REKONSTRUKSI DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM MEMPERLUAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BENEFICIAL OWNER SEBAGAI PELAKU AKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Authors

  • Fahad Abd. Aziz Universitas Jember
  • Ermanto Fahamsyah Universitas Jember
  • Fendi Setyawan Universitas Jember

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10483

Keywords:

Beneficial Owner, Piercing the Corporate Veil, Pertanggungjawaban Pidana, Pencucian Uang.

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi rekonstruksi doktrin Piercing the Corporate Veil (PCV) dalam memperluas pertanggungjawaban pidana terhadap Beneficial Owner (BO) sebagai pelaku aktif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selama ini, doktrin PCV dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki keterbatasan karena bersifat keperdataan, subjek hukum yang sempit (hanya organ formal), dan beban pembuktian itikad buruk yang tidak kompatibel dengan rezim TPPU. Akibatnya, Beneficial Owner seringkali kebal hukum karena bersembunyi di balik prinsip separate legal entity. Dengan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini merumuskan rekonstruksi doktrin PCV dari instrumen perdata menjadi instrumen pembuktian pidana (evidentiary tool). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status BO sebagai pelaku aktif harus didasarkan pada lima kriteria pembuktian: control test, benefit test, substance over form, bad faith test, dan proximity test. Rekonstruksi ini penting untuk memastikan bahwa asas legalitas tidak menjadi perisai impunitas bagi pengendali korporasi di balik layar dalam kejahatan ekonomi.

References

Buku

Huda, C. (2006). Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Kencana.

Husein, Y. (2021). Buku pintar rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. PPATK.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.

Sjahdeini, S. R. (2017). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan & Putusan

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 1311 K/Pdt/2012.

Jurnal & Prosiding

Bey, E. F. (2022). Removal of limited liability of shareholders through the principle of piercing the corporate veil. ICon-SLPD Proceedings. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SLPD/article/download/12442/pdf

Christianto, H. (2020). Penerapan doktrin piercing the corporate veil dalam perkara pidana korporasi di Indonesia. Jurnal Yudisial, 13(1).

Kusuma, N. C. E., & Amboro, F. Y. P. (2020). Doing the corporate business with piercing the corporate veil doctrine: Indonesia, US and UK perspective. Sociological Jurisprudence Journal, 3(2), 126–129. https://doi.org/10.22225/scj.3.2.1832.126-129

Naufal, A. I., & Pujiyono. (2021). Pertanggungjawaban hukum beneficial owner terhadap perseroan terbatas dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Gorontalo Law Review, 4(1). https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1383

Prasetyo, T. (2021). Hukum pidana ekonomi dalam perspektif keadilan bermartabat. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), 45–60.

Supriyanto, H. (2020). Korporasi sebagai subjek TPPU. Jurnal Hukum Volkgeist, 4(2).

Sulistiowati, & Antoni, V. (2013). Konsistensi penerapan doktrin piercing the corporate veil pada PT di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 2(3). https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10152

Rissy, Y. W. (2019). Doktrin piercing the corporate veil: Ketentuan dan penerapannya di Inggris, Australia dan Indonesia. Refleksi Hukum, 4(1), 1–20. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p1-20

Rahadian, R., et al. (2025). Disclosure of the existence of beneficial owners of limited liability companies. Atlantis Press Proceedings. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-531-7_30

Sufiariana. (2015). Penerapan prinsip piercing the corporate veil terhadap perbuatan hukum PT. ADIL: Jurnal Hukum, 1(1). https://doi.org/10.33476/ajl.v1i1.73

Ali, M. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam keuangan negara. Jurnal Integritas KPK, 7(2), 215. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2

Laporan & Dokumen Resmi

Financial Action Task Force. (2023). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Indonesia mutual evaluation report. FATF.

Financial Action Task Force. (2022). Guidance on beneficial ownership of legal persons. FATF.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2021). Laporan penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang. https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/148/penilaian-risiko-indonesia-terhadap-tindak-pidana-pencucian-uang-tahun-2021.html

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). Laporan hasil riset: Tipologi TPPU korporasi. PPATK.

Downloads

Published

10-05-2026

How to Cite

Aziz, F. A. ., Fahamsyah, E. ., & Setyawan, F. . (2026). REKONSTRUKSI DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM MEMPERLUAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BENEFICIAL OWNER SEBAGAI PELAKU AKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 25851–25866. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10483

Issue

Section

Articles