Evaluasi Kesiapan Regulasi dan Keamanan Sistem Komunikasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Spionase Siber terhadap Arsip

Authors

  • Nida Zaqiyya Meilinda Widianto Universitas Tidar, Barito
  • Linggar Fajri Nur Tsaqif Universitas Tidar
  • Dimas Naufal Danuartha Universitas Tidar
  • Dhimas Anggana Syahreza Pratama Universitas Tidar
  • Isnaini Isnaini Universitas Tidar
  • Helmi Saputra Universitas Tidar
  • Rikza Safiq Universitas Tidar
  • Munadzirotul Jannah Universitas Tidar

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10924

Keywords:

Spionase Siber, Mustang Panda, Arsip Diplomatik Digital, Regulasi Keamanan Siber, Kementerian Luar Negeri Indonesia

Abstract

Kasus infiltrasi siber oleh kelompok ancaman persisten tingkat lanjut (APT) Mustang Panda pada tahun 2021, yang berhasil menembus jaringan internal sedikitnya sepuluh kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), menyingkap kerentanan serius dalam arsitektur keamanan informasi diplomatik nasional. Bertujuan mengevaluasi kesiapan regulasi keamanan siber Indonesia khususnya yang relevan bagi sistem komunikasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam menghadapi ancaman spionase siber terhadap arsip diplomatik digital. Dengan menggunakan pendekatan penulisan hukum normatif dan analisis kerangka kebijakan komparatif, penulisan ini mengkaji tiga instrumen regulasi utama yaitu Undang-Undang ITE No. 1 Tahun 2024, Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2021 tentang BSSN, dan Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Hasil ini menunjukkan adanya tiga kesenjangan regulasi yang kritis yaitu tidak adanya regulasi khusus yang mengatur keamanan komunikasi diplomatik digital, absennya protokol respons insiden yang terintegrasi antara Kemlu dan BSSN, dan ketiadaan mandatori enkripsi end-to-end untuk transmisi arsip diplomatik berklasifikasi. Penulisan ini merekomendasikan pembentukan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Keamanan Siber Diplomatik sebagai instrumen hukum tersendiri, serta penguatan kapasitas Pusat Operasi Keamanan (SOC) khusus Kemlu. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum keamanan siber diplomatik di negara berkembang dengan ketergantungan tinggi pada arsitektur digital.

References

Dorais-Joncas, A., & Munõz, F. (2021). A wolf in sheep's clothing: Mustang Panda's PlugX dissected. ESET Research. https://www.eset.com/int/about/newsroom/research/mustang-panda- plugx/

Insikt Group. (2021). Chinese state-sponsored group Mustang Panda targets Indonesian government. Recorded Future. https://therecord.media/mustang-panda-china/

Makarim, E., & Syahrial, S. M. (2024). Pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap insiden siber. Technology and E-Law Journal, 5(1). https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol5/iss1/5/

Palo Alto Networks Unit 42. (2023). Cyberespionage attacks against Southeast Asian government linked to Stately Taurus. https://unit42.paloaltonetworks.com/stately-taurus-attacks-se-asian- government/

Ramli, A. M., & Safiranita, T. (2022). Hukum sebagai infrastruktur transformasi Indonesia: Regulasi dan kebijakan digital. Refika Aditama.

Schmitt, M. N. (Ed.). (2017). Tallinn Manual 2.0 on the international law applicable to cyber operations. Cambridge University Press.

Smith, M. (2015). Research handbook on international law and cyberspace. Elgar Publishing.

Yusuf, M., et al. (2021). Efektivitas sinergi lembaga keamanan siber Indonesia. Jurnal Politeia, 14(1), 1–18.

Al-Bahts. (2024). Regulasi keamanan siber di Indonesia: Analisis komparatif UU ITE dan regulasi internasional. Al-Bahst: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 2(1). https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/albahts/article/download/3044/1574

BSSN. (2021). Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Berita Negara RI No. 541.

Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2021 No. 101.

Cyble Research. (2024). APT profile: Mustang Panda. https://cyble.com/threat-actor- profiles/mustang-panda/

CYFIRMA. (2024). APT profile — Mustang Panda. https://www.cyfirma.com/research/apt- profile-mustang-panda/

Infosecurity Magazine. (2021, September). Mustang Panda compromises Indonesian intelligence agency. https://www.infosecurity-magazine.com/news/mustang-panda-compromises/

Lumu Technologies. (2025). Who is Mustang Panda? https://lumu.io/resources/threat- glossary/mustang-panda/

Dexpose.io. (2025). Threat actor profile: Mustang Panda. https://www.dexpose.io/threat-actor- profile-mustang-panda/

DPR RI & Pemerintah Indonesia. (2024). Naskah akademik rancangan undang-undang tentang keamanan dan ketahanan siber. https://www.peraturan.go.id

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI.

Downloads

Published

31-05-2026

How to Cite

Widianto, N. Z. M., Tsaqif, . L. F. N. ., Danuartha, D. N. ., Pratama, D. A. S. ., Isnaini, I., Saputra, H. ., Safiq, R., & Jannah, M. . (2026). Evaluasi Kesiapan Regulasi dan Keamanan Sistem Komunikasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Spionase Siber terhadap Arsip . Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 28898–28904. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10924

Issue

Section

Articles