Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-hak Pekerja dalam Peristiwa PHK Akibat Kepailitan: Studi Kasus PT. Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex Group)
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11024Keywords:
PHK, Kepailitan, Sritex, Hak Pekerja, KuratorAbstract
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan konsekuensi yuridis yang sering kali tidak terhindarkan dalam peristiwa kepailitan sebuah perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang terdampak PHK akibat kepailitan, dengan studi kasus pada PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex Group). Pada 26 Februari 2025, kurator Sritex mengumumkan PHK terhadap 8.475 pekerja, namun proses pemenuhan hak-hak seperti uang pesangon dinilai mengalami keterlambatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, literatur akademik, serta fakta hukum dari pemberitaan media yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur hak pekerja sebagai kreditur preferen, namun dalam praktiknya, efektivitas kinerja kurator dan ketersediaan boedel pailit menjadi hambatan utama dalam percepatan pemenuhan hak pekerja. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap durasi kerja kurator dalam memprioritaskan hak tenaga kerja di tengah proses likuidasi.
References
Mulyono, F. I., PN, S. S., & SM, A. H. (2025). Studi kasus perlindungan hukum pekerja/buruh pada kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Gorontalo Law Review, 139-156.
Nur, S. M. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pekerja atas Perusahaan yang Dinyatakan Pailit karena Pandemi Covid-19. Journal of Social and Economics Research, 4(1), 081-092.
Luthvi Febryka Nola. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan.
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan
Kesejahteraan, 10 (2), 149–166.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Sekretariat Negara. Jakarta.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Asyhadie, Zaeni. Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
Fuady, Munir. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
Sutedi, Adrian. Hukum Kepailitan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
Khakim, Abdul. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
Siregar, R. (2022). “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Kepailitan Perusahaan.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 29(2), 345–360.
Pratama, A. (2021). “Kedudukan Pekerja sebagai Kreditur Preferen dalam Kepailitan.” Jurnal RechtsVinding, 10(1), 115–130.
Hidayat, M. (2023). “Efektivitas Kurator dalam Penyelesaian Hak Pekerja pada Perusahaan Pailit.” Jurnal Legislasi Indonesia, 20(3), 210–225.
MWI, Redaksi, 2023. Tentang PHK dan Pesangon. Mampang Prapatan: Skylar.
Mayasari, V. F., & Sesung, R. (2025). Analisis Kepailitan PT Sritex Berdasarkan Faktor Penyebab Dampak dan Mitigasi Hukum. Journal Evidence Of Law, 4(2), 689-698.
Rahayu, A., Megawati, R., Zahra, T. W., Wulandari, T. W., & Gunawan, A. (2025). Kepailitan dan Hak Karyawan yang di-PHK pada Perusahaan. Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 3(4), 1074-1081.
Isworo, E., Yulianti, W., & Faried, F. S. (2025). Antara Hak dan Utang: Kajian Hukum terhadap Dampak Kepailitan Sritex terhadap Buruh dan Pemilik. Pemuliaan Keadilan, 2(3), 20-24.
Butar Butar, M. A., Tjahyadi, C. A., & Jonathan, C. A. (2025). Prioritas Upah Pekerja dalam Kepailitan Menurut Putusan MK 67/PUU-XI/2013 dan Implementasinya pada Kasus Sritex. GJIM: Greenation Jurnal Ilmu Multidisiplin, 4(5), 3791-3804.
Hukumonline. (2015, 9 Februari). MK Pastikan Hak Pekerja dalam Kepailitan. https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-pastikan-hak-pekerja-dalam-kepailitan-lt54d87b9cbe1da/
KBR. (2025, 3 Maret). Ribuan Karyawan Kena PHK, Manajemen Sritex Berduka. https://kbr.id/articles/indeks/ribuan-karyawan-kena-phk-manajemen-sritex-berduka
Kompas. (2026, 12 Januari). Setahun Menanti Pesangon dari PT Sritex. https://www.kompas.id/artikel/setahun-menanti-pesangon-dari-pt-sritex
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Nurrahim Rasudin, Hamid Fadilah Sarijan, Habib Mulia Edlino, Fadri Dwi Saputra, Kencana Trifanjani

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







