TANTANGAN DAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PROSES PERENCANAAN ANGGARAN DI KABUPATEN LAMONGAN

Authors

  • Fasihah Habibah Aulia Universitas Negeri Surabaya
  • Febiola Hengrida Almayra Universitas Negeri Surabaya
  • Eva Hany Fanida Universitas Negeri Surabaya
  • Melda Fadiyah Hidayat Universitas Negeri Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10467

Keywords:

SIPD, perencanaan anggaran, pemerintah daerah, efektivitas kebijakan

Abstract

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia untuk meningkatkan kejelasan, tanggung jawab, serta penghematan dalam mengelola uang daerah. Penerapan SIPD di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Lamongan, merupakan bagian penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan SIPD serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam implementasinya pada proses perencanaan anggaran daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan cara membaca dan menganalisis berbagai literatur serta dokumen kebijakan yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD berhasil meningkatkan penggabungan data, kejelasan dalam perencanaan, dan efisiensi dalam proses membuat anggaran. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, hambatan teknis sistem, serta proses adaptasi dari sistem lama ke sistem digital. Maka dari itu, diperlukan peningkatan kemampuan pegawai, dukungan akan infrastruktur teknologi, serta penguatan kerja sama antar lembaga di daerah agar pelaksanaan SIPD bisa berjalan lebih baik.

References

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jakarta.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Indra Bastian. (2015). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.

Abdul Halim. (2016). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mohamad Mahsun. (2019). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.

Mudrajad Kuncoro. (2018). Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Praktik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Riant Nugroho. (2017). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Baldric Siregar. (2017). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Joko Widodo. (2018). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi. Malang: Bayumedia.

Bappenas. (2020). Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Downloads

Published

12-05-2026

How to Cite

Aulia, F. H., Almayra, F. H. ., Fanida, E. H., & Hidayat, M. F. (2026). TANTANGAN DAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PROSES PERENCANAAN ANGGARAN DI KABUPATEN LAMONGAN. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 26034–26039. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10467

Issue

Section

Articles