Sengketa Perbatasan Indonesia - China di Laut Natuna Utara dan Dampaknya terhadap Nelayan Natuna
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10740Keywords:
Sengketa Laut Natuna Utara, Perlindungan Hukum, Nelayan Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif, UNCLOS 1982Abstract
Penelitian ini membahas sengketa perbatasan Indonesia–China di Laut Natuna Utara serta dampaknya terhadap aktivitas dan perlindungan hukum nelayan Natuna. Sengketa muncul akibat klaim sepihak China melalui konsep nine-dash line yang bertentangan dengan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional dan nasional terkait sengketa Laut Natuna Utara, dampaknya terhadap nelayan Natuna, serta upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada nelayan di wilayah sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS. Sengketa tersebut berdampak pada menurunnya rasa aman nelayan, terganggunya aktivitas penangkapan ikan, serta meningkatnya kerentanan nelayan terhadap ancaman kapal asing. Dalam memberikan perlindungan hukum, pemerintah Indonesia melakukan patroli laut, penegakan hukum terhadap illegal fishing, penguatan sistem keamanan laut, serta upaya diplomasi internasional. Namun, perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan pengawasan dan kompleksitas sengketa di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan laut, peningkatan perlindungan terhadap nelayan, dan optimalisasi diplomasi internasional guna menjaga hak berdaulat Indonesia serta memberikan kepastian hukum bagi nelayan Natuna.
References
Fasyehhudin, M., Prasetya, B., Jaya, M., & Yusuf, M. (2023). Gorontalo Law Review HAK BERDAULAT PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PENAMAAN LAUT NATUNA UTARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (LAUT NATUNA UTARA VS. LAUT CHINA SELATAN).
Ardila, R., Akbar, ;, & Putra, K. (2020). Journal of International Law ISSN 2721-8031 (online) (Vol. 1, Issue 3). https://natunakab.go.id/sela
Nur, M., al Ismariy, K., Arif Hidayat, R., Rizky, M., Fatmawati, A., & Farida, A. (2026). Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 3886 Copyright. 4, 3026–2925. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3132
Woo, E. K., & Kang, H. (2016). China’s Nine Dash Line Claim in Light of the Ruling by the . China’s Nine Dash Line Claim in Light of the Ruling by the Permanent Court of Arbitration (12 July 2016) Permanent Court of Arbitration (12 July 2016). 12, 425.
Kurnia, I. (2008). PENERAPAN UNCLOS 1982 DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL, KHUSUSNYA ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA.
Rafi Darajati, M., & Adolf, H. (2018). Article 2 3-31-2018 Part of the Comparative and Foreign Law Commons, International Law Commons, and the Natural Resources Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Darajati. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(1). https://doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1594
undang-undang-no-5-tahun-1983-tentang-zona-ekonomi-ekslusif-indonesia. (n.d.).
Firdaus Wiratsa .M, Yanto Andri, & dkk. (2023). Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tiongkok di Perairan Natuna Utara. 8.
https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251
Laurentia, R., Suryawijaya, J., Hadiwijoyo, S. S., & Simanjuntak, R. (2025). POS LINTAS BATAS NEGARA SERASAN SEBAGAI STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA DI PERBATASAN NATUNA. In JISIP-UNJA (Vol. 9, Issue 2).
Villia, L. G., Susanti Kaka, A., & Subandi, Y. (n.d.). Jurnal Ilmiah Multidisiplin Dampak Konflik Laut Natuna Utara Terhadap Stabilitas Keamanan Indonesia Pada Tahun 2021-2023. https://doi.org/10.60126/jim.v4i1.1444
Darwis Muhammad, & Hertina. (2018). Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional di Perbatasan. Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 8.
Kristanto Wahyu Aris, & Sholika Imroatus Dwi. (2025). Implikasi Hukum UNCLOS 1982 Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Perspektif Hukum Internasional.
Wuwungan, J. J., Hero Soepeno, M., & Devens Rompas, D. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN INDONESIA DI DAERAH PERBATASAN DARI GANGGUAN KAPAL PENCURI IKAN NEGARA ASING 1.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/5037927/kkp-bekuk-
Sandrina Dewi, & Wira Atman. (2025). Menjaga Kedaulatan Laut Natuna: Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Tekanan Tiongkok. Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara, 2(3), 156–173. https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.492
Hikmah Agustin, A., Wulandari, M., Amid Jalaludin, A., & Maritim Raja Ali Haji, U. (n.d.). Ancaman Terhadap Perairan Laut Natuna oleh Pelaku Illegal Fishing Threats to the . Waters of the Natuna Sea by Illegal Fishing Actors (Vol. 1, Issue 1).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Imelda Rummi Yanti Panjaitan, Shaskia Trismadani

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







