Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Pemerintah: Analisis Normatif Terhadap Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan (Chromebook) Kemendikbudristek Dan Urgensi Reformasi Pengawasan Pengadaan Publik

Authors

  • Yunitha Eka Pratiwi Universitas Palangka Raya
  • Ivans Januardy Universitas Palangka Raya
  • Rizki Setyobowo Sangalang Universitas Palangka Raya
  • Andika Wijaya Universitas Palangka Raya

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10953

Keywords:

Korupsi Pengadaan Publik, Digitalisasi Pendidikan, Chromebook, Pertanggungjawaban Pidana, Kemendikbudristek

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang pemerintah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Fokus kajian diarahkan pada kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek periode 2019-2022 berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,18 triliun—terdiri dari kemahalan harga Chromebook Rp 1,56 triliun dan pengadaan CDM yang tidak diperlukan senilai USD 44,05 juta atau setara Rp 621,39 miliar. Penelitian menelaah konstruksi pertanggungjawaban pidana lima tersangka mulai dari mantan menteri hingga konsultan teknis, kelemahan struktural sistem pengawasan pengadaan publik, serta rekonstruksi normatif yang diperlukan. Dengan mendasarkan analisis pada teori penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), doktrin pertanggungjawaban jabatan (ambtelijk misdrijf), dan asas-asas pengadaan barang dan jasa pemerintah, penelitian ini berkontribusi pada urgensi reformasi tata kelola pengadaan publik berbasis teknologi di Indonesia.

References

Akbar, M. F. (2021). Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan. In Jurnal Hukum &Pembangunan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. (2025, 4 November). Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek 2019-2022. Nomor PE.03.03/SR/SP-920/D6/02/2025. Jakarta: BPKP RI.

Clarkson, C. M. V, & Keating, H. M. (2008). Criminal law: Text and materials. Int. J. Law Justice, 8(4).

CNBC Indonesia. (2025). Nadiem Didakwa Rugikan Negara Rp 2,1 Triliun Kasus Korupsi Chromebook. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260105141556-37-699721

Coffee, J. C. (1981). “No Soul to Damn: No Body to Kick”: An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punishment. Michigan Law Review, 79(3). https://doi.org/10.2307/1288201

Detik News. (2025a). Kasus Pengadaan Chromebook: Nadiem Ditahan, Stafnya Jadi Buronan. https://news.detik.com/berita/d-8098439/kasus-pengadaan-chromebook-nadiem-ditahan-stafnya-jadi-buronan

Detik News. (2025b). Kejagung Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Chromebook di Kemendikbudristek. https://news.detik.com/berita/d-8013358/kejagung-tetapkan-4-tersangka-kasus-korupsi-chromebook-di-kemendikbudristek

Hadiyanto, A., Saragih, Y. M., Yardi, B., Kaplele, F., & ... (2024). Mengenal Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana Oleh Subjek Hukum. In Penerbit Tahta.

Hakim, L. (2019). Asas-Asas Hukum Pidana Buku. Cv Budi Utama, 11(1).

Hukum Online. (2026). Jaksa Beberkan 4 Perbuatan Melawan Hukum Nadiem dalam Proyek Chromebook. https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-beberkan-4-perbuatan-melawan-hukum-nadiem

Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. JURNAL USM LAW REVIEW, 7(2). https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507

Kompas. (2025a). Kejagung Ungkap Grup Whatsapp “Mas Menteri Core Team”, Awal Mula Rencana Proyek Laptop Chromebook. https://nasional.kompas.com/read/2025/07/15/23250761/kejagung-ungkap-grup-whatsapp-mas-menteri-core-team-awal-mula-rencana-proyek

Kompas. (2025b). Sakit Jantung Kronis, Eks Konsultan Ibrahim Arief Jadi Tahanan Kota Kasus Laptop Chromebook. https://nasional.kompas.com/read/2025/07/15/23555921/sakit-jantung-kronis-eks-konsultan-ibrahim-arief-jadi-tahanan-kota-kasus

Kompas. (2025c). Tersangka Kasus Chromebook, Jurist Tan Resmi Berstatus Buronan. https://nasional.kompas.com/read/2025/08/06/14185121/tersangka-kasus-chromebook-jurist-tan-resmi-berstatus-buronan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Putusan No. 2628 K/Pid.Sus/2014 tentang Batas Diskresi Kebijakan Pejabat Publik dalam Perkara Tipikor. Jakarta: MARI.

Mahkamah Konstitusi. (2006). Putusan No. 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU No. 31 Tahun 1999. Jakarta: MKRI.

Marzuki, P. M. (2021). Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. In Jakarta: Kencana.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.

Siregar, V. A. (2023). Polemik Tanggung Jawab Pidana Oleh Kepala Daerah Sebagai Korporasi Terhadap Tindak Pidana Badan Usaha Milik Daerah. Jurnal Cakrawala Ilmiah.

Soekarto, S. (2019). Pengantar Penelitian Ilmu Hukum. Bandung Conference Series: Law Studies, 2(2).

Tempo. (2026). Nadiem Kecewa Eksepsi Ditolak: Saya Hormati Proses Hukum. https://www.tempo.co/hukum/nadiem-kecewa-eksepsi-ditolak-saya-hormati-proses-hukum-2106593

Transparency International. (2014). Curbing Corruption in Public Procurement: A practical guide. In Pacific Economic Review (Vol. 9200, Issue 5).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN RI Tahun 1999 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LN RI Tahun 2006 Nomor 64.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. LN RI Tahun 2023 Nomor 1.

Viva. (2025). Skandal Korupsi Laptop Chromebook di Kemendikbudristek, Siapa Sebenarnya Ibrahim Arief? https://www.viva.co.id/berita/dunia/1837803.

Downloads

Published

27-05-2026

How to Cite

Eka Pratiwi, Y., Januardy, I., Setyobowo Sangalang, R., & Wijaya, A. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Pemerintah: Analisis Normatif Terhadap Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan (Chromebook) Kemendikbudristek Dan Urgensi Reformasi Pengawasan Pengadaan Publik. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 28294–28299. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10953

Issue

Section

Articles