Due Process Of Law Dalam RKUHAP Baru: Penguatan Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10962Keywords:
Due Process Of Law, RKUHAP, Hak Tersangka, Praperadilan, Sistem Peradilan PidanaAbstract
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) merupakan upaya reformasi sistem peradilan pidana Indonesia untuk menggantikan KUHAP 1981 yang dinilai tidak lagi memadai dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip due process of law dalam RKUHAP dan implikasinya terhadap penguatan perlindungan hak tersangka. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan fokus pada ketentuan mengenai bantuan hukum sejak tahap penangkapan, perluasan objek praperadilan, serta pembatasan kewenangan penyelidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RKUHAP mengintroduksi sejumlah penguatan prosedural, antara lain kewajiban penyediaan penasihat hukum pada tahap awal proses pidana, perluasan kewenangan praperadilan untuk menguji penetapan tersangka, serta pembatasan jangka waktu penyelidikan. Penelitian ini mengembangkan kerangka analisis integratif yang menggabungkan teori due process model, prinsip equality of arms, dan standar fair trial dalam hukum hak asasi manusia internasional untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hak tersangka dalam RKUHAP. Artikel ini menyimpulkan bahwa RKUHAP merupakan langkah maju dalam penguatan due process of law, namun memerlukan penyempurnaan normatif dan penguatan implementasi kelembagaan agar reformasi hukum acara pidana dapat menjamin perlindungan hak tersangka secara efektif dalam praktik.
References
A.Barlian, A. E., & Arief, B. N. (2017). FORMULASI IDE PERMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA. LAW REFORM, 13(1). https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949
Asshiddiqie, J. (2008). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Makalah Disajikan Dalam Peringatan.
Bedner, A. (2010). An Elementary Approach to the Rule of Law. Hague Journal on the Rule of Law, 2(1). https://doi.org/10.1017/S1876404510100037
Butt, S. & T. L. (1981). The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis.
Campbell, L., Ashworth, A., & Redmayne, M. (2019). The Criminal Process. In The Criminal Process. https://doi.org/10.1093/he/9780198818403.001.0001
Dressler, J., & Thomas, G. (2019). Criminal Procedure: Principles, Policies and Perspectives. West Academic Publishing.
Hamzah, A. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua. In Jakarta: Sinar Grafika.
Harkrisnowo, H., Juwana, H., & Oppusunggu, Y. U. (2017). Law and Justice in a Globalized World. In Law and Justice in a Globalized World. https://doi.org/10.9774/gleaf.9781315223292
J ASSHIDDIQIE. (2009). The Constitutional Law of Indonesia.
Kingsley, J. J. (2020). Indonesian Law by Tim Lindsey and Simon Butt. Indonesia, 109(1). https://doi.org/10.1353/ind.2020.0017
Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2023, Komnas HAM RI ___ (2023).
Lasatu, A., Jubair, J., Insarullah, I., Fattah, V., & Friskanov. S, I. (2023). Kesetaraan Suami-Isteri dalam Perkawinan Adat To Kulawi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Amsir Law Journal, 4(2). https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.205
Lindsey, T., & Nicholson, P. (2016). Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia: Indonesia, Singapore and Vietnam. In Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia: Indonesia, Singapore and Vietnam. https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n1.294
M. Rizki Yudha Prawira. (2025). MECHANISM OF IMMEDIATE JUDICIAL REVIEW AFTER DETENTION AT THE INVESTIGATION STAGE: A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 6(2). https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v6i2.284
Nowak, M. (2005). UN Covenant on Civil and Political Rights . CCPR Commentary. European Journal of International Law.
Packer, H. L. (1968). The Limits of the Criminal Sanction. In The Limits of the Criminal Sanction. https://doi.org/10.1515/9780804780797
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) (versi pembahasan terakhir yang digunakan dalam penelitian)
Rasji, Howard, C., Rukmana, K., & Anggitha, F. (2023). Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia. QISTINA, MJurnal Multidisiplin Indonesia, 2(2).
Schmid, E. (2010). A few comments on a comment: The UN human rights committee’s general comment no. 32 on article 14 of the ICCPR and the question of civilians tried by military courts. International Journal of Human Rights, 14(7). https://doi.org/10.1080/13642980902951854
Sidiq, F., Azahra, A. S., & Pirdaus, D. I. (2024). Implications of Changes in the Criminal Procedure Law of the ITE Law on Individual Rights in the Indonesian Legal System. International Journal of Humanities, Law, and Politics, 2(1). https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i1.82.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Achmad Iqbal Radani, Rizki Setyobowo Sangalang, Satriya Nugraha, Ivans Januardy

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







