Peran Tim DVI Dalam Penegakan Hukum Pada Kasus Bencana Massal Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10874Keywords:
Disaster Victim Identification (DVI), penegakan hukum, bencana massal, identifikasi korban, kedokteran forensik, sistem kode warnaAbstract
Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi sehingga proses identifikasi korban bencana massal menjadi bagian penting dalam penegakan hukum dan pemenuhan hak korban. Tim Disaster Victim Identification (DVI) memiliki peran strategis dalam memastikan identifikasi korban dilakukan secara ilmiah, akurat, dan sesuai standar hukum. Namun, pelaksanaan DVI di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis, administratif, dan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran Tim DVI dalam penegakan hukum pada kasus bencana massal di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Tim DVI dalam mendukung proses identifikasi korban. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan DVI dan mengembangkan inovasi sederhana untuk meningkatkan efektivitas administrasi identifikasi korban.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode yuridis normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik pelaksanaan DVI di lapangan. Data diperoleh melalui observasi pekerjaan Bamin Ur DVI, studi literatur, serta analisis terhadap proses registrasi korban, pengelolaan data antemortem dan postmortem, serta rekonsiliasi data identifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim DVI memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap identitas korban bencana massal melalui metode ilmiah seperti sidik jari, odontologi forensik, dan analisis DNA. Pelaksanaan DVI masih menghadapi hambatan berupa kondisi jenazah yang rusak, keterbatasan data antemortem, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan sumber daya dan fasilitas forensik. Inovasi Sistem Kode Warna (Color Coding System) dinilai mampu meningkatkan efektivitas administrasi DVI dengan mempercepat proses identifikasi dan meminimalkan kesalahan pengelolaan data.
Tim DVI berperan strategis dalam mendukung penegakan hukum dan pemenuhan hak korban pada kasus bencana massal di Indonesia. Keberhasilan proses identifikasi sangat dipengaruhi oleh ketepatan pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, dan dukungan sumber daya yang memadai. Penerapan inovasi sederhana seperti Sistem Kode Warna dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kualitas administrasi dan kinerja Tim DVI di masa mendatang.
References
Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa’at. (2016). Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press.
Berketa, J. W., Sims, C., & Rahmat, R. A. A. B. (2019). The utilization of small amounts of residual endodontic material for dental identification. The Journal of forensic odonto-stomatology, 37(1), 63
Boin, A., & Lodge, M. (2016). Designing resilient institutions for transboundary crisis management: A time for public administration. Public administration, 94(2), 289-298.
Butler, J. M. (2014). Advanced topics in forensic DNA typing: interpretation. Academic Press.
de Boer, H. H., Blau, S., Delabarde, T., & Hackman, L. (2019). The role of forensic anthropology in disaster victim identification (DVI): recent developments and future prospects. Forensic sciences research, 4(4), 303-315.
Dirkmaat, D. (Ed.). (2012). A companion to forensic anthropology. John Wiley & Sons.
Hakim, H. M., Selamat, S. N., Majid, N. A., Rasudin, N. S., Rahman, M. A., Ismail, S. A., & Edinur, H. A. (2023). Landslide at father’s organic farm: DVI and the health indicators during monsoons. Malays. J. Med. Health Sci, 19, 250-254.
https://pusdokkes.polri.go.id/About/History
https://biddokkespoldajateng.org/profil/
Idris A, Tjiptomartono A. (2008) Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan. Jakarta: Sagung Seto
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28i ayat (4) Tentang Hak Asasi Manusia
Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Indonesian National Police DVI Team. (2024). Indonesia DVI Annual Report 2024. Jakarta.
Indonesian National Police Medical Center. (2019). DVI Implementation Guidelines. Indonesian National Police.
INTERPOL. (2018). Disaster Victim Identification Guide. INTERPOL General Secretariat.
Kapoor, N., Sulke, P., Pardeshi, P., Kakad, R., & Badiye, A. (2023). Introduction to Forensic Science. In Textbook of Forensic Science (pp. 41-66). Singapore: Springer Nature Singapore.
Ketsekioulafis, I., Katsos, K., Kolentinis, C., Kouzos, D., Moraitis, K., Spiliopoulou, C., & Sakelliadis, E. I. (2025). Humanitarian forensic medicine: a systematic review. International Journal of Legal Medicine, 139(2), 747-761
Morgan, O. W., Sribanditmongkol, P., Perera, C., Sulasmi, Y., Van Alphen, D., & Sondorp, E. (2006). Mass fatality management following the South Asian tsunami disaster: case studies in Thailand, Indonesia, and Sri Lanka. PLoS medicine, 3(6), e195.
Mundorff, A., & Vidoli, G. (2015). The DVI process: Legal and ethical issues in mass fatality management. Forensic Science Policy & Management, 6(3–4), 81–93.
Nteziryayo, D., Xinshe, L., & Mushumba, H. (2023). Effectiveness of forensic medicine practices: Rwanda facing shortage of forensic pathologists. Sri Lanka Journal of Forensic Medicine, Science & Law, 14(2).
Obafunwa, J. O., Faduyile, F. A., Soyemi, S. S., Eze, U. O., Nwana, E. J., & Odesanmi, W. O. (2015). Forensic Investigation of mass disasters in Nigeria: A review. Nigerian Medical Journal, 56(1), 1-5.
Sukendro, S. J., Cahyati, W. H., Rahayu, S. R., & Suhito, H. P. (2025). Evaluation of the Implementation of the SIMPUS Dental Medical Record and Human Identification System in Semarang City. Jurnal Kesehatan Gigi, 12(1), 105-111.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian
Perry, R. W., & Lindell, M. K. (2003). Preparedness for emergency response: guidelines for the emergency planning process. Disasters, 27(4), 336-350.
Prabowo, Y. A., & Rukmini, T. (2020). Analysis of the effectiveness of DVI protocols in major disasters in Indonesia. Indonesian Journal of Health Law, 6(2), 112–129.
Pretty, I. A., & Sweet, D. (2010). Forensic dentistry: A comprehensive review. Journal of Forensic Sciences, 55(6), 1502–1508.
Soerjono Soekanto, (1988). Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi Bandung: CV. Ramadja Karya
Sukendro, D., et al. (2025). Analysis of the implementation of forensic odontology in mass accidents. Journal of Forensic and Medicolegal Studies, 11(1), 77–92.
Sutaryo, & Putra, D. (2020). Barriers to DVI implementation in a disaster context. Journal of Health Policy, 13(3), 198–210
Tamanaha, Brian Z. (2001). A General Jurisprudence of Law And Society. Oxford University Press. New York.
UNDRR. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. United Nations.
World Health Organization. (2017). Emergency response framework (ERF). World Health Organization.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Alvianita Agiswi Suyadi, Muhamad Latif

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







