Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi Pnbp: Studi Kasus PT. Bias Delta Pratama dan Reformulasi Kerangka Hukum Justice Collaborator
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10959Keywords:
Plea Bargaining, Justice Collaborator, Korupsi PNBP, Pertanggungjawaban KorporasiAbstract
Plea bargaining merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa yang memiliki relevansi dalam penanganan kasus korupsi, termasuk dalam pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penelitian ini mengkaji kemungkinan manifestasi plea bargaining dalam bentuk justice collaborator melalui studi kasus PT Bias Delta Pratama (BDP) yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pengelolaan PNBP jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan Batam periode 2015–2021. Berdasarkan informasi penegakan hukum, perusahaan tersebut telah melakukan pengembalian kerugian negara sekitar USD 272.497 atau setara Rp4,5 miliar. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif, penelitian ini mengevaluasi kerangka hukum PNBP, pertanggungjawaban korporasi, serta dinamika penerapan justice collaborator dalam pemulihan kerugian negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara oleh korporasi dapat diinterpretasikan sebagai indikasi praktik plea bargaining secara substantif (informal), meskipun belum didukung oleh kerangka prosedural yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Inkonsistensi pemberian reward, ketidakjelasan kriteria penetapan, dan lemahnya mekanisme verifikasi menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kerangka hukum melalui penguatan regulasi, sentencing guidelines, serta mekanisme pengawasan yudisial.
References
Agustin, L., Lasmadi, S., & Monita, Y. (2024). Penyelesaian Secara Restoratif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 5(3).
Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. In PT Citra Aditya Bakti.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 Penerimaan Negara Bukan Pajak. https://peraturan.bpk.go.id/Details/90041/uu-no-9-tahun-2018
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Warta Pemeriksa: IHPS I Tahun 2023 ungkap ribuan temuan pemeriksaan. https://wartapemeriksa.bpk.go.id
Batampos. (2025). PT. BDP Kembalikan Uang Kerugian Negara Kasus Korupsi PNBP Dalam Bentuk Dollar Amerika Senilai Rp4,5 Miliar Mohamad Ismail. https://batampos.jawapos.com/kabar-kepri/2426701419/pt-bdp-kembalikan-uang-kerugian-negara-kasus-korupsi-pnbp-dalam-bentuk-dollar-amerika-senilai-rp45-miliar#goog_rewarded
Atmasasmita, R. (2011). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. In Prosiding (Issue 23).
Dauri, F. T. R. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS: TELAAH KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS KORUPSI. Muhammadiyah Law Review, 5(1). https://doi.org/10.24127/lr.v5i1.1498
Fahrur Rozy, A., & Jonaedi Efendi. (2023). DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel.). Jurnal Magister Ilmu Hukum, 13(2). https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.170
Febra Anjar Kusuma, Dini Apriliani, Rezky Tania, Susan Febriyanti, & Rozalia. (2024). Analisis Peran Konstitusi Dalam Sistem Hukum Tata Negara. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(2). https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3400
Fisher, G. (2000). Plea Bargaining’s Triumph. Yale Law Journal, 109(5). https://doi.org/10.2307/797483
Ibrahim, J. (2010). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif -Edisi Revisi. In Teori Metodologi Penelitian a.
Indonesia, P. R. (2018). UU No 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Bpk.Go.Id.
Laurencia, T. (2019). Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Due Process of Law. JURNAL MERCATORIA, 12(2). https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2790
Marzuki, P. M. (2021). Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. In Jakarta: Kencana.
Packer, H. L. (1968). The Limits of the Criminal Sanction. In The Limits of the Criminal Sanction. https://doi.org/10.1515/9780804780797
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 79
Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Ketua KPK, dan Ketua LPSK Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Tahun 2011
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Posada González, J., & Castaño Gil, E. A. (2025). Analizando los Principios y Aplicaciones de la Justicia Restaurativa de Howard Zehr. Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica, 5(2). https://doi.org/10.61384/r.c.a..v5i2.1253
Pratama, W., & Ucuk Soyono, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Menggunakan Metode Penunjukan Langsung. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 6(2). https://doi.org/10.33474/yur.v6i2.19451
Putri, V. P. E., & Paramasari, A. A. (2025). Strategi Badan Pengusahaan Batam dalam Pengembangan Kawasan Industri Batam. JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 4(01). https://doi.org/10.70294/jimu.v4i01.1655
Sentencing Council for England and Wales. (2017). Reduction in sentence for a guilty plea: Definitive guideline. Sentencing Council. https://www.sentencingcouncil.org.uk
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator).
Stuntz, W. J. (2001). The pathological politics of criminal law. Michigan Law Review, 100(3). https://doi.org/10.2307/1290411
Tyler, T. R. (2021). Why People Obey the Law. In Why People Obey the Law. https://doi.org/10.2307/j.ctv1j66769
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 64.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 147
von Hirsch, A., & Ashworth, A. (2010). Proportionate Sentencing: Exploring the Principles. In Proportionate Sentencing: Exploring the Principles. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199272600.001.0001.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Adi Eka Putra, Andika Wijaya, Satriya Nugraha, Rizki Setyobowo Sangalang

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







