatan Digital dalam Perdagangan Global. Hukum Online.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/agreement-on-reciprocal-trade-indonesia-amerika--ambiguitas-kedaulatan-digital-dalam-perdagangan-global-lt699e643fb62b3/
IKPI. (2026, 23 Februari). Pembatasan Pajak Digital dalam Perjanjian RI-AS Berisiko Tekan Penerimaan Negara. ikpi.co.id. https://ikpi.or.id/pembatasan-pajak-digital-dalam-perjanjian-ri-as-berisiko-tekan-penerimaan-negara/
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukkan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Direktorat Jendral Pajak. (2023). Ketentuan PPN PMSE di Indonesia.
Government of the Republic of Indonesia and Government of the United States. (2026). Agrement on Reciprocal Trade.
OECD. (2021). Tax Challenges of Digitalisation. OECD Publishing.
Santosa, A. B., Mau, H. A., & Khalimi. (2026). Pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang berkeadilan (Fair tax collection of e-commerce transaction). SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(1), 451–461. https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i1.2324
Indonesia. (2025). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2025 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Prisila Ayu Cinthia Sari, Amanda Naela Faiza, Asma Nabiilah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







