REKONSTRUKSI DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM MEMPERLUAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BENEFICIAL OWNER SEBAGAI PELAKU AKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10483Keywords:
Beneficial Owner, Piercing the Corporate Veil, Pertanggungjawaban Pidana, Pencucian Uang.Abstract
Penelitian ini mengkaji urgensi rekonstruksi doktrin Piercing the Corporate Veil (PCV) dalam memperluas pertanggungjawaban pidana terhadap Beneficial Owner (BO) sebagai pelaku aktif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selama ini, doktrin PCV dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki keterbatasan karena bersifat keperdataan, subjek hukum yang sempit (hanya organ formal), dan beban pembuktian itikad buruk yang tidak kompatibel dengan rezim TPPU. Akibatnya, Beneficial Owner seringkali kebal hukum karena bersembunyi di balik prinsip separate legal entity. Dengan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini merumuskan rekonstruksi doktrin PCV dari instrumen perdata menjadi instrumen pembuktian pidana (evidentiary tool). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status BO sebagai pelaku aktif harus didasarkan pada lima kriteria pembuktian: control test, benefit test, substance over form, bad faith test, dan proximity test. Rekonstruksi ini penting untuk memastikan bahwa asas legalitas tidak menjadi perisai impunitas bagi pengendali korporasi di balik layar dalam kejahatan ekonomi.
References
Buku
Huda, C. (2006). Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Kencana.
Husein, Y. (2021). Buku pintar rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. PPATK.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
Sjahdeini, S. R. (2017). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Kencana.
Peraturan Perundang-Undangan & Putusan
Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 1311 K/Pdt/2012.
Jurnal & Prosiding
Bey, E. F. (2022). Removal of limited liability of shareholders through the principle of piercing the corporate veil. ICon-SLPD Proceedings. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SLPD/article/download/12442/pdf
Christianto, H. (2020). Penerapan doktrin piercing the corporate veil dalam perkara pidana korporasi di Indonesia. Jurnal Yudisial, 13(1).
Kusuma, N. C. E., & Amboro, F. Y. P. (2020). Doing the corporate business with piercing the corporate veil doctrine: Indonesia, US and UK perspective. Sociological Jurisprudence Journal, 3(2), 126–129. https://doi.org/10.22225/scj.3.2.1832.126-129
Naufal, A. I., & Pujiyono. (2021). Pertanggungjawaban hukum beneficial owner terhadap perseroan terbatas dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Gorontalo Law Review, 4(1). https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1383
Prasetyo, T. (2021). Hukum pidana ekonomi dalam perspektif keadilan bermartabat. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), 45–60.
Supriyanto, H. (2020). Korporasi sebagai subjek TPPU. Jurnal Hukum Volkgeist, 4(2).
Sulistiowati, & Antoni, V. (2013). Konsistensi penerapan doktrin piercing the corporate veil pada PT di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 2(3). https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10152
Rissy, Y. W. (2019). Doktrin piercing the corporate veil: Ketentuan dan penerapannya di Inggris, Australia dan Indonesia. Refleksi Hukum, 4(1), 1–20. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p1-20
Rahadian, R., et al. (2025). Disclosure of the existence of beneficial owners of limited liability companies. Atlantis Press Proceedings. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-531-7_30
Sufiariana. (2015). Penerapan prinsip piercing the corporate veil terhadap perbuatan hukum PT. ADIL: Jurnal Hukum, 1(1). https://doi.org/10.33476/ajl.v1i1.73
Ali, M. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam keuangan negara. Jurnal Integritas KPK, 7(2), 215. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2
Laporan & Dokumen Resmi
Financial Action Task Force. (2023). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Indonesia mutual evaluation report. FATF.
Financial Action Task Force. (2022). Guidance on beneficial ownership of legal persons. FATF.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2021). Laporan penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang. https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/148/penilaian-risiko-indonesia-terhadap-tindak-pidana-pencucian-uang-tahun-2021.html
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). Laporan hasil riset: Tipologi TPPU korporasi. PPATK.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Fahad Abd. Aziz, Ermanto Fahamsyah, Fendi Setyawan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







