Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pembunuhan Berencana: Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel

Authors

  • Ronniansyah Universitas Palangka Raya
  • Andika Wijaya Universitas Palangka Raya
  • Rizki Setyobowo Sangalang Universitas Palangka Raya
  • Thea Farina Universitas Palangka Raya

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10957

Keywords:

Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana, Pasal 340 KUHP, Equality Before The Law, Komplisitas Institusional

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL. Kasus ini merupakan salah satu kasus hukum pidana paling kompleks dalam sejarah peradilan Indonesia modern, melibatkan unsur penyalahgunaan wewenang, obstruction of justice, dan pembunuhan berencana. Penelitian bertujuan: (1) menganalisis penerapan unsur-unsur delik pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) terhadap terdakwa; (2) mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku dalam konteks penyertaan (deelneming) berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP; (3) mengevaluasi kesesuaian putusan hakim dengan prinsip-prinsip keadilan substantif; serta (4) menelaah konsekuensi preseden putusan ini terhadap kasus serupa di masa mendatang melalui kerangka komplisitas institusional (institutional complicity). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah tepat dalam menerapkan Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP kepada terdakwa Ferdy Sambo dengan pembuktian yang memenuhi syarat minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis “Komplisitas Institusional Bertingkat” (Cascading Institutional Complicity) yang belum digunakan dalam kajian serupa, yakni bahwa pelibatan kekuasaan institusional penegak hukum secara aktif dalam menyembunyikan kejahatan menghasilkan tanggung jawab berlapis yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui deelneming konvensional. Putusan hukuman mati yang kemudian diubah menjadi hukuman seumur hidup dalam tingkat banding mencerminkan pertimbangan hakim atas aspek kemanusiaan dan proporsionalitas. Kasus ini menjadi preseden penting bagi penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum itu sendiri dan memperkuat prinsip equality before the law dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

References

Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. In PT Citra Aditya Bakti.

Chazawi Adami. (2002). Pelajaran Hukum Pidana , Bagian I ; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. In PT Raja Grafindo.

Farhan, Z. N., Guntara, D., Abas, M., & Dewi, S. (2023). ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL Zatmika. Fakultas Hukum Universitas Buana Perjungan Karawang, 3(1).

Fitri Wahyuni. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In Perpustakaan Nasional.

Hafid, A. (2015). Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kuhp. Lex Crimen, IV(4).

Hakim, L. (2019). Asas-Asas Hukum Pidana Buku. Cv Budi Utama, 11(1).

Hamzah, A. (2024). Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. In Jakarta: Rineka Cipta.

Handoyo, E. dkk. (2016). Etika Politik Edisi Revisi. In Widya Karya Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP], Staatsblad 1915 No. 732 jo. Staatsblad 1926 No. 559 (Indonesia).

Kompas.com. (2022). Ahli Balistik Ungkap Ada Proyektil Peluru di Jaringan Otak Jenazah Brigadir J. https://nasional.kompas.com/read/2022/12/14/17562461/ahli-balistik-ungkap-ada-proyektil-peluru-di-jaringan-otak-jenazah-brigadir

Lubis, F., & Sinaga, J. P. (2023). Analisis Obstruction Of Justice dalam Perspektif Hukum Pidana. UNES Law Review, 6(2).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 atas nama terdakwa Ferdy Sambo [Kasasi]. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Mertokusumo, S. (2019). Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. In Ke-4,(Liberty, Yogyakarta, 2008).

Moeljatno, S. . (2023). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). In Pkbh.Uad.Ac.Id.

Nederlanden, H. R. der. (2023). overzichtsarrest medeplegen. https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2014:3474

Novita, R. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM DALAM PERADILAN DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah METADATA, 5(3). https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.415.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2023). Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL atas nama terdakwa Ferdy Sambo. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2023). Putusan Nomor 1/Pid/2023/PT.DKI atas nama terdakwa Ferdy Sambo [Banding]. Direktori Putusan.

Prasetyo, A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1). https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054

Pratiwi, S. (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Binamulia Hukum, 11(1). https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677.

Shallom Jeremiah, K., & Hasiyanni Manurung, K. (2022). Analisis Perbuatan Obstruction of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana. Jurnal Esensi Hukum, 4(2).

Sianturi, S. R., & Kanter, E. Y. (2002). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan. Storia Grafika.

Sugiarto, T., Purwanto, P., Sunarlin, E., Setyagama, A., & Susilo, W. (2023). Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Justice Colaborator. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 26(1). https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.121-136

Tongat. (2008). Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. In UMM Ptress.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHAP], Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 (Indonesia).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2 (Indonesia).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 (Indonesia).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1 (Indonesia).

Wira Pratama, M. I., & Daviska, D. (2025). Penerapan Pedoman Pemidanaan bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru. Jurnal Fakta Hukum, 4(1). https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.180.

Downloads

Published

27-05-2026

How to Cite

Ronniansyah, Wijaya, A., Setyobowo Sangalang, R., & Farina, T. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pembunuhan Berencana: Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel . Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 28267–28273. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10957

Issue

Section

Articles