Analisis Manajemen Konflik Pemerintah Dalam Kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI : Perspektif Administrasi Publik
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10565Keywords:
kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI, manajemen konflik, good governance, partisipasi publikAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik dalam kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI serta mengevaluasi strategi manajemen konflik yang diterapkan dalam perspektif administrasi publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, melalui pengumpulan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan pemberitaan media massa, yang kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bersifat multidimensional, meliputi konflik kepentingan dan konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat, yang dipicu oleh kesenjangan antara legalitas formal dan legitimasi sosial, lemahnya transparansi dan akuntabilitas, serta adanya konflik kepentingan struktural dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat turut memperkuat persepsi ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Dalam merespons konflik, pemerintah menggunakan strategi dominasi, penghindaran, dan kompromi, namun strategi tersebut cenderung bersifat reaktif dan belum mampu menyelesaikan akar konflik secara substantif. Dari perspektif administrasi publik, efektivitas manajemen konflik masih rendah karena belum optimalnya penerapan prinsip good governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan partisipatif guna meningkatkan legitimasi kebijakan serta memperkuat kepercayaan publik secara berkelanjutan.
References
Al Zayn. (2026). Analisis framing demonstrasi terkait tunjangan DPR RI. Jurnal Sosial dan Politik.
Badan Pusat Statistik. (2025). Keadaan angkatan kerja di Indonesia Agustus 2025. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/19/42a75ee61332755586fdfcdd/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2025.html%2520%2520Ini%2520yg%2520bos%2520bang
Benu, F., et al. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tunjangan legislatif. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 45–56.
Budiarti, R. T., Aqrobah, L., & Gerung, J. (2020). Ketimpangan gaji DPR dan rakyat akibat demokrasi liberal.
CNN Indonesia. (2025, Agustus 19). Anggota DPR dapat tunjangan rumah Rp50 juta. https://www.tempo.co/politik/ini-alasan-anggota-dpr-dapat-tunjangan-perumahan-rp-50-juta-per-bulan-2060304
CNN Indonesia. (2025, Agustus 22). Puan soal riuh kritik rumah DPR Rp50 juta: kalau berlebihan dievaluasi. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250821143714-20-1264896/puan-soal-riuh-kritik-rumah-dpr-rp50-juta-kalau-berlebihan-dievaluasi
CNN Indonesia. (2025, Agustus 22). Daftar kontroversi DPR di tengah tunjangan jumbo. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250822061956-32-1265086/daftar-kontroversi-dpr-di-tengah-tunjangan-jumbo-ratusan-juta-rupiah
Dean G. Pruitt, D. G., & Jeffrey Z. Rubin, J. Z. (2004). Social conflict: Escalation, stalemate, and settlement (3rd ed.). McGraw-Hill.
Deha, D., & Syas, M. (2021). Relasi media, pemerintah, dan publik dalam pemberitaan kebijakan. Jurnal Signal, 9(2), 112–125.
Dye, T. R. (2013). Understanding public policy (14th ed.). Pearson.
Firdaus, F. (2019). Kebijakan elit dan respons publik. Jurnal Penelitian Politik, 16(1), 45–60.
Handoko, T., & Lestari, D. (2024). Konflik kepentingan dan implikasinya terhadap akuntabilitas lembaga publik. Sosains: Jurnal Sosial dan Sains, 4(2), 101–110.
Hukumonline. (2025). DPR pangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota: Apa saja? https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-pangkas-sejumlah-tunjangan-dan-fasilitas-anggota--apa-saja-lt68bbd90a4e9be/
Iqbal, M. A., & Pudjiastuti, W. (2011). Kepercayaan publik terhadap DPR dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jurnal Penelitian Politik, 8(2), 77–90.
JICOS. (2025). Framing berita kenaikan tunjangan DPR dalam perspektif etika publik. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial.
John Rawls. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
Suryadi, A. (2018). Kepercayaan publik terhadap legislatif. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 22(2).
Kaltimtoday.co. (2025, Agustus 23). Kenaikan tunjangan DPR dikritik, pengamat nilai tak selaras dengan krisis ekonomi. https://kaltimtoday.co/kenaikan-tunjangan-dpr-dikritik-pengamat-nilai-tak-selaras-dengan-krisis-ekonomi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). APBN Kita: Laporan realisasi dan kinerja APBN hingga Februari 2025.
Leni, P. M., & Permana, I. (2025). Public perception in government. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2).
Marslathifah, A. N., Rahayu, A. S. N., & Damayanti, S. (2025). Keadilan distributif dan ketimpangan sosial dalam kebijakan kenaikan tunjangan DPR. Equality: Law and Social, 1(2), 75–79.
Monitasari, R. G. (2025). Revitalisasi kelembagaan DPR melalui reformasi tata kelola tunjangan legislatif. Jurnal Studi Hukum, 5(2).
Muklis, M., & Siregar, M. (2023). Peran media massa dalam kebijakan publik (analisis agenda setting dan framing). Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 7(1), 33–44.
Nelly, S. (2024). Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Jurnal Sociopolitico, 3(1), 12–20.
Nurbaya, R. (2025). Komunikasi pemerintah dan transparansi informasi kebijakan publik. Jurnal Sistem Informasi dan Komunikasi, 6(2), 88–97.
OECD. (2021). Government at a glance 2021. OECD Publishing.
Podung, M. (2025). Konflik kepentingan dalam proses legislasi di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 22(1), 1–15.
Prasetyo, A. (2015). Konflik kebijakan publik. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 19(2), 121–130.
Putra, R. (2021). Manajemen konflik kebijakan. RIGGS Journal, 5(2), 66–75.
Putri, A., et al. (2023). Peran komunikasi publik dalam mereduksi konflik kebijakan. Jurnal Ekonomi dan Regulasi (JER), 7(2), 89–102.
Rahim, M. A. (2002). Toward a theory of managing organizational conflict. The International Journal of Conflict Management, 13(3), 206–235.
Rahman, A. (2019). Konflik kebijakan publik. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, 5(1), 1–10.
Pratama, Z. R. (2025). Analisis sentimen publik terhadap isu tunjangan DPR RI. Jurnal Media Informasi Administrasi, 2(6).
Sagita, O., & Azizah, W, S. (2025). Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dalam Meningkatkan Prestasi Peserta Didik. Jurnal Media Akademik, 3 (6)
Sari, D. (2020). Transparansi kebijakan publik. Jurnal Progress Administrasi Publik, 2(1), 55–63.
Setyawan, A. (2021). Conflict management and job satisfaction in Indonesia’s education sector. Journal of Asian Development Studies, 10(2), 55–66.
Siwi, C. M., & Mantiri, J. (2025). E-government dan kepercayaan publik. Jurnal Administro, 7(1).
Suryadi, A. (2018). Kesejahteraan guru dan tantangan pendidikan di Indonesia. Kencana.
Sutangsa. (2024). Teori Administrasi Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Tempo. (2025, Agustus 15). Puan respons kritik soal tunjangan perumahan Rp50 juta anggota DPR. https://www.tempo.co/politik/puan-respons-kritik-soal-tunjangan-perumahan-rp-50-juta-anggota-dpr-206254
Tempo. (2025, Agustus 18). Ini alasan anggota DPR dapat tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan. https://www.tempo.co/politik/ini-alasan-anggota-dpr-dapat-tunjangan-perumahan-rp-50-juta-per-bulan-2060304
Toloh, M. (2024). Conflicts of interest and handling mechanisms in public administration. Jurnal Administratie Publica, 11(1), 77–89.
Wulandari, D. N., Munib, M. A., & Mansur, M. (2026). Tinjauan hukum terhadap mekanisme kebijakan kenaikan tunjangan DPR. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 1–10.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Sa’adatul Laily, Yessi Dwi Puspitasari, Anji Dian Lestari, Anji Dian Lestari, Eisya Maula Wahyu Octavianti, Revienda Anita Fitrie

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







