ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN ALAT KONTRASEPSI SECARA BEBAS DI ALFAMART DAN INDOMART

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah penjualan alat kontrasepsi secara bebas di minimarket seperti Alfamart dan Indomaret dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum positif Indonesia, serta menelaah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyediaan alat kontrasepsi di luar pelayanan kesehatan. Dalam kerangka hukum kesehatan dan kesejahteraan, alat kontrasepsi sejatinya ditempatkan sebagai instrumen vital pelayanan kesehatan reproduksi dan program keluarga berencana, namun praktik distribusi di ritel modern menimbulkan ketegangan normatif dengan Pasal 408 KUHP yang melarang mempertunjukkan atau menyiarkan alat pencegah kehamilan kepada anak tanpa membedakannya dari jenis kontrasepsi lain. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, berfokus pada analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelayanan kesehatan reproduksi. Hasilnya menunjukkan bahwa penjualan alat kontrasepsi di ritel belum secara otomatis membentuk tindak pidana, selama tetap berada dalam koridor penjualan produk kesehatan berizin dan tidak terpenuhinya secara kumulatif seluruh unsur delik Pasal 408 KUHP, terutama unsur kesengajaan dan sifat “secara terang-terangan” kepada anak. Temuan menegaskan bahwa fokus kriminalisasi lebih tepat pada perbuatan aktif yang menargetkan anak, bukan pada ketersediaan alat kontrasepsi di minimarket secara umum, serta menegaskan perlunya harmonisasi normatif antara kebijakan akses kesehatan reproduksi dan pelindungan anak agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau overkriminalisasi terhadap pelaku usaha