OTORITAS KEPALA DESA DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA TANJUNG BULAN ULU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10535Keywords:
: Otoritas, Pemberhentian Perangkat Desa, Kekuasaan Politik DesaAbstract
Penelitian ini menganalisis otoritas kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa di Desa Tanjung Bulan Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi ketidaksesuaian antara prosedur pemberhentian yang berlaku dengan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana otoritas kepala desa digunakan serta bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa dilaksanakan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam kepada sejumlah informan, yang terdiri atas kepala desa, pihak kecamatan, perangkat desa yang masih menjabat maupun yang telah diberhentikan, kepala dusun Desa Tanjung Bulan Ulu, serta pihak dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif proses pemberhentian perangkat desa telah mengikuti ketentuan yang berlaku, namun secara substantif masih terdapat ketidaksesuaian antara alasan pemberhentian dengan kondisi di lapangan yang dapat dikaitkan dengan teori Otoritarianisme dari Altemeyeer karya Triyo Utomo. Dominasi kekuasaan kepala desa dalam proses pemberhentian yang berdampak pada rendahnya transparansi dan dan akuntabilitas pemerintahan desa. Mekanisme pemberhentian secara formal telah berjalan, namun implementasinya belum optimal dan masih dipengaruhi oleh kekuasaan personal kepala desa.
References
Administrasi Pemerintahan Desa. 2021.
Hasanah, Z. (2026). Dinamika Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sistem Pemerintahan Indonesia : Kajian Konstitusional. 2(1).
Lukes, Steven. 2005. Power: A Radical View.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa.
Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2020.
Pratama, G. N., & Frinaldi, A. (2023). Kekuasaan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan UU Desa 2014 ( Studi Kasus : Desa Maliki Air , Hamparan Rawang ). 7, 31408–31413.
Sandika, I., Aini, S., Simbolon, Y. K., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. 1(1).
Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. 2022.
Sugiyono. 2013. ” Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D." Bandung: ALFABETA, CV.
Triyo Utomo. 2021. “Otoritarianisme Kekuatan Situasi, Dan Nilai Konservasi.” Jawa Timur: Global Aksara Pres.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. 2022.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Bella Sapta Karenina, Reni Apriani, Heri Junaidi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







