Pengawasan Dprd Kota Magelang Terhadap Implementasi Program “Magelang Cantik” (Cinta Organik)
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11050Keywords:
DPRD, fungsi pengawasan, pemerintahan daerah, Magelang Cantik, good governanceAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Magelang terhadap implementasi program “Magelang Cantik” (Cinta Organik) serta menilai efektivitas pengawasan tersebut dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan serta pelaksanaan program pengelolaan sampah dan penataan fasilitas publik di Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Magelang telah menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan. Namun, efektivitas pengawasan masih belum optimal karena pengawasan cenderung berfokus pada aspek administratif dan hasil fisik program tanpa mengevaluasi dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, terdapat hambatan berupa keterbatasan kompetensi teknis anggota DPRD, lemahnya kekuatan hukum hasil pengawasan yang hanya bersifat rekomendasi, serta pengaruh kepentingan politik dalam hubungan antara legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas DPRD, peningkatan kualitas regulasi pengawasan, serta pengawasan berbasis outcome guna mendukung terciptanya good governance di daerah.
References
Fikri, Ihsanul, and Rambe Hotmatua. “Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Dalam Penguatan Otonomi Sosial Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Utara,” 2024, 137–51.
GUNAWAN, INDRA. “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik,” 2024.
Ismail, Aris, Dendy Patrija W, and Zainal Fatah. “Optimalisasi Fungsi Dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Kebijakan Penggunaan Anggaran APBD Di Kabupaten Pemalang Universitas Dr . Soetomo Surabaya , Indonesia” 3, no. September (2025).
Sakti, Fadjar Tri, Edi Wahyudi, Egi Muhamad Rifki, Hani Aturoh Ufah, and Kepala Daerah. “Otonomi Daerah Pembentuk Intensi Perilaku Koruptif Kepala Daerah Di Indonesia” 20, no. 1 (2022): 49–58.
Indonesia. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.”
Mudiyati Rahmatunnisa. “Desentralisasi Dan Demokrasi.” Governance 1, no. 2 (2011).
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. “Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.”
Pemerintah Kota Magelang. “Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Masterplan Smart City Kota Magelang Tahun 2024–2033.”
Rizki Ardiatama Wijaya. “Komunikasi Pelibatan Stakeholder Program Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pelibatan Stakeholder Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Dalam Program Magelang Cantik Tahun 2023–2024).” Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2025.
Rasha Anandya Laksmita Putri, Amalia Diamantina, and Untung Dwi Hananto. “Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Magelang Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.” Diponegoro Law Journal 6, no. 1 (2017).
Aminudin. “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.” Katalogis 3, no. 12 (2015): 132–41.
Muhammad Quranul Kariem, and Muhammad Iqbal. “Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019–2022.” Jurnal Pemerintahan Dan Politik 8, no. 1 (2023).
Muhamad Chabib Faturrohman, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah.” Jurnal Juridisch 1, no. 1 (2023).
Badruzzaman Nawawi, and Alfiansyah Anwar. “Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota Parepare.” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 17, no. 2 (2019).
Indonesia. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.”
Indonesia. “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.”
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Anisa Putri Fadhila, Fitria Yogi Novana, Nida Zaqiyya Meilinda Widianto, Rahadyan Wijang Priyambodo, Syafrizal Rakha Widyatama

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







