DALUWARSA GUGATAN WARIS DALAM HUKUM PERDATA: STUDI NORMATIF TERHADAP BATAS WAKTU PENUNTUTAN HAK AHLI WARIS DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11243Keywords:
daluwarsa, gugatan waris, ahli waris, hukum waris perdata, kepastian hukum, keadilanAbstract
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta relevansi batas waktu daluwarsa dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi ahli waris. Permasalahan yang dikaji berangkat dari sering terjadinya sengketa waris yang diajukan setelah melewati jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan persoalan mengenai keberlakuan hak ahli waris untuk menuntut harta warisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan daluwarsa dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Buku IV KUHPerdata, khususnya Pasal 1946 sampai dengan Pasal 1993, dengan ketentuan umum bahwa hak untuk mengajukan tuntutan hukum hapus setelah lewat jangka waktu tiga puluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata. Hak ahli waris pada dasarnya timbul secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia berdasarkan asas saisine, namun hak untuk menuntut dapat menjadi lemah atau gugur apabila tidak digunakan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum. Selain itu, batas waktu daluwarsa memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum terhadap status kepemilikan harta warisan, sekaligus mencegah timbulnya sengketa yang berkepanjangan.
References
Febria, T., Benni, B., & Kurniawan, D. (2025). Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Legalitas, Vol. 3, No. 2.
Flora, K., & Yusuf, R. S. (2024). Kepastian hukum terhadap pengesampingan daluwarsa dalam penagihan hutang di Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Heriyani, O. E., Yuniarlin, P., Orang, A., & Negeri, P. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK HADIR (AFWEZIG) DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DIY. 17–30.
Lesmana, T. (2023a). No Title.
Lesmana, T. (2023b). No Title. Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, Dan Hukum Adat.
Martam, N. K. (2026). Analisis Yuridis Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerdata di Indonesia. Jurnal Pendidikan, Huku, Komunikasi, Vol. 2, No. 1.
Martam, N. K. (2026a). Analisis yuridis pembagian warisan berdasarkan KUHPerdata di Indonesia. Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi.
Martam, N. K. (2026b). Analisis Yuridis Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerdata di Indonesia. 2, 29–41.
Marzuki, P. M. (2022). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
Masalah, A. L. B., & Indonesia, D. (2020). BAB I PENDAHULUAN.
Mutia, P., & Rahmayani, N. (2026). ANALISIS PERBEDAAN DALUWARSA DAN PELEPASAN HAK DALAM HUKUM WARIS DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, Vol. 5, No. 1.
Ongkowiguno, C. M., Winarti, A., & Hukum, F. (n.d.). Pembuktian dan daluwarsa dalam hukum perdata.
Pengadilan, K. D. I. (2021). Kepastian hukum pembagian waris terhadap orang yang dianggap hilang berdasarkan penetapan ketidakhadiran di pengadilan. 4, 95–114.
Perdata, H., & Maqashid, P. (n.d.). H k a m. 5, 458–470.
Perdata, U. H., Patricia, O., & Pangow, D. (2015). Lex et Societatis , Vol. III/No. 9/Okt/2015. III (9), 154–159.
Polara, K., Siti, R., & Yusuf, J. (2024). PENAGIHAN HUTANG DI INDONESIA. 6(3), 14–22.
Putri, D. F. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangko.
Rahmatun, D. R. (2025). Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Hak Penolakan sebagai Ahli Waris dalam Perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam The Right to Refuse Inheritance under the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. 5(2).
Rajib, R. K., Zahra, P. A., & Maharani, Z. K. (2026). KETIMPANGAN PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS ATAS TANAH WARISAN YANG DIKUASAI SEPIHAK: ANALISIS YURIDIS DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA. (IPSSJ), Vol. 3, No. 5.
Rantung, C. M. (2018). HILANGNYA HAK SEORANG AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 9.
Rumapea, F., & Sirait, R. D. (2024). Pembagian warisan berdasarkan wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Profil Hukum.
Sagala, E. (2018). Elviana Sagala P. ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625. 06(01), 116–124.
Sagala, E. (2022). Hak mewaris menurut ketentuan hukum waris perdata. Jurnal Ilmiah Advokasi.
Saputro, A., Suriana, R. K., Sibarani, R. B., Oktavian, A., & Noviana, J. (2025). KEPASTIAN VERSUS KEADILAN: BENTURAN NILAI DALAM PENERAPAN ASAS KEBENDAAN PADA HUKUM WARIS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2079 K/PDT/2024. Indo-MathEdu Intellectuals Journal, Vol. 6, No. 4.
Sari, N. (2019). SKRIPSI O L E H: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum FAKULTAS HUKUM. 96.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
Winatan, W. (2008). Daluwarsa hak menuntut ahli waris terhadap harta warisan : studi kasus Putusan Nomor 318 PK / PDT / 2008 = Expiration of heir ’ s right to claim towards inheritance: case study Putusan Mahkamah Agung Nomor 318 PK / PDT / 2008. 2008. Polara, K., Siti, R., & Yusuf, J. (2024). PENAGIHAN HUTANG DI INDONESIA. 6(3), 14–22.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Jhonni Erikson Sianturi, Sri Hadiningrum, Itji Frido Purba, Ririn Marlina Manullang, Lia Desseloy Purba, Priscilia Tampubolon, Putri Rahmadanii Lubis, Sisca Manullang, Grace Emmanuella Malau

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







