Analisis Keabsahan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Lahan yang Telah Diberikan Hak Guna Usaha (HGU): Studi Kasus Tumpang Tindih Perizinan di Kutai Kartanegara
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11158Keywords:
Izin Usaha Pertambangan, Hak Guna Usaha, Kepastian Hukum, Tumpang Tindih Perizinan.Abstract
Tumpang tindih perizinan antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) merupakan persoalan hukum yang sering terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum penentuan prioritas antara IUP dan HGU serta mengkaji keabsahan penerbitan IUP berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik perizinan harus memperhatikan validitas hukum, kesesuaian tata ruang, status hak atas tanah, dan koordinasi antarinstansi.
References
Ansori, M. H. (2017). Ekonomi politik penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia: Metode dan problem. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 19(2).
https://doi.org/10.14203/jmb.v18i3.57 3
Ayudhia, L., Yuniarti, Y., & Wirawan, R. (2022). Amerika Serikat dalam rivalitas Ukraina–Rusia: Intervensi pada konflik Krimea dan Laut Azov. Interdependence Journal of International Studies, 3(1), 30. https://doi.org/10.54144/ijis.v3i1.50
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
Harsono, B. (2008). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya. Universitas Trisakti.
Hidayat, R. (2020). Dampak sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap stabilitas ekonomi Rusia. Jurnal Hubungan Internasional.
Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Jakarta, Indonesia.
Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor
Tahun 2007 tentang penataan ruang. Jakarta, Indonesia.
Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Jakarta, Indonesia.
Iskandar, S. N. A. (2021). Aspek prinsip kedaulatan dalam hukum internasional terhadap tindakan aneksasi Semenanjung Krimea di Ukraina oleh Rusia. Triwangsa Hukum, 1(1), 83. https://journal.unpas.ac.id/index.php/tr iwangsa/article/view/4674
Ismi, H. (2014). Hak atas tanah dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara. Jurnal Ilmu Hukum.
https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php
/JIH/article/view/2087
Marzuki, P. M. (2008). Pengantar ilmu hukum. Kencana.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum.
Kencana.
Nastiti, A. S., & Rahman, T. (2021). Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020 mengenai tumpang tindih antara izin usaha pertambangan (IUP) dengan hak guna usaha (HGU) perkebunan. Novum: Jurnal Hukum. https://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/Justitia/articl e/view/2241
Nugroho, M. (2022). Strategi diversifikasi energi Rusia dalam menghadapi sanksi Barat. Jurnal Politik Global.
Prasetyo, A. D. (2024). Kebijakan luar negeri Rusia dalam mempertahankan pengaruh keamanan di Krimea. Diplomacy and Global Security Journal, 1(1), 548.
Pratama, A. (2021). Diplomasi energi Rusia melalui ekspor gas alam ke Eropa. Jurnal Ilmu Politik.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020.
https://putusan3.mahkamahagung.go.i d/
Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
Republika Online. (2026). Walhi: Izin perkebunan dan pertambangan di Kukar tumpang tindih. https://news.republika.co.id/berita/ob0 35k354/walhi-izin-perkebunan-dan-
pertambangan-di-kukar-tumpang- tindih-part
Ridwan HR. (2016). Hukum administrasi negara. Rajawali Pers.
Salsabila, A. I., Zunnuraeni, Z., & Nugraha,
L. G. (2023). Tinjauan yuridis tindakan aneksasi Rusia di Krimea, Ukraina dari perspektif hukum internasional. Mataram Journal of International Law, 1(1), 27.
https://doi.org/10.29303/majil.v1i1.25 34
Sari, R. I. (2021). Penjatuhan sanksi Uni Eropa atas tindakan aneksasi Rusia di
Krimea, Ukraina. Belli Ac Pacis: Jurnal Hukum Internasional, 7(1), 20.
Tumpang tindih penggunaan tanah antara izin usaha pertambangan dengan hak guna usaha perkebunan. (2017). Brawijaya Law Student Journal.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Utami, R. A. (2018). Tumpang tindih antara izin usaha pertambangan dengan hak guna usaha perkebunan. Justitia Jurnal Hukum, 2(2).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Elyasa Yahya Putri, Rafi Ahmad Zikri, Prisila Ayu Cinthia Sari, Vahriza Puri Amalia, Divani Latifa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







