Collaborative Governance dalam Digitalisasi Pelayanan Publik “Si-Apel” pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1041Keywords:
Collaborative Governance, Digitalisasi Pelayanan Publik, Disdukcapil Kota Malang, Pelayanan Publik, Si-ApelAbstract
Layanan publik berbasis digital menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, salah satunya melalui sistem Si-Apel yang diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Malang. Implementasi digitalisasi ini membutuhkan kerjasama yang kuat dari berbagai aktor yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam digitalisasi layanan publik Si-Apel di Kota Malang, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan pelayanan publik berbasis digital Si-Apel. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk dapat menggali secara lebih mendalam terkait implementasi Collaborative Governance dalam digitalisasi pelayanan publik melalui aplikasi Si-Apel oleh Disdukcapil Kota Malang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk dapat memahami bagaimana dinamika kolaboratif antar aktor yang terlibat, serta juga bagaimana inovasi dari digitalisasi pelayanan publik tersebut yang nantinya dapat memperkuat kualitas pelayanan publik melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terkait implementasi dari penerapan Collaborative Governance yang dilakukan oleh aktor yang terlibat di dalamnya, yaitu Disdukcapil Kota Malang, masyarakat Kota Malang, dan stakeholder atau swasta dalam proses digitalisasi pelayanan publik melalui website Si-Apel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengimplementasian Collaborative Governance dalam digitalisasi pelayanan publik Si-Apel telah berjalan dengan baik dan melibatkan seluruh aktor yang terkait sehingga website Si-Apel dapat sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Malang yang lebih efektif dan efisien.
References
Aidi, A., Avianti, I., Koeswayo, P. S., Poulus, S., & Mariam, S. (2024). The effect of an inclusive approach to collaborative governance and its impact on digitizing the quality of public services. Cogent Business and Management, 11(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2392324
Hanyfa, M. R., & Eni Rustianingsih. (2024). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Kesamben Kulon. Journal Publicuho, 7(3), 1471–1488. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.507
Rozikin, M., Sulistyo, A. B., Saleh, C., Hermawan, & Riyadi, B. S. (2023). The Collaborative Governance in Digital Infrastructure Development in Indonesia: A Public Policy Perspective. International Journal of Membrane Science and Technology, 10(3), 449–459. https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1553
Triyanto, D., Efendi, S., & Puspita, V. (2021). Analisis Collaborative Governance Dalam Penerapan Elektronik Kesehatan (E-Kes) Di Kabupaten Bengkulu Tengah. Perspektif, 10(1), 211–217. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4264
Yahya, H., & Sudarmo, S. (2022). Collaborative Governance dalam Program “EPPSON” sebagai Perwujudan Smart City di Kota Surakarta. Wacana Publik, 2(1), 239. https://doi.org/10.20961/wp.v2i1.63278
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Muhammad Zacky Arifudin, Putri Jade Yusuf, Flaringga Laura Finta, Tutur Waskito, Rachel Ria Tambunan, Prisca Kiki Wulandari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
