Tinjauan AUPB Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Gubernur Kalimantan Timur Dalam Pengelolaan Anggaran Daerah
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10977Keywords:
AUPB, penyalahgunaan kewenangan, pengelolaan APBD, pemerintahan daerah, hukum administrasi negaraAbstract
Penelitian ini membahas penyalahgunaan kewenangan Gubernur Kalimantan Timur dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditinjau berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Permasalahan muncul melalui kebijakan pengadaan mobil dinas dan renovasi rumah jabatan bernilai besar yang memicu kritik publik karena dianggap kurang mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas kepentingan umum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas larangan penyalahgunaan wewenang dalam AUPB. Implikasi hukum dari penyalahgunaan ini mencakup sanksi administratif, pembatalan keputusan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga pertanggungjawaban pidana, yang secara langsung berdampak pada menurunnya kualitas tata kelola dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif, penerapan prinsip AUPB secara konsisten, serta penegakan hukum yang tegas guna mewujudkan pengelolaan APBD yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
References
Fauzan, Muhammad. “Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi Pemerintahan.” Jurnal Media Hukum Vol. 30 No. 1, 2023. https://journal.umy.ac.id/index.php/jm
Hadjon, Philipus M., dkk. Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti, 2015. https://openlibrary.org/books/OL244824 77M/Hukum_administrasi_dan_good_g overnance
HR, R. (2020). Hukum administrasi negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Huda, Ni’matul. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media, 2019. https://books.google.co.id/books/about/ Hukum_Pemerintahan_Daerah.html?id= JcK2DwAAQBAJ
Kompas.com. (2026). Kasus korupsi kepala daerah berawal dari penyalahgunaan APBD. Diakses pada 14 Mei 2026, dari https://nasional.kompas.com
Martini, Rina. “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” Jurnal Rechts Vinding Vol. 11 No. 2, 2022. https://rechtsvinding.bphn.go.id
Nurjanah, S. (2022). Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Hukum dan Pemerintahan, 5(2), 45.
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020. https://books.google.co.id/books?id=ZcJ SDwAAQBAJ
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details
/38685/uu-no-23-2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/3869 5/uu-no-30-tahun-2014
Yani, A. (2021). Pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa. Jurnal Lex Administratum, 9(3), 88.
Yusuf, M. (2023). Prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah berdasarkan AUPB. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora, 7(1), 67.
Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019. https://ugmpress.ugm.ac.id
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur. Dokumen Hak Angket terkait Pengelolaan Anggaran Daerah. Samarinda, 2025.
Laporan Realisasi Anggaran APBD Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda, 2025.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Divani Latifa, Fuji Mayumi Riyenti, Prisila Ayu Cinthia Sari, Tadira Shafa Asyifa, Elyasa Yahya Saputri

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







