Anatomi Sertifikat Ganda: Pemulihan Kepastian Hukum Atas Hak Tanah akibat Pelaku Mafia Tanah

Authors

  • Anisa Putri Fadhila Universitas Tidar
  • Eka Izzatul Muna
  • Fitria Yogi Novana
  • Theresia Avila Dinda Setyani
  • Noviyan Elviyatul Karimah
  • Kuswan Hadji

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10795

Keywords:

Sertifikat ganda, mafia tanah, rekonstruksi hukum, pendaftaran tanah

Abstract

Sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menjadikan sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat sering berhadapan dengan permasalahan sertifikat ganda dan praktik mafia tanah, sehingga dapat menimbulkan ketidakselarasan antara kepastian hukum yang dijanjikan dengan realita di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab sertifikat ganda dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan merumuskan rekonstruksi hukum yang sesuai untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah pada praktik mafia tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, PP Nomor 24 Tahun 1997, serta konsep kepastian hukum, perlindungan hukum, dan mafia tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat ganda muncul dari factor administratif seperti tidak ada peta tunggal, datanya tidak selaras, dan kesalahan batas, serta faktor non-administratif seperti itikad tidak baik, dokumen palsu, dan penyalahgunaan kewenangan dari oknum mafia tanah. Dengan demikian, rekonstruksi hukum yang diperlukan berupa penguatan norma untuk pemilik hak yang beritikad baik, penguatan pengawasan, akuntabilitas, serta perlindungan hukum berlandaskan keadilan yang substantif.

References

Aksar, A., Dinata, U., Shaleh, A. I., Az-Zahra, F., Ambarwati, A., & Putri, M. (2023). Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(3), 537-549.

Anatami, D. (2017). Tanggung jawab siapa, bila terjadi sertifikat ganda atas sebidang tanah. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(1), 1-17.

Anggraeni, D., Widjajaatmadja, D. A., & Koto, Z. (2023). Kepastian hukum penerbitan sertipikat ganda bagi pemegang hak milik atas tanah oleh kantor pertanahan. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(8), 2017-2031.

Ayuningtyas, A. S., Candrakirana, R., & Najicha, F. U. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kasus Sertifikat Ganda. Jurnal Discretie, 1(1), 69-77.

Kurnia, Y., & Wisnaeni, F. (2025). Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Mencegah Terjadinya Sertifikat Ganda Pada Program PTSL. Notarius, 18(1), 174-191.

Metthania, A. Z. (2025). Rekonstruksi Politik Hukum Sebagai Perlindungan Terhadap Para Pihak Akibat Kejahatan Mafia Tanah Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum. Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(4).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Rizki, K., Sundary, R. I., Sidik, J., Jamilah, L., & Yunithawati, Y. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dengan Terbitnya Sertifikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. Universitas Islam Bandung.

Salim, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda. Jurnal USM Law Review, 2(2), 174-187.

Sigit, A. P., & Koeswarni, E. (2021). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Berdasarkan Hukum Pendaftaran Tanah. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(2), 1549-1557.

Sudiran, R. K., Pangestu, A. P. F., Sofiyan, M., Alfianto, M., & Alam, S. G. P. (2023). Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah bersertifikat ganda menurut aturan badan pertanahan nasional pada masyarakat Lengkong Karya Tangerang Selatan. Bhakti Hukum, 1(3).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Utomo, S. (2023). Problematika Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 53-61.

Wati, D. P. (2025). Akibat Hukum Sertifikat Ganda Terhadap Kepastian Hukum Dalam Menjamin Kepastian Dan Perlindungan Hukum Bagi Hak Milik Tanah. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(11).

Wirawan, V., Sidokarto, J., & Godean, S. (2021). Rekonstruksi politik hukum penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah di Indonesia. Jurnal Hukum Progresif, 9(1), 1-15.

Downloads

Published

21-06-2026

How to Cite

Fadhila, A. P., Muna, E. I., Novana, F. Y., Setyani, T. A. D., Karimah, N. E., & Hadji, K. (2026). Anatomi Sertifikat Ganda: Pemulihan Kepastian Hukum Atas Hak Tanah akibat Pelaku Mafia Tanah. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 33531–33537. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10795

Issue

Section

Articles