Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Kritis Implementasi Justice Collaborator, Problematika Keadilan Substantif, Dan Reformulasi Hukum

Authors

  • Sri Rahmah Rahmadhani Universitas Palangka Raya
  • Ivans Januardy Universitas Palangka Raya
  • Rizki Setyobowo Sangalang Universitas Palangka Raya
  • Satriya Nugraha Universitas Palangka Raya

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10955

Keywords:

Plea Bargaining, Justice Collaborator, Sistem Peradilan Pidana, Keadilan Substantif, Proportionality, Korupsi, Reformulasi Hukum

Abstract

Plea bargaining merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa yang telah diadopsi secara terbatas dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui konsep justice collaborator. Penelitian ini menganalisis secara mendalam implementasi Plea bargaining dalam bentuk justice collaborator pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, mengevaluasi problematika keadilan substantif yang muncul dalam praktik, dan merumuskan rekomendasi reformulasi kerangka hukum yang komprehensif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diperkuat analisis komparatif sistem Plea bargaining di Amerika Serikat, Inggris, Italia, dan Belanda, penelitian ini mengkaji ketentuan tentang justice collaborator dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, SEMA No. 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Tahun 2011, serta putusan-putusan pengadilan yang mengimplementasikan justice collaborator. Studi kasus mencakup kasus Setya Novanto (korupsi E-KTP), kasus Artalyta Suryani (suap Bank Indonesia), kasus Nazaruddin (korupsi wisma atlet), kasus Ahmad Fatonah (suap impor daging sapi), dan kasus Freddy Budiman (narkotika jaringan internasional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun justice collaborator telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengungkapan kejahatan terorganisir, implementasinya masih menghadapi problematika serius: ketiadaan undang-undang khusus, inkonsistensi pemberian reward, ketidakjelasan kriteria penetapan, dan potensi penyalahgunaan oleh pelaku utama. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi komprehensif melalui pembentukan undang-undang khusus, penguatan kriteria objektif, sentencing guidelines yang mengikat, dan mekanisme judicial oversight yang ketat.

References

Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi. In Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.

Atmasasmita, R. (2011). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. In Prosiding (Issue 23).

Fisher, G. (2000). Plea Bargaining’s Triumph. Yale Law Journal, 109(5). https://doi.org/10.2307/797483

Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. In Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua,Sinar Grafika, Jakarta.

Indonesian Corruption Watch. (2008). Glenn Yusuf Mengaku Diperas Jaksa Rp 1 Miliar. Glenn Yusuf Mengaku Diperas Jaksa Rp 1 Miliar

Kompas.com. (2013). Dari 4,5 Tahun, MA Perberat Vonis Angie Jadi 12 Tahun. https://nasional.kompas.com/read/2013/11/21/0742539/Dari.4.5.Tahun.MA.Perberat.Vonis.Angie.Jadi.12.Tahun

Kristian, K., & Tanuwijaya, C. (2017). PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 1(2). https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.42

Liani, I. C. (2024). Analisis Hukum Kasus Korupsi E-Ktp: Modus Operandi dan Taktik Korupsi Yang Terungkap. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember, 2024(2).

Mamuji, S. S. dan S. (2018). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Prosiding: Problematika Hukum ….

Marzuki, P. M. (2021). Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. In Jakarta: Kencana.

Morar, I., Motiuk, L. L., & Anne Keown, L. (2019). Characteristics of offenders participating in the Romanian prison service credit system. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 27(3). https://doi.org/10.1163/15718174-02703004

Packer, H. L. (1968). The Limits of the Criminal Sanction. In The Limits of the Criminal Sanction. https://doi.org/10.1515/9780804780797

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Ketua KPK, dan Ketua LPSK Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Tahun 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst (Setya Novanto, 24 April 2018).

Posada González, J., & Castaño Gil, E. A. (2025). Analizando los Principios y Aplicaciones de la Justicia Restaurativa de Howard Zehr. Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica, 5(2). https://doi.org/10.61384/r.c.a..v5i2.1253

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1914 K/Pid.Sus/2018 (Kasus Setya Novanto).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 59/Pid.Sus/2011/PN.JKT.PST (Muhammad Nazaruddin).

Rasji, Howard, C., Rukmana, K., & Anggitha, F. (2023). Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia. QISTINA, MJurnal Multidisiplin Indonesia, 2(2).

Sentencing Council for England and Wales. (2017). Reduction in sentence for a guilty plea - first hearing on or after 1 June 2017. https://sentencingcouncil.org.uk/guidelines/reduction-in-sentence-for-a-guilty-plea-first-hearing-on-or-after-1-june-2017/

Sholehuddin, M. (2007). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya. Raja Grafindo Persada.

Stuntz, W. J. (2001). The pathological politics of criminal law. Michigan Law Review, 100(3). https://doi.org/10.2307/1290411

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice collaborator).

Tempo.co. (2018). Setya Novanto mengajukan diri sebagai justice collaborator. https://www.tempo.co/hukum/setya-novanto-memohon-jadi-justice-collaborator-sambil-menangis-954205#google_vignette

Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2023. https://www.transparency.org/en/cpi/2023

Tyler, T. R. (2021). Why People Obey the Law. In Why People Obey the Law. https://doi.org/10.2307/j.ctv1j66769

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 64

von Hirsch, A., & Ashworth, A. (2010). Proportionate Sentencing: Exploring the Principles. In Proportionate Sentencing: Exploring the Principles. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199272600.001.0001.

Downloads

Published

27-05-2026

How to Cite

Rahmah Rahmadhani, S., Januardy, I., Setyobowo Sangalang, R., & Nugraha, S. (2026). Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Kritis Implementasi Justice Collaborator, Problematika Keadilan Substantif, Dan Reformulasi Hukum . Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 28274–28280. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10955

Issue

Section

Articles