Penegakan Hukum terhadap Penyelewengan Dana Desa oleh Kepala Desa Gampong Deng

Authors

  • Adenia Fadillah Jati Universitas Tidar
  • Auliya Okta Rahmadhani Universitas Tidar
  • Imanuel Hagai Satriyo Universitas Tidar
  • Sila Uthafia Universitas Tidar
  • Syafa Numa Rachfani Universitas Tidar

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10978

Keywords:

Dana Desa, Korupsi, Gampong Daeng, BUMG, Penegakan Hukum

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, menempatkan dana desa sebagai instrumen vital pembangunan nasional. Namun, besarnya kewewenang tanpa disertai pengawasan yang fungsional sering kali memicu penyelewengan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyelewengan dana desa oleh Kepala Desa Gampong Daeng terhadap masyarakat dan mengidentifikasi penyebab kegagalan penyaluran dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) kepada pengurus. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap perkara Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa mengakibatkan dampak luas yang meliputi terhambatnya pembangunan infrastruktur dasar seperti sambungan air bersih, serta kerugian keuangan negara sebesar Rp789.332.828,00. Kegagalan penyaluran dana BUMG selama dua tahun berturut-turut disebabkan oleh penguasaan dana secara sepihak oleh Kepala Desa tanpa melibatkan perangkat desa atau kaur keuangan. Lemahnya pengawasan internal dan pengabaian prinsip transparansi memungkinkan terdakwa menarik dana dari rekening kas desa secara leluasa untuk kepentingan pribadi. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penyelewengan tersebut tidak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi juga mencederai nilai moral dan norma sosial masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi Syariat Islam. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan transparansi yang melibatkan masyarakat serta sanksi hukum yang tegas bagi pelaku untuk memberikan efek jera.

References

Arifin, M. Z., & Hidayat, N. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam mencegah tindak pidana korupsi di tingkat lokal. Jurnal Hukum Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 6(2), 145-162.

Asshiddiqie, J. (2010). Kemandirian desa dan demokrasi ekonomi. Jakarta: Konstitusi Press.

Fitriani, D., & Saputra, A. (2024). Problematika hukum pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perspektif otonomi desa. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(1), 88-105.

Huda, N. (2015). Hukum pemerintahan desa dalam konstitusi Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Yogyakarta: Setara Press.

Huda, N. (2022). Hukum pemerintahan desa dalam konstitusi Indonesia (Ed. Rev.). Yogyakarta: Setara Press.

Irawan, B., & Lestari, S. (2025). Analisis yuridis penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh kepala desa dalam pengelolaan keuangan gampong di Aceh. Jurnal Keadilan Sosial, 9(1), 210-228.

Manan, B. (2001). Menyongsong fajar otonomi daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.

Nurcholis, H. (2007). Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah. Jakarta: Grasindo.

Nurcholis, H. (2022). Pemerintahan desa: Unit pemerintahan semu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Grasindo.

Pratama, R., & Wahyuni, T. (2023). Dampak korupsi anggaran pembangunan terhadap hak konstitusional masyarakat desa. Jurnal Integritas Antikorupsi KPK, 9(2), 112-130.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna. (2025).

Ramadhani, S. (2024). Urgensi kemandirian ekonomi melalui BUM Desa dalam mendukung pendapatan asli desa pasca pandemi. Jurnal Ekonomi dan Hukum Pemerintahan, 11(3), 301-318.

Rifai, A. (2022). Implikasi yuridis penyimpangan dana desa terhadap pembangunan daerah. Jurnal Hukum Pemerintahan, 12(1), 15-28.

Santoso, M. P. (2022). Hukum pemerintahan daerah: Teori dan praktik otonomi di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soerodjo, I. (2003). Hukum pemerintahan daerah dan manajemen aset desa. Jakarta: Arkola.

Syarifuddin, A. (2023). Penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa: Studi kasus penyimpangan modal BUMG. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 12(2), 245-260.

Syarifuddin. (2023). Analisis hambatan keuangan BUM desa dalam perspektif hukum ekonomi. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Lokal, 4(2), 33-48.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Wasistiono, S., & Tahir, I. (2007). Prospek pengembangan desa. Jatinangor: Fokusmedia

Downloads

Published

24-05-2026

How to Cite

Jati, A. F., Rahmadhani, A. O. ., Satriyo, I. H. ., Uthafia, S. ., & Rachfani, S. N. . (2026). Penegakan Hukum terhadap Penyelewengan Dana Desa oleh Kepala Desa Gampong Deng. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 27867–27873. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10978

Issue

Section

Articles