Sengketa Tanah Tanjung Bunga Makassar: Konflik Sertifikat Ganda antara PT Hadji Kalla dan PT GMTD yang Berasal dari Kebijakan Pertanahan Lama
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10844Keywords:
Sertifikat Ganda; Hak Guna Bangunan; Hak Pengelolaan; Tumpang Tindih Hak; Sengketa PertanahanAbstract
Sengketa tanah di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, yang melibatkan PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk merupakan representasi nyata dari kegagalan sistemik tata kelola pertanahan era 1990-an di Indonesia. Inti permasalahan terletak pada keberadaan dua dasar hak yang berbeda pada satu bidang tanah seluas ±16,4 hektare Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Makassar pada 8 Juli 1996, dan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT GMTD yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah Gowa dan Makassar sejak dekade 1990-an. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah apabila terdapat dua dasar hak yang berbeda pada satu bidang tanah, dan kedudukan hukum HGB dan HPL dalam kondisi tumpang tindih. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber data mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi Kementerian ATR/BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HPL secara hierarkis berkedudukan lebih tinggi dari HGB berdasarkan UUPA dan PP No. 18 Tahun 2021, namun penerbitan HGB yang sah oleh BPN tidak dapat diabaikan begitu saja tanpa proses pembatalan administratif yang proper. Penyelesaian sengketa ideal dilakukan melalui jalur mediasi administratif BPN terlebih dahulu
sebelum litigasi, disertai konstatering yang cermat sebagai syarat eksekusi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan doktrin hukum tumpang tindih hak atas tanah dan memberikan rekomendasi kebijakan reformasi pendaftaran tanah.
References
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 58.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 59.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 28.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 970.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1917.
Harsono, B. (2008). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya (Ed. Revisi). Djambatan.
Parlindungan, A. P. (1999). Pendaftaran tanah di Indonesia. Mandar Maju.
Perangin, E. (1994). Hukum agraria di Indonesia: Suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum.
CV Rajawali.
Santoso, U. (2012). Hukum agraria: Kajian komprehensif. Kencana Prenada Media Group.
Sumardjono, M. S. W. (2001). Kebijakan pertanahan: Antara regulasi dan implementasi. Penerbit Buku Kompas.
Sumardjono, M. S. W. (2009). Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya. Penerbit Buku Kompas.
Sutedi, A. (2010). Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya (Cet. ke-4). Sinar Grafika.
Ismail, N. (2012). Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat. Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1), 33–51.
Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pdt.G/2000/PN Makassar, dalam perkara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk melawan Manyombalang Dg. Solong.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 2725 K/Pdt/2017.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2013.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2018.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2025, November 9–11). Siaran pers resmi tentang sengketa tanah kawasan Tanjung Bunga Makassar, No. SP-315/4/XI/2025. Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Nida Zaqiyya Meilinda Widianto, Dewi Mutiara, Silvia Nursabila, Putri Diah Ayu Kesmawati, Kuswan Hadji

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







