TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN: PERSPEKTIF PASAL 39 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.10405Keywords:
Perceraian Di Bawah Tangan; Pasal 39 Ayat (1); UU No. 1 Tahun 1974; Hukum Perkawinan; Implikasi Hukum.Abstract
Perceraian di bawah tangan merupakan praktik pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sesuai dengan undang-undang tanpa putusan Pengadilan Agama bagi pasangan beragama Islam dan tanpa putusan Pengadilan Negeri bagi pasangan non-Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik cerai di bawah tangan yang ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di bawah tangan secara tegas bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, sehingga apabila perceraian dibawah tangan dilakukan maka perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Praktik inilah menimbulkan berbagai dampak hukum yang merugikan terutama bagi pihak istri dan anak-anak, mencakup ketidakjelasan status hukum, hilangnya hak nafkah, serta permasalahan hak waris dan hak atas harta bersama. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih serius serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar perceraian dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
References
A. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad 1847 Nomor 23.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Staatsblad 1915 Nomor 732.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400.
Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
B. Buku
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2007.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. Hukum Perkawinan dan Perceraian. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana, 2004.
Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Ezra Nabilla Nasution, Maria Rosalina SH, Dinda Tiara Hendri, Corrysary Waty Tambunan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







