Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Penanganan Orang Asing Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10741Keywords:
Rumah Detensi Imigrasi, Orang Asing, Keimigrasian, Deteni, Penegakan HukumAbstract
Berbagai persoalan muncul akibat meningkatnya arus mobilitas orang asing masuk ke Indonesia yang menimbulkan persoalan keimigrasian yag memerlukan pengawasan dan penindakan yang efektif. Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menangani pelanggaran keimigrasian ialah Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Penelitian ini bertujuan untuk meninjau landasan hukum, peran dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi, prosedur operasional pendetensian, serta tantangan yuridis dan praktis dalam penanganan orang asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai penanganan orang asing di Rumah Detensi Imigrasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian, khususnya terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian atau menunggu proses deportasi. Namun demikian, pelaksanaan fungsi Rudenim masih menghadapi berbagai kendala seperti overcapacity, ketidakjelasan batas waktu detensi, keterbatasan sumber daya manusia, serta persoalan perlindungan hak asasi manusia terhadap deteni. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan koordinasi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia.
References
Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia. (2006). Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing.
Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang standar operasional prosedur Rumah Detensi Imigrasi.
Hamidi, J., & Christian, C. (2015). Hukum keimigrasian: Bagi orang asing di Indonesia. Sinar Grafika.
Santoso, M. I. (2004). Perspektif imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional. UI Press.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Detensi Imigrasi.
Mangku, D. G. S. (n.d.). Perlindungan hak asasi manusia terhadap deteni imigrasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Syahrin, M. A. (2017). Penerapan hukum deteni tanpa kewarganegaraan (stateless) yang ditahan lebih dari 10 (sepuluh) tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi kasus Danko Nizar Zlavic. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 455–481. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v3no2.XXXX
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Marcello Aditthana Brahmana, Made Dendy Putra Wiguna

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







